Untuk Tuhan, Bangsa dan Almamater

Generasi Muda Itu, Siap Memimpin

2007-10-30T01:51:00.000+07:00

Oleh : Redy Hendra Gunawan

(Ketua BEM FATETA IPB 2005-2006, Aktivis Lingkar Intelektual Muda untuk Indonesia-LIMI)

Hampir dipastikan setiap tahun tepatnya pada tanggal 28 Oktober para pemuda dengan romantisme sejarah 79 tahun yang lalu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tapi sangat disayangkan, peringatan itu hanya menjadi sebuah ritual yang miskin energi aksi, formalitas tanpa batas dan tentunya menjadi sebuah agenda yang tidak memberikan impact terhadap perubahan. Sepertinya sudah terbiasa dengan budaya peringatan tanpa memikirkan impact positif bagi kehidupan bangsa. Hal ini pun menyerang bagian-bagian semangat para pemuda Indonesia. Peringatan dalam sebuah konteks definitif merupakan sikap refleksi terhadap sebuah peristiswa yang membuka ruang romantisme kenangan yang ditransformasikan menjadi sebuah energi evaluasi layaknya sebuah ungkapan bahwa lihatlah kebelakang niscaya engkau bisa bercermin, dan pandanglah ke depan niscaya engkau akan berpijak.

Patriotisme dan nasionalisme pemuda, kemanakah ?

Sumpah pemuda yang seharusnya menjadi titik tolak perubahan kaum muda Indonesia, saat ini luntur tanpa ada tinta emas yang tergores kembali di kain suci perjuangan pergerakan pemuda Indonesia. Tahun 1928 yang seyogyanya menjadi sebuah energi pergerakan yang tak pernah padam bagi para pemuda, saat ini hanya dijadikan sebuah kepura-puraan patriotisme dan nasionalisme. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa para pemuda Indonesia saat ini lebih memilih untuk hanya bersenang-senang dengan kemewahan, hidup tanpa sebuah perjuangan yang menempatkan idealisme di puncak hati dan pikiran tertinggi, akhirnya mereka terjerumus di kubangan kehidupan yang yang membuat mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali menghamba pada nafsu individu tanpa pernah mereka memikirkan bangsa dan kecarutmarutannya.

Fenomena lunturnya rasa semangat, keyakinan akan kebenaran, keikhlasan dalam berkontribusi bagi bangsa dan rasa bangga terhadap bangsa ini, telah menjadi sebuah anomali pemuda masa kini hampir di pelosok tanah air. Kasus penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya yang dilakukan oleh pemuda, setiap tahun meningkat. Inilah bukti otentik dari kondisi para pemuda kini Indonesia. Kasus tawuran antar pelajar dan mahasiswa dengan penjarahan menjadi ukti yang nyata bahwa mereka sudah kehilangan nasionalisme dan patriotisme.

Lalu, pertanyaannya kemanakah sikap patriotisme itu sekarang ? kemanakah semangat nasionalisme yang berdampak di hati dan pikiran pemuda Indonesia ? Jawabannya adalah ada di markas-markas pesta miras, seks bebas dan narkoba, ada di meja-meja komprador isu-isu politik, ada di kehidupan malam tanpa batas, dan tentunya ada di tempat-tempat tanpa semangat perjuangan dan kontribusi bagi bangsa ini. Apakah dengan ini, para pemuda Indonesia akan memimpin negeri seribu cerita tentang kekayaan alamnya ini.

Harapan itu muncul dari Generasi Spiritual

Jika kita perhatikan secara seksama dan objektif, ternyata masih ada banyak pemuda saat ini yang sangat bertolak belakang dengan kondisi rusaknya mental para pemuda. Mereka menempa diri di sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan karang taruna di negeri ini dengan landasan ideology yang kuat. Mereka rela meninggalkan masa mudanya untuk dapat memikirkan apa yang terjadi di alam ini untuk kemaslahatan ummat, untuk bisa turun di aspal jalanan tanpa pragmatism attitude yang melunturkan idealisme dan untuk dapat memikirkan orang lain di sekitarnya. Mereka lebih mencintai masyarakatnya dibanding dirinya sendiri. Dan mereka dilahirkan oleh kondisi kritis yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Seperti halnya yang di katakan oleh pemikir Mesir abad ini, bahwa generasi (pemuda) yang lahir dalam lingkungan yang penuh dengan krisis akan lebih bisa bertahan dan memiliki semangat perubahan yang lebih tinggi dibandingkan para generasi (pemuda) yang lahir pada lingkungan yang penuh dengan kemudahan tanpa sedikitpun krisis menimpanya.

Generasi Emas ini memiliki keimanan (ideology), semangat, dan keikhlasan dalam memerikan kontribusi bagi bangsa ini. Mereka lahir dari Mesjid-mesjid kampus, kajian-kajian keagamaan, meja-meja diskursus kontruktif dan komunitas-komunitas profesi berbasis spiritual. Dari sanalah sebuah generasi yang menonjolkan sisi spiritual sebagai kekuatan nurani dalam menghadapi tempaan arus globalisasi. Generasi yang memiliki imunitas moral atau integritas moral yang tinggi inilah yang saat ini menjadi sebuah fenomena baru kebangkitan pemuda. Bahwa bangsa ini dengan segala carut marut krisis multidimensi di segala bidang hanya bisa di selesaikan dengan terlebih mementingkan perbaikan moral para pemudanya.

Dengan menanggalkan aspek sektarian, ternyata berdasarkan kajian ilmiah, bahwa benar sisi spiritual dapat mengembalikan khitah pemuda sebagaimana mestinya seperti 79 tahun yang lalu saat sumpah pemuda diikrarkan oleh para kaum muda Indonesia. Melalui sisi spiritual inilah Generasi Emas itu ternyata bisa dilahirkan, karena pemimpin pahlawan hanya bisa dilahirkan dari momentum kepahlawanan. Seiring dengan munculnya rasa fesimisme terhadap kebangkitan pemuda, ternyata masih ada Generasi Emas itu, Generasi yang siap memimpin dan menyelesaikan benang kusut bangsa ini.

Generasi M. Natsir dan J.K Simon adalah salah satu generasi spiritual terbaik bangsa ini. Mereka bisa memimpin pada masa orde lama dan pada saat awal kemerdekaan bangsa ini. Mereka sadar akan adanya nilai batas antara kebenaran dan dan ketidakbenaran. Nilai tersebut hanya bisa munculkan jikalau sisi nurani hatinya suci. Kesucian hati hanya dapat dimunculkan dengan mengaktifkan god spot dalam diri.

Seorang Harun Al Rasyid –raja teragung dan rajanya para khalifah- pada masa kejayaan islam telah bisa menorehkan tinta emas kepemimpinan kaum muda, dia bisa mengejewantahkan nilai-nilai spiritual ke ruang-ruang publik. Nilai-nilai tuhan yang suci menyebar ke seluruh sisi gelap kehidupan manusia dan akhirnya rakyat Harun Al Rasyid dapat hidup dalam kesejahteraan, jauh dari ketidakadilan dan tentunya rahmat Tuhan senantiasa menaungi.

Mereka siap memimpin Bangsa ini

Generasi muda yang telah rela menanggalkan masa mudanya itu dengan menempa dirinya selain dengan ilmu-ilmu umum terapan yakni dengan mengasah sisi spiritual mereka tentunya bukan generasi biasa. Mereka bisa membawa The Holy Light ke meja-meja diskusi, kajian-kajian kontruktif, organisasi kemahasiswaan, aksi-aksi karang taruna, aksi parlemen jalanan yang penuh kearifan dan lain sebagainya. Mereka telah belajar banyak bagaimana menganalisis dan tentunya memberikan solusi perbaikan bangsa ini.

Aksi-aksi mereka telah membuktikan bahwa mereka adalah generasi yang siap memimpin. Tak pelak mereka harus kekurangan uang, kurang tidur, bahkan ancaman nyawa dalam memberikan sumbangsih peran bagi bangsa ini. Melalui kegiatan social kemasyarakatan, peduli pendidikan dini, sustainaibility community development, kajian dan penelitian ilmiah, aksi parlemen jalanan, kampanye kontruktif, rekontruksi seni budaya dan masih banyak lagi aksi konkrit yang mereka lakukan.

Dengan itulah mereka ditempa dari aspek ruhani, jasmani, dan intelektual. Ketiga potensi yang ada dalam diri generasi muda ini diyakini merupakan sumber utama kekuatan dalam bergerak. Dan oleh karena itu, jika saja Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memimpin maka dengan semangat mereka berkata “Sungguh kami akan membuat taman Indonesia ini dipenuhi bunga-bunga yang indah dengan keringat dan darah kami. Dan jika mereka (rakyat) tahu bahwa mereka lebih kami cintai dari pada kami sendiri, maka dengan seluruh jiwa ini kami persembahkan taman indah Indonesia untuk Tuhan dan Bangsa ini”

Bahwa kita fesimis dengan generasi pemuda saat ini, itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Tapi jika kita tidak bisa optimis dengan adanya generasi muda lainnya yang telah ditempa dengan banyak kondisi krisis, maka bisa dipastikan negeri ini tidak akan beranjak dari rawa keterpurukan. Tentunya kita berharap semua generasi muda Indonesia bisa mengikuti jejak generasi emas tersebut. Sehingga semakin banyak lagi generasi muda yang akan bisa memimpin bangsa ini dengan arif.

RESTORASI BUDAYA NASIONAL MELALUI TRANSFORMASI OLAHRAGA TRADISIONAL SEBAGAI UPAYA MEMPERKOKOH JATI DIRI BANGSA

2007-09-03T20:32:00.000+07:00

ABSTRAK

Arus globalisasi dapat menyeret identitas budaya yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Globalisasi dengan seluruh perangkat penyebarannya harus dihadang dengan kekokohan jati diri bangsa dengan nilai-nilai budaya. Peningkatan jati diri diawali daru unsur-unsur budaya yang bisa menjadi pemantik rrestorasi budaya. Kaitannya dengan kebudayaan adalah bahwa kebudayaan termasuk sebagai proses dialektik antara ketenangan dan kegelisahan, antara penemuan dan pencarian, antara integrasi dan disintegrasi antara tradisi dan reformasi. Itu berarti, dalam kebudayaan ada semacam daya dorong yang mengakibatkan terjadinya sesuatu hal, katakanlah yang mengakibatkan seseorang menjadi tenang dan gelisah, upaya menemukan dan upaya mencarikan yang dilakukan oleh manusia sebagai pelaku kebudayaan.

Menyikapi adanya proses pencarian identitas kebudayaan nasional sebagai benteng untuk menyaring atau menjaga kebudayaan nasional dari terpaan budaya asing, adalah sebagai gejala kekhawatiran akan lenyapnya kebudayaan nasional yang bersumber dari pemerkayaan kebudayaan daerah. Akan tetapi upaya itu tidak berhasil karena sesungguhnya yang kita lakukan adalah menentang kebudayaan asing itu dengan membiarkan kebudayaan nasional (daerah) lepas dari pengkajian-pengkajian dalam menemukan identitasnya kembali. Upaya untuk mempertahankan kebudayaan nasional dapat diawali dari transformasi salah satu dari sekian banyak unsur yang membentuk kebudayaan itu tersebut. Unsur kebudayaan yang paling mungkin adalah melalui olahraga tradisional.

Olahraga tradisional menarik untuk dibahas karena berbagai daerah di Indonesia memiliki olahraga tradisional masing-masing yang khas, misalnya Keranjang kambie dari Sumatera Barat, Ujungan dari Banten, Keket dari Jawa Timur, Barapen dari Papua, Tanggobe dari Gorontalo dan banyak lagi yang lainnya. Selain itu, olahraga tradisional sebagaimana olahraga modern menjadi jalan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga multiplier effect-nya semakin besar. Akan tetapi, karena berbagai hal terkait dengan kondisi saat ini, maka olahraga tradisional memerlukan transformasi tanpa meninggalkan esensi dasarnya.

Langkah langkah yang dapat ditempuh dalam transformasi olahraga tradisional adalah inventarisasi olahraga tradisional seluruh Indonesia, inventarisasi olahraga tradisional seluruh Indonesia, standarisasi dan nasionalisasi olahraga tradisional hasil klasifikasi, memasukan olahraga tradisional ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menciptakan iklim kompetisi olahraga tradisional yang kondusif, transformasi olahraga tradisional ke tempat ke-4, dan tentunya olahraga tradisional Indonesia go international.

Keywords : Restorasi, Kebudayaan, Olahraga Tradisional, Jati diri bangsa

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kata ”globalisasi” sangat populer pada beberapa dekade tarakhir ini. Hampir semua aktivitas di masa modern ini dipengaruhi oleh kata globalisasi tersebut. Konsep perdagangan bebas merupakan salah satu turunan dari globalisasi. Pertukaran pelajar antar negara juga dilatar belakangi oleh globalisasi. Globalisasi juga menjadi pendorong munculnya asosiasi ekonomi regional seperti Uni Eropa, APEC dan OPEC. Banyak lagi hal lainnya yang muncul karena motif globalisasi, termasuk komersialisasi pendidikan yang menjadi isu hangat di Indonesia beberapa waktu lalu.

Isu globalisasi seakan semakin menjadi karena kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, sehingga memungkinkan orang-orang dari berbagai negara dan berbagai latar belakang berkomunikasi satu sama lain. Mereka dapat saling bertukar informasi atau melakukan transaksi bisnis antar negara bahkan antar benua. Jarak seakan tidak lagi jadi masalah dan dengan teknologi canggih ini, negara-negara seakan tanpa batas karena dunia terlihat dalam satu kesatuan yang utuh.

Teknologi juga memfasilitasi orang di berbagai belahan dunia untuk bertukar informasi mengenai kebudayaan masing-masing di setiap detik kehidupan manusia modern ini, seperti musik, pakaian, nyanyian, pola pendidikan dan pola kehidupan sosial. Akan tetapi ternyata tidak semua pihak bisa berbagi informasi dengan seimbang. Ternyata negara-negara maju yang umumnya negara barat lebih dominan dalam menyampaikan informasi mengenai kebudayaan serta kepentingan mereka ke negara-negara berkembang. Sehingga efeknya adalah negara-negara berkembang termasuk Indonesia cenderung mengekor ke negara barat. Globalisasi menjadi lebih identik dengan westernisasi.

Tentu tidak menjadi masalah apabila kita kita mengekor hal-hal positif dari bangsa lain misalkan teknologi ternyata lebih maju dibanding Indonesia atau nilai nilai positif kehidupan mereka seperti kedisiplinan, ketaatan pada aturan, serta nilai-nilai positif lainnya. Masalah yang muncul kemudian adalah kita cenderung mengikuti hal-hal yang kebarat-baratan mulai dari musik, pakaian, makanan serta gaya hidup. Globalisasi menjadi lebih identik dengan westernisasi. Memperhatikan fakta tersebut, maka yang menjadi masalah selanjutnya adalah eksistensi kebudayaan nasional yang ternyata berbanding lurus dengan jati diri bangsa.

Bangsa-bangsa yang maju saat ini adalah bangsa yang berkarakter dengan jati diri yang kuat seperti Jepang, Cina dan Korea misalnya. Walaupun mereka juga tidak luput dari gelombang isu globalisasi, namun mereka tidak serta merta meninggalkan jati diri mereka menjadi kebarat-baratan. Mereka dapat mengambil sisi baik dari globalisasi dan mengeliminasi sisi buruknya. Bahkan dengan cara itu mereka dapat menunjukkan kepada dunia bahwa mereka eksis melalui budaya mereka yang khas dan karya-karya mereka yang diakui dunia.

Salah satu corak budaya bangsa yang saat ini hampir hilang adalah olahraga tradisional. Bentuk olahraga yang sering dimainkan dalam upacara-upacara adat, penyambutan tamu, dan hiburan oleh masyarakat primitif Indonesia dan suku-suku yang ada di seluruh Indonesia. Olahraga tradisional menjadi sebuah daya tarik pariwisata dan tentunya menjadi sebuah kekhasan suatu bangsa. Kekhasan tersebut merupakan unsur-unsur jati diri yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya.

Kebangkitan budaya diawali dari kebangkitan unsur-unsur yang membentuk bangunan kebudayaan. Olahraga tradisional bukan hanya menjadi sebuah event masyarakat yagn bertujuan untuk kebugaran masyarakatnya. Akan tetapi lebih jauh lagi bahwa olahraga tradisional menjadi sebuah kebudayaan yang membentuk ciri khas dan jati diri sebuah bangsa. Kebangkitan olahraga tradisional dapat berimplikasi bagi kebangkitan budaya nasional yang sekarang mendapat ancaman globalisasi budaya. Memasyarakatkan olahraga tradisional ke seantero nusantara merupakan aplikasi dari wawasan nusantara dan tentunya dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Restorasi olahraga tradisional dapat menjadi sebuah awal bagaimana restorasi budaya nasional guna meningkatkan sikap nasionalisme dan patriotisme.

B. PERUMUSAN MASALAH

Jati diri yang kuat dari negara-negara yang dijadikan contoh tadi, apabila diamati ternyata berlandaskan kebanggaan mereka pada budayanya sendiri. Mereka tidak pernah malu terhadap budayanya walaupun dunia sekan terpesona oleh budaya barat yang berhembus mengiringi derasnya arus globalisasi. Mereka justru sangat fokus pada pengembangan budayanya sehingga kebanggaan dan jati diri mereka tertanam semakin kokoh.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang bhineka tunggal ika, dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa dan apabila tiap suku bangsa memiliki beberapa kebudayaan yang khas, maka budaya bangsa Indonesia Hal ini merupakan potensi yang luar biasa. Sayangnya, kebudayaan tersebut kini mulai tergeser oleh budaya barat yang mengglobal. seharusnya lebih banyak dari jumlah suku bangsanya.

Padahal kebudayaan yang beraneka ragam ini apabila dikembangkan dengan serius, selain jati diri bangsa mulai muncul kembali, dalam jangka panjang dunia internasioanal akan mengenal keunikan tersebut sehingga mereka terdorong untuk mengelilingi nusantara. Artinya peluang devisa terbuka sehingga kesejahteraan bangsa meningkat. Dengan demikian yang perlu kita rumuskan bersama adalah restorasi budaya nasional.

Budaya bagaikan induk yang beranak pinak. Banyak aspek yang ada dalam budaya tersebut, misalnya musik, tari-tarian, busana, senjata dan yang lainnya. Restorasi budaya nasional tentu saja memerlukan kerja keras berbagai pihak untuk menggarap berbagai aspek budaya tersebut. Oleh karena itu, penulis akan lebih fokus pada salah satu bagian dari budaya yaitu transformasi olahraga tradisional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

GLOBALISASI DAN IDENTITAS BUDAYA

Globalisasi menurut Murniatmo at.al., (1996) dapat diartikan sebagai pembauran atau kesamaan dalam hampir segala aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek-aspek sosial budaya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat universal. Proses globalisasi ini menurut Subrata (1992) didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang pada dekade terakhir ini berkembang sangat pesat sehingga mengarah pada globalisasi komunikasi yang cenderung berpengaruh langsung terhadap tingkat peradaban manusia. Yahman (1993) juga mengungkapkan bahwa secara sosio-psikologis, arus informasi yang terus menerus menerpa kehidupan kita akan menimbulkan berbagai pengaruh terhadap perkembangan jiwa masyarakat khususnya anak anak-anak dan remaja.

Proses globalisasi nampaknya tidak dapat diabaikan oleh setiap masyarakat dan bangsa di dunia ini. Tidak ada satu pun manusia, masyarakat, dan bangsa yang luput dari pengaruh globalisasi. Enrique Subercaceaux, Direktur Pasific Economic Cooperation, menyatakan bahwa bangsa-bangsa di Asia Pasifik perlu mempunyai outward dan forward looking. Pembangunan nasional sebuah bangsa tidak hanya melihat kepada kebutuhan internal masyarakat dan bangsa itu sendiri, tetapi juga pembangunan harus melihat keluar dan ke depan serta perlu dijalin dengan bangsa yang lain. Karena masyarakat dan bangsa kita adalah bagian dari suatu masyarakat dunia yang semakin maju dan menyatu.

Kekuatan globalisasi menurut analisis para ahli pada umumnya bertumpu kepada 4 kekuatan global, yaitu :

a) Kemajuan IPTEK terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia.

b) Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan IPTEK.

c) Kerjasama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan berusaha dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara.

d) Meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusai serta kewajiban manusia di dalam kehidupan bersama, dan sejalan dengan itu semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi. (H.A.R. Tilaar, 1997).

Kekuatan global tersebut di atas mengakibatkan suatu revolusi di dalam kehidupan manusia yang terkotak-kotak, baik di dalam ikatan bangsa negara, maupun di dalam ikatan budaya. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, terciptanya information market place telah memungkinkan manusia untuk berhubungan satu dengan yang lain, belajar satu dengan yang lain dengan lebih cepat, dan tersedianya informasi secara cepat dan akurat. Gelombang globalisasi selain merupakan tantangan juga peluang. Dengan kata lain, proses gelombang globalisasi mempunyai dampak-dampak positif dan negatif.

Teknologi informasi telah membawa perubahan-perubahan dalam proses pengolahan, penyimpanan serta distribusi data dan informasi. Semakin hari, data informasi semakin dapat disimpan dan dikomunikasikan dalam jumlah yang semakin tidak terbatas dalam waktu yang relative cepat (Subrata, 1992). Sekitar tahun 1990-an, televisi mulai ramai di Indonesia. Dampak kehadiran televisi tersebut di Indonesia menurut Purwasito (1993) adalah mempermudah dan mempercepat terjadinya perubahan sosial. Muis (1993) menambahkan bahwa dalam hal penyampaian informasi kepada publik, televisi lebih efektif dan jauh lebih tajam dari pada radio. Efektifitas teknologi informasi juga semakin berkembang pesat dengan semakin canggihnya komputer dan penggunaan dunia maya (internet) dalam penyebaran informasi.

KONTEKS KEBUDAYAAN

Kebudayaan tidak hidup dan berkembang dalam ruang kosong. Budaya adalah hasil kreasi suatu masyarakat yang ditujukan kepada kepentingan kehidupan masyarakat tersebut agar tetap eksis dan berkembang. Kreasi kebudayaan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat yang memiliki kebudayaan itu. Kebudayaan tidak hidup dan berkembang dalam ruang kosong. Budaya adalah hasil kreasi suatu masyarakat yang ditujukan kepada kepentingan kehidupan masyarakat tersebut agar tetap eksis dan berkembang. Kreasi kebudayaan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat yang memiliki kebudayaan itu.

Bangsa Indonesia sebagai negara kebangsaan perlu terus menerus dihayati dan dikembangkan. Apalagi di dalam menghadapi dunia yang semakin terbuka. Kesadaran kita sebagai suatu bangsa merupakan salah satu syarat keberadaan kita. Oleh karena itu, nilai wawasan kebangsaan tidak dapat kita terima sebagai taken for granted, tetapi sebagai suatu wawasan yang terus menerus harus menjiwai aktivitas kita untuk hidup sebagai bangsa. Karena, keberhasilan pembangunan bangsa yang kurang diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa, telah mengakibatkan goncangan dan krisis budaya, yang kemudian berujung pada lemahnya ketahanan budaya.

Proses globalisasi telah mendorong berbagai negara mengembangkan ketahanan budaya agar dapat bertahan dari terpaan globalisasi. Karena, kebudayaan menjadi alat perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dalam pergaulan antarbangsa yang sesungguhnya. Setiap negara akan berusaha tampil dengan kelengkapan budayanya sebagai jati diri yang membedakan dengan negara lainnya.

Diskursus kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari konteksnya. Karena, dalam konteks perkembangan kebudayaan mempengaruhi realisasi kemerdekaan dan kreativitas manusia secara budaya. Kebudayaan adalah respon manusia dengan kemerdekaannnya terhadap pembatasan ruang dan waktu (Ignas Kleden, 2004).

Dalam konteks ruang, kebudayaan dikatakan sebagai suatu struktur. Yang jika dilihat secara pesimis, suatu struktur akan membatasi ruang gerak dimana kemerdekaan dan daya cipta diwujudkan. Ada batas-batas secara politik, ekonomi, atau sosial untuk mewujudkan daya cipta tersebut. Sebaliknya, jika dilihat secara optimis, suatu struktur bisa menjadi suatu kerangka (secara sosial, ekonomi, dan politis), dimana kemerdekaan manusia diwujudkan secar khas berdasarkan kondisi dalam struktur tersebut. Tanpa kerangka struktural, kemerdekaan dan daya cipta tidak mempunyai landasan untuk direalisasikan.

Kalau struktur merupakan dimensi kebudayaan dalam konteks ruang, maka dalam konteks waktu kebudayaan disebut dengan sejarah atau historis. Meninjau kebudayaan secara historis, berarti meninjau kebudayaan sebagai sesuatu yang terbentuk dan tercipta dalam waktu, dan melihat syarat-syarat objektif yang membuatnya mendapat bentuknya seperti bentuk aslinya atau bentuknya yang lain. Karena itulah, kebudayaan selalu terikat pada kekuatan sejarah. Namun demikian, sejarah dibentuk pula oleh kebudayaan. Tidak ada sejarah tanpa kebudayaan. Karena itu, sikap historis adalah sikap yang penting. Tetapi, historisisme bukanlah sesuatu yang mutlak. Karena, kemajuan didalam sejarah tidak jarang justru disebabkan oleh keberanian untuk berpikir ahistoris dan antihistoris, dengan menciptakan perspektif-perspektif baru yang lebih jauh dari kondisi-kondisi yang konkrit saat ini.

Sejarah membentuk kebudayaan kita, tetapi kebudayaan kembali menciptakan sejarah. Manusia tidak bisa membebaskan diri dari sejarahnya. Tetapi, sejarah pun tidak dapat membebaskan diri dari manusia yang menggerakannya. Sikap historis menekankan sikap manusia dalam sejarah. Sementara, sikap kritis menekankan sejarah sebagai sejarah manusia. Kehidupan kebudayaan berlangsung dalam pasang surut antara pemantapan
kebudayaan itu dalam tradisi dan pembaruan kebudayaan itu melalui perubahan dan reformasi. Kebudayaan itu merupakan sesuatu yang kontinum dan diskontinum (Ignas Kleden, 1986)

Manusia tidak boleh terjebak pada kebudayaan yang bersifat statis dan dogmatis. Karena, kebudayaan merupakan respon manusia dengan kemerdekaannya terhadap pembatasan ruang dan waktu. Hanya dengan mempunyai kebudayaan yang dinamis, kita tidak terjatuh baik ke dalam determinisme strukturalis maupun determinisme historis. Dengan kata lain, melalui kemerdekaanya terhadap kebudayaan, manusia harus sanggup mempertahankan diri agar tidak terjatuh ke dalam determinisme kebudayaan. Sebab, dalam pandangan kebudayaan yang deterministis, kebudayaan dipandang hanya sebagai norma dan nilai yang tidak boleh diganggu gugat, dan bukannya juga produk bersama yang telah kita hasilkan dan kita ciptakan, dan karena itu selalu dapat berubah serta diubah bilamana tidak sesuai lagi dengan keperluan pada saat ini. Dalam kedudukannya sebagai kata benda, kebudayaan harus kita hadapi dan kita terima. Tetapi, dalam kedudukannya sebagai kata kerja, kebudayaan harus digarap dan diolah kembali. Karena itu, agar suatu kebudayaan bisa terus dan tetap dihayati secara kreatif diperlukan refleksi dari partisipannya bahwa kebudayaan tersebut adalah ciptaan manusia sendiri. Yang diciptakan dengan tujuan dan karena keperluan tertentu.

Konteks dalam kebudayaan adalah ruang dan waktu yang spesifik yang dihadapi seseorang atau sekelompok orang. Setiap kreasi budaya selalu hadir dalam konteks tertentu. Karena itu pemahaman terhadapnya pun memerlukan suatu tinjauan yang bersifat kontekstual. Namun demikian, konteks bukanlah suatu pengertian yang statis. Setiap konteks selalu dapat di-dekontekstualisasi-kan dan juga di-rekontekstualisasi-kan kembali oleh setiap kelompok pada masanya. Karena konteks itu selalu bergerak bersifat dinamis, dan selalu diciptakan dan diperbaharui kembali. Riwayat hidup sebuah kreasi budaya memiliki arti sangat penting untuk menerangkan proses produksinya. Tetapi, tidak selalu dapat menerangkan kekuatan pengaruhnya dalam kehidupan budaya yang lebih luas. Konteks dalam kebudayaan menjadi penting, kalau dia dihayati secara tekstual, dimana setiap kebudayaan dapat menjadi teks yang terbuka untuk bisa dibaca kembali dan ditafsirkan oleh siapa saja.

NASIONALISASI KEBUDAYAAN

Terdapat dua hal yang memiliki peranan yang lebih besar menyoal stabilitas nasional dan kepribadian bangsa. Stabilitas nasional berperan besar sebagai anti kritik sedangkan kepribadian bangsa berperan sebagai anti konsep. Yang pertama merupakan instrumen konseptual yang sangat dekat dengan masalah security dan banyak berfungsi untuk membantu mechanics of power sedang yang kedua merupakan instrumen konseptual yang dekat dengan masalah legitimasi dan banyak berfungsi untuk mendukung aesthethics of power. Kalau yang pertama buat sebagian dapat diterangkan secara ilmu politik (political science) maka aesthethics of power harus dijelaskan oleh semacam metafisika politik (political methaphysics) (Geertz, 1980).

Secara singkat, baik mengenai kebudayaan nasional dalam masa Soekarno maupun mengenai kepribadian bangsa dalam masa Soeharto tidak pernah ada suatu defenisi yang cukup jelas dan dapat diterima luas yang dapat menjadi pegangan bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang kebudayaan. Jika ini dianggap sebagai sebuah kelalaian memberikan kerangka dan isi kepada konsep itu, sehigga satu-satunya yang ada hanyalah defenisi politis yang serba umum dan kabur yang diinterpretasikan berdasarkan kepentingan politik.

Inilah sebab utamanya, bahwa selama tidak ada kesulitan dengan kekuasaan politik, maka masalah kebudayaan nasional dan kepribadian bangsa pun tidak pernah menjadi masalah bagi pemerintah. Sebaliknya, jika terjadi kritik yang cukup beralasan terhadap suatu kebijakan dan implementasi pemerintah, maka kontra argumen yang bersifat estetik terdengar kembali, dimana suatu kritik bisa ditolak atau diabaikan karena cara-cara menyampaikannya tidak sesuai dengan halusnya kepribadian bangsa.

Dari segi kebudayaan dapat diterangkan perkembangan kebudayaan dalam masa orde lama dengan orde baru. Dalam orde lama, slogan kebudayaan nasional merupakan alat untuk mempersatukan berbagai kebudayaan daerah yang didukung oleh berbagai-bagai kelompok etnis. Dalam perkembangannya kemudian, digunakan untuk menolak kebudayaan barat. Yang terjadi sebenarnya adalah proses nasionalisasi kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional yang belum jelas wujudnya ternyata dapat menjadi slogan kuat untuk menentang dan menolak kebudayaan barat, tetapi belum menjadi kenyataan yang cukup kuat untuk menggantikan kebudayaan tradisional. Sedang dalam orde baru, kebudayaan barat dan gaya hidup negara maju masuk dengan leluasa bersama modal asing, tenaga kerja asing dan alat-alat komunikasi modern yang semuanya diperlukan secara mutlak oleh pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, kebudayaan nasional atau kepribadian bangsa tidak dapat dipakai sebagai alat kontrol gaya hidup internasional yang memang dimungkinkan oleh hasil-hasil pembangunan ekonomi yang memakai strategi production centered (Kleden, 1986), kebudayaan nasional/kepribadian bangsa itu cenderung digunakan sebagai alat kontrol untuk mengawasi gaya politik dan gaya intelektual. Dalam bidang politik misalnya, tidak diperkenankan adanya oposisi, sedang dalam intelektual setiap pemikiran kritis harus memenuhi syarat-syarat estetika sopan santun menurut tuntutan kebudayaan nasional dan kepribadian bangsa.

Sementara itu, perluasan dan ekspresi gaya hidup dan usaha ekonomi perusahaan asing telah menerobos setiap sendi yang disamping mengancam usaha ekonomi tradisional masyarakat, mengancam pula kebudayaan tradisional, sebelum kebudayaan itu sanggup digantikan oleh kebudayaan nasional yang kuat dan tangguh. Ternyata, kecenderungan nasionalisasi kebudayaan pada masa orde lama digantikan oleh kecenderungan internasionalisasi kebudayaan pada masa orde baru.

OLAHRAGA TRADISIONAL SEBAGAI KEBUDAYAAN

Olahraga tradisional merupakan warisan kebudayaan nenek motang bangsa Indonesia. Yang disebut sebagai olahraga tradisional harus memenuhi dua persyaratan yaitu berupa “olahraga” dan sekaligus juga “tradisional” baik dalam memiliki tradisi yang telah berkembang selama beberapa generasi, maupun dalam arti sesuatu yang terkait dengan tradisi budaya suatu bangsa secara lebih luas (A. A. Ardiwinata, dkk, 2006). Berat ringannya persyaratan teknik dari berbagai bentuk olahraga tradisional di Indonesia sangat bervariasi. Nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam bentuk olahraga tradisional adalah penghargaan pada usaha yang keras untuk mencapai prestasi unggul, penghargaan pada prestasi orang lain, pesaing, ikatan kelompok raligiusitas dan lain-lain.

Sejumlah olahraga tradisional pelaksanaannya merupakan suatu system tersendiri, dimana di dalamnya terkandung unsure-unsur kegiatan yang bersifat seni misalnya karapan sapi di Madura yang dalam persiapannya menggunakan musik tertentu ketika mempersiapkan sapi-sapi yang hendak ditampilkan dalam pacuan (A. A. Ardiwinata, dkk, 2006). Olahraga tradisional perlu dikembangkan demi ketahanan budaya bangsa, karena kita menyadari bahwa kebudayaan merupakan nilai-nilai luhur bagi bangsa Indonesia. Selain itu olahraga tradisional merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan prioritas utama untuk dilindungi, dibina, dikembangkan, diberdayakan yang selanjutnya diwariskan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. TRANSFORMASI OLAHRAGA TRADISIONAL

Setiap transformasi memerlukan arahan dan pengarah transformasi itu sendiri. Dalam kasus transformasi olahraga tradisional ini, yang sewajarnya menjadi pengarah transformasi adalah pemerintah khususnya kementrian pemuda dan olahraga. Adapun langkah-langkah yang diperlukan menuju tranformasi olahraga tradisional ini adalah sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

1. Inventarisasi Olahraga Tradisional Seluruh Indonesia

Hal pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan olahraga tradisional adalah melakukan inventarisasi semua olahraga tradisional yang terdapat di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Secara teori, setiap suku bangsa seharusnya memiliki kebudayaannya sendiri yang khas, walaupun mungkin tidak harus memiliki olahraga tradisional khas suku tersebut. Sehingga jumlah olahraga tradisional mendekati jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Belum lagi apabila ada beberapa suku atau daerah yang memiliki lebih dari satu jenis olahraga tradisional.

Hasil inventarisasi tersebut dapat menggambarkan keunikan serta karakteristik lain dari olahraga tradisional tersebut dalam mempengaruhi kesehatan pelaku olahraga tradisional itu serta aspek entertaint dan daya tarik bagi masyarakat penonton.

2. Inventarisasi Olahraga Tradisional Seluruh Indonesia

Dari hasil inventarisasi yang telah dilakukan, kemudian diklasifikasikan ke dalam kriteria yang sama. Hal ini terjadi karena “nama” dari suatu olahraga tradisional di setiap daerah mungkin berbeda-beda, akan tetapi terbuka kemungkinan terdapat kemiripan antara olahraga tradisional yang satu dengan yang lain. Misalnya peraturan permainannya sangat mirip, akan tetapi peralatannya sedikit berbeda atau jumlah pemainnya berbeda atau ukuran medan permainannya berbeda.

Kriteria yang digunakan sebagai acuan ditentukan berdasarkan tingkat kesamaan dari olahraga tradisional tersebut. Kriteria klasifikasi yang paling utama hendaknya didasarkan pada kemiripan aturan permainan. Adapun mengenai alat yang agak berbeda, jumlah pemain yang berbeda atau faktor pembantu lainnya dapat dilakukan standarisasi ulang.

3. Standarisasi dan Nasionalisasi Olahraga Tradisional Hasil Klasifikasi

Setelah dilakukan klasifikasi berdasarkan pada kemiripan aturan permainan olahraga tradisional, selanjutnya dilakukan standarisasi. Standarisasi tersebut dapat meliputi satandarisasi jumlah pemain, ukuran medan pertandingan, standarisasi aturan pertandingan, kostum pertandingan, sistem penjurian serta peralatan pertandingan. Khusus untuk peralatan pertandingan, tidak harus sepenuhnya tradisional sesuai bentuk awal saat olahraga tradisional itu diciptakan. Hal ini dikarenakan kondisi kekinian tidak lagi memungkinkan. Misalnya keranjang yang berbahan baku rotan tidak lagi harus rotan karena persediaan rotan di hutan kita semakin menipis dan nilai ekonomisnya semakin tinggi. Selain itu pada proses standarisasi dapat juga disisipkan teknologi modern dalam olahraga tradisional tanpa mengurangi nilai inti, keunikan serta ruh dari olahragatradisional tersebut.

Proses standarisasi sebetulnya dilakukan untuk memudahkan proses nasionalisasi olahraga tradisional. Nasionalisasi dilakukan agar olahraga tradisional dari daerah tertentu tidak lagi hanya berkembang dan dikenal di daerah tersebut. Selain itu, standarisasi serta nasionalisasi juga akan sangat membantu dalam mensosialisasikan olahraga nasional ke masyarakat serta dalam publikasi ke dunia internasional. Sehingga mungkin saja suatu saat karena sudah jelas standar dan statusnya, olahraga nasional Indonesia dimainkan di manca negara.

4. Kampanye dan Keteladanan Olahraga Tradisonal

Proses ini merupakan hal yang paling penting agar olahraga tradisional dapat di terima oleh masyarakat luas bahkan tidak hanya diterima, tetapi terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Karena di era globalisasi, olahraga tradisional harus mampu bersaing dengan permainan ataupun olahraga modern yang sarat dengan teknologi canggih.

Selama ini proses sosialisasi yang kurang optimal menjadi penyebab utama kegagalan olahraga tradisional untuk tetap eksis di era globalisasi. Sosialisasi olahraga modern demikian gencarnya tanpa kita sadari, sehingga kita lupa dengan olahraga tradisional kita. Misalnya tayangan sepak bola dari berbagai negara dan kejuaraan seolah semakin menjadi di televisi, sehingga hampir tiada hari tanpa tayangan sepak bola atau setidaknya berita sepak bola. Sebetulnya, meskipun olahraga tradisional masih kurang dari segi penggunaan teknologi mutakhir, namun olahraga tradisional mempunyai kekhasan yang tidak dimiliki oleh permainan ataupun olahraga impor modern, yaitu berakar dari budaya bangsa sehingga karena itu pula olahraga tradisional perlu transformasi dengan satandarisasi dan sentuhan teknologi.

Tentu saja karena pengaruh media masa dalam era informasi ini demikian besar, maka tahapan sosialisasi dan kampanye olahraga tradisional ini harus melibatkan media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu, dalam tahapan kampanye atau sosialisasi ini diperlukan juga keteladanan dari para pemimpin bangsa agar mau mencoba melakukan olahraga tradisional. Hal-hal inilah yang harus di-blow up untuk melakukan proses penyadaran kepada seluruh elemen bangsa tentang urgensi olahraga tradisional menuju jati diri bangsa yang selama ini abstrak.

5. Memasukan Olahraga Tradisional dalam Kurikulum Pendidikan Dasar

Ketika olahraga tradisional berakar pada budaya bangsa, seharusnya itu menjadi kebanggaan sekaligus identitas bangsa yang orisinalitasnya terjaga. Oleh karena itu seharusnya pengembangan olahraga tradisional juga bersifat sistemik dan mengakar.

Proses pendidikan merupakan cara yang efektif untuk membentuk kepribadian atau karakteristik individu bahkan generasi. Kepribadian atau karakteristik yang terbentuk tersebut akan sangat tergantung dari kurikulum pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, memasukkan olahraga tradisional ke dalam kurikulum pendidikan dasar merupakan cara yang sistematis dalam transformasi olahraga tradisional jangka panjang. Manfaatnya mungkin tidak akan dirasakan pada waktu dekat, akan tetapi pada jangka waktu yang panjang akan terjadi efek domino yang luar biasa. Anak-anak yang sejak dini sudah mengenal olahraga tradisional, akan tumbuh menjadi sosok yang tidak asing dengan hal tersebut. Sehingga apabila suatu saat mereka menjadi orang tua, mereka akan mentransfer informasi tersebut ke anak-anaknya. Hal ini berarti sosialisasi olahraga tradisional jangka panjang akan lebih mudah lagi.

Proses ini merupakan sesuatu yang sulit di saat sistem pendidikan di Indonesia masih belum stabil dan jauh dari ideal. Apalagi untuk mengurusi olahraga tradisional yang tidak termasuk prioritas dalam agenda pendidikan negeri ini. Sebenarnya caranya sangat sederhana yakni persepsi mengenai olahraga tradisional dirubah menjadi penting walaupun bukan prioritas utama, kemudian memasukan olahraga tradisional tersebut sebagai mata ajaran tambahan.

6. Menciptakan Iklim Kompetisi Olahraga Tradisional yang Kondusif

Sebagaimana olahraga modern atau olahraga tradisional Jepang seperti sumo yang eksis karena adanya kompetisi, maka agar olahraga tradisional tetap eksis, perlu diciptakan iklim kompetisi yang baik. Sehingga agar iklim tersebut terbentuk, perlu dilakukan kompetisi di berbagai tempat. Bisa saja dilakukan di tingkat daerah atau tingkat nasional. Kompetisi bisa dilakukan secara terpisah atau dimasukkan sebagai salah satu cabang dalam kegiatan olahraga yang sudah ada misalkan Pekan Olahraga Daerah (PORDA). Selain itu kompetisi dapat juga dilakukan di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, misalkan melalui event Olympiade Olahraga Tradisional Mahasiswa. Hanya olahraga yang telah dinasionalisasi saja yang diikutsertakan dalam kompetisi ini.

Penciptaan iklim kompetisi yang kondusif tidak bisa hanya melakukan kompetisi di satu wilayah saja sementara wilayah lain tidak, akan tapi harus serentak di seluruh wilayah bangsa ini. Wilayah yang dimaksud tidak hanya di artikan sebagai daerah provinsi, kabupaten atau sebaganya. Tapi juga mencakup wilayah pendidikan, tempat kerja atau komunitas sosial yang lainnya.

7. Transformasi Olahraga Tradisional ke Tempat Ke-4

Tren yang akan berkembang di masa yang akan datang adalah semakin ramainya tempat ke-4 setelah keluarga, tempat kerja dan tempat nongkrong dalam kehidupan manusia modern. Tempat ke-4 yang dimaksud adalah dunia maya yang tidak hanya berarti internet, tetapi juga game-game maya seperti yang ditandai lahirnya generasi Play Station yang populer dan diikuti oleh yang lainnya. Manusia modern dapat bermain berbagai pertandingan di dunia maya atau tempat ke-4 tersebut.

Melihat perkembangan teknologi yang semakin cepat, sepertinya kita tidak dapat menghindari kehadiran tempat ke-4 tersebut. Sehingga cara terbijak yang harus dilakukan adalah mentransformasikan olahraga tradisional ke dalam dunia maya, sehingga manusia modern tidak hanya di Indonesia,dapat memainkan olahraga tradisional di tempat ke-4

8. Olahraga Tradisional Indonesia Go International.

Apabila olahraga tradisional Indonesia sudah betul-betul terinternalisasi pada diri bangsa Indonesia, maka tidak mustahil olahraga tradisional Indonesia dapat go international. Kita dapat melihat olahraga tradisional Jepang yaitu sumo yang dikenal di dunia internasional karena di Jepangpun cukup mengakar kuat. Selain itu, memperkenalkan olahraga tradisional di tempat ke-4 yang telah dibahas sebelumnya, juga akan membantu mensosialisasikan olahraga tradisional ke manca negara. Tidak mustahil pula bila suatu saat, olahraga tradisional Indonesia dimainkan pula di negara lain. Sekali lagi syaratnya adalah apabila olahraga tradisional tersebut sudah terinternalisasi dalam diri bangsa Indonesia.

9. Pembinaan Intensif Olahraga Tradisional

Beberapa olahraga tradisional pada saat ini tidak dimanfaatkan lagi sebagai suatu sarana untuk meningkatkan kesehatan jasmani, ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa olahraga tradisional tidak dimanfaatkan oleh masyarakat apalagi diajarkan di sekolah-sekolah. Hilangnya olahraga tradisional sangat berpengaruh terhadap masyarakat mengingat belum adanya pengganti olahraga tersebut. Sedangkan olahraga yang ada kebanyakan berasal dari luar, dimana nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat pada olahraga tersebut kurang dipahami oleh sebagian besar pemanfaatnya, sehinngga dalam melakukan oalhraga modern sering terjadi konflik, baik antara pemain maupun antar penonton atau pendukung.

Perbedaan tersebut bukan berarti sesuatu yang tidak dapat disatukan, tetapi justru harus dapat disatukan dimana prestasi meningkat sekaligus rasa persaudaraan meningkat pula. Yang perlu dibangun pada saat ini adalah bagaiman memanfaatkan olahraga tradisional dengan menggunakan teknik modern, dengan peralatan modern, tetapi tetap memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi.

Pembinaan olahraga tradisional dapat dilakukan dikalangan sekolah serta dikalangan masyarakat awam pada umumnya disatukan. Olahraga tradisional perlu mendapat perhatian yang berimbang apabila diharapkan bahwa olahraga tradisional dapat tetap eksis di dalam masyarakat. Studi oleh para pakar olahraga dan antropolog tentulah sangat baik dan perlu, demi pelestarian bentuk dan isi olahraga tradisional itu sendiri.

Pihak yang paling berwenang melakukan langkah-langkah di atas tentu saja adalah pemerintah. Akan tetapi pemerintah tidak dapat bergerak sendirian. Tentu saja pada akhirnya semua pihak dituntut peran sertanya dalam menghidupkan kembali jati diri bangsa ini, walaupun tetap harus ada yang mengarahkannya.

B. MANFAAT TRANSFORMASI OLAHRAGA TRADISIONAL

Seperti judul karya tulis ini, tujuan utama dari transformasi olahraga tradisional ini adalah untuk mengawali restorasi budaya Indonesia sehingga perlahan memperkokoh jati diri bangsa yang seakan pudar. Akan tetapi ternyata ada manfaat lain dari transformasi olahraga tradisional ini bila langkah-langkah yang tadi betul betul dilaksanakan. Adapun manfaat tersebut adalah :

a. Mendukung Program Masyarakat Sehat.

Apabila masyarakat akrab dengan olahraga tradisional, maka secara tidak sadar mereka telah melakukan hal yang mendukung pemeliharaan kesehatan mereka. Pada jangka panjang, dengan meningkatnya masyarakat yang sehat, maka pemerintah dapat mengurangi anggaran kesehatan untuk dialokasikan ke bidang lain yang lebih diperlukan.

b. Mempererat Ikatan Sosial Masyarakat

Olahraga tradisional berakar dari budaya bangsa Indonesia, sehingga apabila masyarakat melakukannya dalam kehidupan mereka, secara tidak sadar mereka akan menemukan kembali jati dirinya. Selain itu karena sama-sama melakukan hal yang berakar dari budayanya, ikatan sosial masyarakat akan erat kembali. Hal ini dapat memperbaiki ikatan sosial yang mulai renggang karena pengaruh globalisasi gaya hidup.

c. Menjaga Identitas Budaya Bangsa

Multiflyer effect dari hidupnya kembali olahraga tradisional adalah mendorong hidupnya kembali kebudayaan tradisional lainnya. Hal ini akan membantu menjaga kelestarian budaya bangsa dalam jangka panjang.

d. Sebagai Kebanggaan Kolektif Bangsa

Olahraga tradisional yang berkembang dengan baik, tentu saja akan menjadi kebanggaan kolektif bangsa. Sehingga mendorong timbulnya rasa cinta tanah air yang akan semakin menguatakan jati diri bangsa.

e. Sebagai Daya Tarik Pariwisata

Olahraga tradisonal merupakan sesuatu yang unik terlebih lagi bagi bangsa lain. Oleh karena itu, hidupnya olahraga tradisional dapat menjadi daya tarik wisatawan manca negara. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang direfleksikan oleh kemampuan pembangunan kepariwisataan daerah serta merupakan perwujudan untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Salah satunya yang memiliki potensi yang kuat yakni olahraga ttradisional.

Sektor pariwisata olahraga tradisional ini memang sewajarnya dimanfaatkan untuk untuk memberikan nilai tambah pada masyarakat pemilik tersebut. Dalam rangka ini olahraga tradisional perlu dikembangkan agar memiliki daya tarik yang kuat seyogyanya dipadukan dengan unsur-unsur budaya lainnya dan unsur-unsur wisata alam.

f. Mendukung Terciptanya Masyarakat Sejahtera

Olahraga tradisional apabila menjadi komoditas pariwisata, tentu saja akan mendatangkan income bagi masyarakat sehingga kesejahteraannya meningkat. Selain itu, apabila olahraga tradisional maju maka akan mendorong industri penyokongnya seperti peralatan olahraga tradisional dan kostum, sehingga mencipatakan peluang ekonomi baru.

BAB IV

KESIMPULAN

Arus globalisasi turut berperan dalam lunturnya jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa dapat ditumbuhkan kembali dengan menghidupkan kembali budaya nasional. Restorasi budaya nasional dapat diawali dengan transformasi olahraga tradisional. Kesuksesan transformasi olahraga tradisional akan mendorong pertumbuhan kembali aspek-aspek budaya yang lain. Langkah langkah yang dapat ditempuh dalam transformasi olahraga tradisional adalah inventarisasi olahraga tradisional seluruh Indonesia, inventarisasi olahraga tradisional seluruh Indonesia, standarisasi dan nasionalisasi olahraga tradisional hasil klasifikasi, memasukan olahraga tradisional ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menciptakan iklim kompetisi olahraga tradisional yang kondusif, transformasi olahraga tradisional ke tempat ke-4, dan tentunya olahraga tradisional Indonesia go international.

SARAN

Pemerintah hendaknya bisa memfasilitasi dan lebih memperhatikan kelangsungan jati diri bangsa Indonesia, karena tanpa jati diri dan identitas bangsa yang kuat bangsa ini tidak akan pernah bisa bersaing di dunia Internasional. Kebijakan-kebijakan untuk membentuk memperkuat jati diri dan identitas bangsa perlu dibuat dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Selain itu, seluruh komponen bangsa agar dapat menjaga nilai-nilai budaya khususnya olahraga tradisional sehingga restorasi budaya dapat segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Kleden, Ignas. 2000. Masyarakat dan Negara. Indonesiatera : Jakarta

Murniatmo, G., Noor Sulistyobudi, Ambar Adrianto, Siti Munawaroh, Sumarno. 1996. Dampak Globalisasi Informasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Purwasito, Andrik. 1993. Pengaruh TV dan Cara Menyikapinya. Kedaulatan Rakyat, Sabtu 6 November.

Subrata. 1992. Media Masa dalam Era Globalisasi. Kompas, 27 Oktober 1992.

Yahman, Darmanto. 1993. Perilaku Brutal di Masyarakat Akibat Derasnya Arus Informasi. Kedaulatan Rakyat, 8 September 1993.

PEMILIHAN REKTOR IPB 2007-2012 : MEMASUNG HAK DEMOKRATISASI KAMPUS

2007-09-03T20:28:00.001+07:00

Demokrasi adalah sebuah sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai tentang keterbukaan, persamaan hak, transparansi, keadilan, dan Hak Azasi Manusia. Indonesia merupakan Negara dengan tingkat demokrasi yang sangat baik dan kondusif saat ini. Hal ini terjadi setelah munculnya pergolakan reformasi yang diusung dari sudut-sudut kampus di mana di sana berkumpul insan intelektual yaitu mahasiswa. Demokrasi akhirnya menuju jalan untuk membuka iklim stabilitas Negara yang kondusif.

Demokratisasi kampus merupakan awal dari demokrasi yang terjadi di Indonesia. Perubahan iklim politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim demokrasi yang ada di kampus pada saat itu. NKK BKK yang merupakan sebuah pengkebirian terhadap hak-hak demokrasi mahasiswa akhirnya hancur oleh keinginan dan kesadaran yang sangat kuat dari para intelektual muda untuk mendapatkan hak politiknya sebagai warga Negara.

Demokratisasi Kampus

Di kampus besar seperti IPB iklim demokrasi pasca reformasi 1998 sangat baik terutama di kalangan mahasiswa. Mahasiswa membentuk lembaga-lembaga yang merupakan sarana demokrasi mahasiswa di kampus. Walaupun di mahasiswa iklim demokrasi berjalan dengan kondusif akan tetapi, kampus IPB sebagai kampus BHMN masih menyisakan serpihan-serpihan jaman orde baru yang telah hancur. Serpihan-serpihan tersebut di masukan ke dalam sebuah peraturan yang memutuskan IPB menjadi BHMN yaitu PP No. 154 Tahu 2000. Pengkebirian demokrasi bisa dilihat dalam salah satu pasal yang mengatur tentang Pemilihan Rektor. Pasal 27 menyebutkan bahwa yang memilih Rektor hanya Majelis Wali Amanat dengan proporsi 65% dan Mendiknas dengan proporsi 35%. Lalu di manakah letak pengkebirian hak demokrasi itu ? Jelas bahwa pasal tersebut telah menutup peluang kesempatan civitas untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Jika kita perhatikan pasal 27 pada PP No. 154 Tahun 2000 menyebutkan dengan jelas bahwa yang berhak memilih Rektor hanya dua unsur yaitu MWA dan Mendiknas. Bandingkan dengan pemilihan presiden sebelum SBY-JK, semua sistem diarahkan pada perwakilan di senayan. Hanya politisi-politisi senayan lah yang berhak memilih Presiden pada waktu itu. Dengan dalih bahwa dia adalah perwakilan rakyat, para anggota DPR memilih justru bukan berdasarkan keinginan rakyat tapi keinginan Partai Politik. Inilah yang menjadi celah kelemahan demokrasi Indonesia yang mengakibatkan Soeharto bisa berkuasa 32 tahun di negeri jamrud khatulistiwa ini. Saat ini, kondisi tersebut terjadi kembali di IPB, institusi pendidikan pertanian terbesar di Indonesia. Pemilihan Rektor –pemimpin institusi- hanya dipilih oleh perwakilan beberapa unsur di MWA dan Mendiknas. Jika kita sandingkan kondisi ini dengan masa orde baru, maka terlihat sekali nilai otoritarianisme masih sangat kokoh menancap di bumi ini khususnya IPB. PP No. 154 Tahun 2000 merupakan buatan rezim orde baru, oleh karena itu aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi demokrasi kampus dan kondisi demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Pemilihan Ketua RW dan RT saja dipilih langsung oleh rakyat yang ada di sekitar lingkungan RW dan RT tersebut. Inilah bukti bahwa demokrasi menjadi sistem yang dipilih oleh rakyat dalam menentukan pemimpin mereka. Pertanyaannya apakah layak jika rector dipilih oleh civitasnya ? Jawabannya tentu sangat layak.

Menepis Kelemahan Demokrasi

Ignas kleden mengatakan bahwa kelemahan sistem demokrasi adalah kandidat pemimpin yang tidak memiliki kapabilitas tapi memiliki konstituen yang banyak akan terpilih. Dan sebaliknya bahwa kandidat pemimpin yang memiliki kapabilitas tapi dia tidak memiliki konstituen maka dia tidak akan terpilih. Di salah satu negara di Asia bahkan yang terpilih menjadi pemimpin negara berdasarkan polling justru para pelawak yang jelas-jelas tidak memiliki kemampuan memimpin negara. Inilah kelemahan sistem demokrasi yang ada pada saat ini. Kondisi tersebut merupakan alasan kenapa para politisi di MWA IPB mempertahankan sistem lama untuk digunakan dalam pemilihan rektor kali ini. Hipotesa itu sebenarnya bisa dipatahkan, bahwa demokrasi di kampus sangat berbeda dengan demokrasi di masyarakat umum. Perbedaannya yaitu terletak pada konstituen, sistem penjaringan dan kondusifitas akademik.

Konstituen di kampus merupakan golongan intelektual yang sangat kecil kemungkinan akan melakukan praktek-praktek money politic dalam pemilihan rektor dan yang paling penting dia akan memilih kandidat dengan sikap objektif. Konsituen demokrasi merupakan mahasiswa strata diploma, sarjana, pasca sarjana, juga dosen dengan titel minimal Master/Magister, selain itu ada tenaga penunjang yang sudah lama berinteraksi dengan kaum intelektual. Jadi sangat kecil kemungkinan bahwa konstituen demokrasi di kampus akan memilih pemimpin yang tidak memiliki kapailitas.

Sistem demokrasi di kampus tidak seperti di negara, ada mekanisme penyeleksian berdasarkan pembobotan kapabilitas, mekanisme ini disebut sistem penjaringan yang tidak memungkinkan kandidat tanpa kapabilitas akan terpilih dan lolos seleksi. Pada sistem penjaringan ada tahap yang sangat penting yaitu adanya 2 tahap uji kelayakan dan kepantasan yang dilakukan oleh para profesor dan guru besar serta orang-orang dengan qou intelectual yang tinggi. Jadi sangat kecil kemungkinan seorang Profesor dan Guru Besar akan memilih artis atau pelawak yang ada di Indonesia sebagai rektor IPB. Jadi bisa kita simpulkan bahwa demokrasi di Kampus adalah demokrasi yang intelek dengan kondusifnya lingkungan kampus.

Menjadi cermin demokrasi

Akan menjadi sebuah catatan dalam sejarah demokrasi dunia jika pemilihan pimpinan IPB dan institusi pendidikan lainnya dipilih langsung. Hal ini akan menjadi sebuah prestasi jika sistem demokrasi di kampus dijalankan dengan baik dan akan sangat mungkin negara mengadopsi dan mengadaptasi sistem demokrasi yang ada di kampus. Sistem pemilihan langsung bagi sebuah institusi pendidikan bukan menjadi aib bagi institusi tersebut. Bahkan bisa jadi institusi tersebut akan menjadi sebuah cerminan bagi kampus-kampus lain yang ada di Dunia. Bukan juga merupakan sebuah kelemahan dari institusi tersebut tapi sebuah kekuatan yaitu iklim intelektualitas yang tinggi di kalangan civitas.

IPB terlihat belum bisa mengambil pilihan untuk menerapkan sistem pemilihan langsung dalam pemilihan rektor saat ini. Ketakutan bahwa pemilihan langsung merupakan aib dan kelemahan IPB masih tertanam dibenak dosen-dosen berpangkat profesor yang sering melakukan sikap cari aman dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan Indonesia akan maju setelah hilangnya orang-orang tersebut dari peredaran demokrasi negara ini.

Demokrasi Plutokrat dalam Pemilihan MWA IPB Unsur Masyarakat

2007-09-03T20:21:00.000+07:00

Demokrasi merupakan sebuah konsekuensi dari reformasi yang digulirkan pada tahun 1998. Demokrasi yang selama 32 tahun dibelenggu oleh rezim orde baru kemudian dibuka seluas-luasnya. Demokrasi yang merupakan sistem yang di sodorkan oleh blok barat berhasil menyulap rezim otoriter –orde baru- bahkan rezim sebelumnya (orde lama) menjadi rezim dengan landasan nilai-nilai kesetaraan, keterbukaan, keadilan, musyarawah dan lain sebagainya. Akan tetapi, demokrasi saat ini sudah bukan menjadi sistem nilai yang dilaksanakan seperti semula. Demokrasi sudah menjadi sebuah retorika politik untuk menguasai opini publik. Demokrasi membuat para ‘politisi busuk’ yang jelas-jelas tidak memiliki integritas politik yang baik bisa memimpin negeri. Demokrasi bisa membuka peluang bagi para politisi yang memiliki integritas politik dan moral yang rendah akan tetapi memiliki konstituen yang banyak bisa memimpin pemerintahan. Karena sistem demokrasi dengan kepartaian membuka peluang bahwa konstituen lebih di perhatikan dari pada kompetensi. Jelas, dalam demokrasi orang yang memiliki kompetensi tapi tidak memiliki konstituen tidak bisa terpilih (memimpin). Inilah kelemahan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Memang seharusnya orang yang memiliki kompetensi lah yang berhak memimpin atau terpilih dalam pemilihan bukan orang yang tidak memiliki kompetensi.

Kemudian muncul paham baru dari demokrasi, yaitu demokrasi plutokrat, sistem ini menisbatkan hanya orang-orang kaya dan bermodal lah yang menguasai demokrasi. Sistem ini mulai terlihat jelas bahwa orang-orang kaya yang ingin berkuasa dengan menggunakan uangnya menyuap masyarakat untuk memberikan suaranya. Kasus tersebut banyak ditemukan di Indonesia. Bukan hanya uang yang menjadi modal bagi kaum plutokrat, tetapi kekuasaan yang sebelumnya juga bisa dijadikan alat untuk berkuasa. Paham atau sistem ini dengan cepat menyebar saat genderang reformasi tahun 1998 di tabuh. Salah satu sisi yang terkena penyebarannya adalah sisi pendidikan.

Demokratisasi Kampus

Perubahan PTN menjadi PT BHMN merupakan efek dari adanya perubahan kondisi politik di Indonesia. Demokratisasi kampus diartikan sebagai otonomi kampus yang memberikan peluang kepada PTN untuk mengatur pengelolaan kampus secara bebas tapi bertanggung jawab. Akan tetapi sekali lagi, demokrasi yakni otonomi kampus yang ada menjadi kebablasan. Nilai-nilai kemanusiaan tidak lagi menjadi penting ketika nilai-nilai materi diagung-agungkan. Otonomi kampus seperti halnya otonomi daerah menjadi alasan bagi pemerintah dan dunia pendidikan untuk secara perlahan melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan. Padahal sebagaimana amanat pembukaan UUD bahwa pendidikan milik semua rakyat. Pada kenyataannya pendidikan hanya diperuntukan bagi orang-orang kaya. Kaum-kaum plutokrat biasanya bergerak di sisi ini, mereka memakai alasan demokrasi untuk menguasai suatu institusi dengan uang dan kekuasaan.

Perubahan menjadi BHMN dengan dalih otonomi kampus dimulai oleh empat PTN terbesar di Indonesia yaitu UI, UGM, ITB dan IPB. Perubahan status itu terjadi pada tahun 2000 melalui Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu yang sedang dipimpin oleh Presiden Abdurahman Wahid. IPB berubah status dari perguruan tinggi negeri menjadi PT BHMN ini berdasarkan PP No. 154 Tahun 2000. Kontroversi perubahan ini telah memasuki babak baru saat dampak perubahan ini menghasilkan kebijakan-kebijakan yang cenderung kurang pro terhadap mahasiswa. PT BHMN memang bukan alasan utama penyebab munculnya kebijakan-kebijakan yang kurang pro mahasiswa sebagai stakeholders terbesar di perguruan tinggi. Semua pihak berharap –termasuk di dalamnya mahasiswa- perubahan ini akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan berbasis potensi sumberdaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kesetaraan dan keadilan, transparansi, visi strategis, keterbukaan, dan menghapuskan kepentingan pribadi dan golongan. Itulah sebuah harapan besar, akan tetapi kita menghadapi kenyataan lain bahwa demokratisasi melalui otonomi kampus telah berhasil membuat kemunduran jumlah peminat siswa yang masuk ke IPB, SPP dan SKS menjadi meningkat, fasilitas pendidikan tidak berubah, utang IPB yang milyaran rupiah di Bank Konvensional, pemanfaatan asset yang tidak menghasilkan pemasukan bagi IPB dan lain sebagainya.

Majelis Wali Amanat di PT BHMN

Konsekuensi yang harus diterima oleh IPB dengan perubahan status ini sangat banyak, dan semua konsekuensi itu diatur dengan baik –walaupun masih inkonstitusional, karena belum disahkan- dalam PP No. 154 Tahun 2000 dan AD ART IPB. ART IPB mengatur bagaimana IPB bisa menjalankan fugsinya dengan baik sebagai PT BHMN. Salah satu hal yang diatur dalam ART IPB adalah tentang pemilihan anggota Majelis Wali Amanat. Majelis Wali Amanat atau publik lebih mengenal dengan singkatan MWA merupakan organ tertinggi non akademik IPB yang mengatur, membuat dan mengevaluasi kebijakan yang bersifat non akademik IPB sebagai PT BHMN.

Berdasarkan ART IPB –sekali lagi, walaupun masih inkonstitusional- dijelaskan bahwa unsur-unsur yang berhak menjadi anggota MWA. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur Senat Akademik (SA) 8 orang, Rektor, Mahasiswa, Pegawai, Alumni, Pemerintah (mewakili mendiknas), dan unsur masyarakat sebanyak 8 orang sehingga totalnya adalah 21 orang. Dalam PP 154 Tahun 2000 dinyatakan bahwa jumlah anggota MWA sebanyak 11 orang. Memang kondisi ini berbeda dengn UI, ITB dan UGM. IPB mendapatkan PP yang berbeda dengan tiga PTN lainnya. Masing-masing perwakilan dipilih melalui proses yang diatur sesuai dengan proses pemilihan yang ada di komunitas asalnya. Yang berbeda adalah pemilihan wakil MWA yang berasal dari unsur masyarakat.

Demokrasi Plutokrat dalam Pemilihan MWA Unsur Masyarakat

Sejak bulan November 2006, IPB melakukan penjaringan calon anggota MWA IPB dari unsur masyarakat. Senat Akademik membentuk Panitia Ad Hocc (PAH) untuk melakukan proses penjaringan yang selanjutnya nama-nama itu akan diputuskan di siding pleno Senat Akademik (SA). PAH membuat aturan pemilihannya, antara lain dimulai dari pengusulan nama, seleksi kelengkapan administrasi, seleksi CV, wawancara atau fit and proper test, dan terakhir diputuskan di pleno SA. Akan tetapi, sangat disayangkan proses pemilihan ini tidak berjalan secara demokratis. Penjaringan balon MWA IPB dimulai dengan publikasi persyaratan calon di media massa. Setiap civitas IPB –diatur dalam ART IPB- berhak mengajukan nama calon yang dinilai layak secara kemampuannya dan track record nya. Namun, yang terjadi adalah tidak semua civitas akademika diberikan kesempatan mengusulkan nama-nama calon tersebut. Civitas yang ‘kurang beruntung’ tersebut adalah civitas terbesar yaitu mahasiswa. Bahkan lembaga kemahasiswaan yang ada di IPB pun tidak mendapatkan kesempatan itu.

Kemudian masalah ini berlanjut, setelah sekitar 50 lebih usulan nama yang datangnya ‘hanya dari golongan tertentu’ masuk ke PAH. Kemudian PAH melakukan seleksi administrasi sehingga di dapat 25 orang nama yang memenuhi persyaratan administrasi yang ada. Dari 25 orang tersebut kemudian dilakukan seleksi Curiculum Vitae dengan mekanisme scoring. Dari hasil seleksi CV tersebut diambil 14 orang teratas berdasarkan skor yang diperoleh. Seleksi CV tersebut dilakukan oleh seluruh PAH SA. Hilangnya nilai-nilai demokrasi pun muncul kembali saat calon sudah mengerucut menjadi 25 orang dan diseleksi menjadi 14 orang. Tidak ada sama sekali publikasi tentang transparansi seleksi dan jadwal seleksi, bahkan nama-nama 25 orang dan hasil seleksi CV yang berjumlah 14 orang tersebut tidak beredar di media massa dan tidak dapat diakses oleh mahasiswa selaku stakeholders terbesar. Hal ini menimbulkan pertanyaan, Ada apa dengan IPB ? Berbeda dengan proses yang dilakukan oleh salah satu PT BHMN, mereka mempublikasikannya melalui media dan meminta tanggapan dari seluruh civitas. Sepertinya pemilihan anggota MWA dari unsur masyarakat hanya milik satu golongan saja untuk mereka bisa mudah dalam menguasai seluruh potensi yang dimiliki IPB. Baru tanggal 19 Februari 2007 ke 14 nama calon anggota MWA unsure masyarakat bias diakses oleh mahasiswa dalam hal ini SA hanya mengirimkan kepada BEM KM IPB. Dan hanya beberapa hari sebelum dilakukan siding pleno, SA mempublikasikannya di website IPB. Sehingga civitas tidak berkesempatan memberikan masukan kepada Senat Akademik. Ke 14 nama tersebut adalah M Said Didu (Sekretaris Menteri BUMN), Muhamad Jafar Hafsah (Salah satu Ketua DPP Partai Demokrat), Ikhwanudin Mawardi (Staf Ahli di BAPPENAS), BS Kusmuljono (Presiden Komisaris Asuransi Takaful Indonesia), Ishartanto (Anggota Komisi IV DPR RI dan Ketua Forum Dosen PTS se-Indonesia), Didik Hadjar G (Direktur Eksekutif Lembaga Riset Perkebunan Indonesia), Krisna Wijaya (Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan), Didik J Rachbini (Anggota Komisi VI DPR RI dan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) 2000-2005), Sofyan Djalil (Menteri Komunikasi dan Informasi), Burhanudin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia), Prabowo Subianto (Mantan PANGKOSTRAD), Muhammad Taufiq (Deputi HRD, Kementerian Koperasi dan UKM), Ginanjar Kartasasmita (Mantan Menteri Pertambangan dan Energi), dan Michael Gautama (Pengusaha)

Drama atas nama demokrasi akhirnya berujung pada sidang pleno Senat Akademik yang dilaksanakan pada hari senin pada tanggal 5 Maret 2007. Hasil sidang pleno yang menggunakan mekanisme voting tertutup berhasil memilih 7 dari 14 orang calon tersebut. Sedangkan satu orang lainnya yaitu akan diwakili oleh Gubernur Jawa Barat (Dani Setiawan). Ke tujuh orang tersebut adalah Ikhwanudin Mawardi (Staf Ahli di BAPPENAS), M Said Didu (Sekretaris Menteri BUMN), BS Kusmuljono (Presiden Komisaris Asuransi Takaful Indonesia), Ishartanto (Anggota Komisi IV DPR RI dan Ketua Forum Dosen PTS se-Indonesia), Didik J Rachbini (Anggota Komisi VI DPR RI dan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) 2000-2005), Burhanudin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia), dan Muhammad Taufiq (Deputi HRD, Kementerian Koperasi dan UKM)

Jika kita memperhatikan calon-calon yang terpilih maka mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah para anggota Senat Akademik memilih untuk kepentingan IPB atau hanya untuk kepentingan pribadi ? Dari ketujuh orang tersebut tentunya civitas akademika khususnya mahasiswa belum puas. Karena proses pemilihan dari awal yang cenderung tertutup, bahkan akses informasi untuk mahasiswa pun sangat dibatasi. IPB telah memilih orang-orang yang akan duduk di majelis tertinggi di IPB. Dan ke tujuh orang tersebut belum memenuhi kriteria. Kriteria yang harus dipenuhi antara lain tidak pernah terlibat kasus korupsi, tidak pernah terlibat kasus pelanggaran HAM, bukan fungsionaris partai tertentu, pengusaha yang tidak korup dan tidak dzolim, memiliki komitmen pada IPB, komitmen terhadap MWA IPB, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki komitmen memajukan pertanian Indonesia.

Jika kita memperhatikan dan mencoba menganalisis alur pemilihan MWA IPB unsur masyarakat di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa para Pimpinan IPB telah mengadopsi sistem demokrasi plutokrat. Sifat ketertutupan dari demokrasi pemilihan MWA hanya di miliki oleh kalangan yang memiliki modal (uang) dengan indikasi ingin mempertahankan kekuasaannya di IPB. Dari nilai demokrasi yang ada mengakibatkan calon yang terpilih merupakan calon-calon titipan penguasa lama (rezim). Tentu saja para pengambil keputusan tidak memperhatikan kriteria-kriteria yang diajukan oleh civitas akademika. Hal ini dikarenakan demokrasi yang ada hanya merupakan topeng politik. Sistem yang ditonjolkan bukan sistem demokrasi murni tapi demokrasi plutokrat seperti yang telah diuraikan di atas.

Sangat jelas memang demokrasi kalangan elit kampus IPB lebih menonjolkan plutokratisme dibandingkan nilai-nilai keterbukaan dan prinsip good governance. Hal itu bisa terlihat dalam alur pemilihan anggota MWA unsur masyarakat. Ketertutupan dalam proses pemilihan merupakan ketakutan elit-elit kampus dalam melaksanakan demokrasi seutuhnya. Ketakutan bahwa dorongan kepentingan IPB dan bangsa akan menggerser kepentingan pribadinya. Tentunya kita sudah bosan dengan rezim yang sudah berkuasa lama ini, rezim yang tidak satupun memberikan perubahan kepada IPB lebih baik, justru memperpuruk keadaan IPB. Rezim yang mengakibatkan peminat untuk masuk IPB berkurang karena biaya SPP dan SKS yang tinggi. Utang IPB yang sangat menumpuk merupakan salah satu dampak salah urus dari rezim yang sedang berkuasa ini.

Sayang, rezim tersebut kembali akan berkuasa selama 5 tahun ke depan dengan demokrasi plutokratnya. Para kaum plutokrat tersebut memulainya dalam pemilihan MWA, karena MWA jelas merupakan organ institut yang akan menentukan kebijakan-kebijakan terutama masalah ‘uang’ dan mungkin sekarang mereka (baca : kaum plutokrat) sedang menyiapkan rektor yang satu mazhab dengan rezimnya, sehingga kekuasaannya akan penuh di Institut ini. Kita harus waspada, karena rezim tirani yang saat ini berkuasa akan mempertahankan kekuasaannya sampai minimal 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai unsur intelektual organik terbesar yang ada di IPB harus berperan besar dalam agenda-agenda penting yang sedang dihadapi oleh IPB. Setidaknya untuk menggugurkan keinginan rezim tirani yang sekarang yang akan berkuasa lagi. Dan untuk tanah air kita yang subur ini...

Katakan hitam adalah hitam...

Katakan putih adalah putih....

Tiada kata jera dalam perjuangan....

Tidak ada satu pun yang bisa menghentikan kami, sampai darah ini tak lagi berwarna merah....

Tradisi Kekerasan di Menara Intelektual

2007-04-10T00:58:00.000+07:00

Perbincangan mengenai sistem pendidikan pada era modern ini sungguh sangat menarik. Hasilnya selalu tidak dapat disimpulkan, manakah sistem pendidikan yang terbaik yang harus digunakan oleh sebuah negara atau sebuah lembaga pendidikan. Para pemikir barat menilai bahwa pendidikan yang memberikan kebebasan peserta didik untuk menentukan jalannya menjadi sebuah sistem yang baik untuk membuka kreatifitas dan inovasi dalam menghasilkan karaya cipta yang luar biasa. Sedangkan para ahli pendidikan timur menilai bahwa nilai-nilai moralitas dan spiritualitas menjadi sangat penting dalam pendidikan untuk membingkai kretifitas dan inovasi peserta didik dalam berhadapan dengan alam dan manusia. Di sisi lainnya bahwa pendidikan berbasis kedisiplinan dan kekerasan sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, karena kedisiplinan dinilai akan meningkatkan etos kerja. Sistem yang baik adalah sistem yang bisa mengintegrasikan semua nilai-nilai yang diharapkan (output) dari sebuah sistem pendidikan.

Tipe kepemimpinan soerang pemimpin negara akan berpengaruh langsung kepada sendi-sendi kehidupan bernegara termasuk di sendi kehidupan pendidikan. Kepemimpinan otoriter –penganut azas otoritarianisme- akan membawa dampak kepada kehidupan masyarakat yang lebih refresif. Di Indonesia kondisi ini terjadi saat-saat masa orde baru, semasa Presiden Soeharto memimpin selama 32 tahun. Suasana refresif ditampilkan oleh rezim ini hampir ke semua lapisan penjuru tanah air. Di bidang pendidikan tinggi yakni perguruan tinggi, kebijakan refresif yang ditampilkan oleh rezim ini yaitu dengan menerapkan sistem NKK/BKK. Kaum intelektual (mahasiswa) tidak diberikan kebebasan untuk melakukan aktifitas khususnya aktifitas yang bersifat politis. Hal ini dilakukan agar pemerintahan rezim pada waktu itu selamat dari kritikan kaum-kaum intelektual. berbagai gejolak di tengah-tengah kaum intelektual (baca : mahasiswa) pun anak terjadi di berbagai tempat.

Pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh seorang Jenderal (militer) telah memberikan dampak pada proses pendidikan. Beberapa perguruan tinggi akhirnya larut dalam arus militeristik dengan menerapkan sistem pendidikan militer –walaupun kenyataannya lebih mengarah kepada premanisme- dalam proses pengkaderan para calon pemimpin bangsa. Di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia, ditemukan beberapa kasus yang menampilkan pendidikan ala militeristik khususnya pada masa perkenalan mahasiswa baru. Peristiwa-peristiwa premanisme berkedok pendidikan kedisiplinan ini sudah ada zaman orde baru. Sudah menjadi hal yang biasa bila adik-adik angkatan yang baru masuk diberikan pemandangan yang ekstrim oleh kakak-kakak angkatannya saat mereka masuk ke perguruan tinggi.

Seiring berjalannya waktu, proses pendidikan militeristik ang berkedok pendidikan kedisiplinan akhirnya mulai tidak populer di kalangan masyarakat. Kondisi ini dimulai setelah proses reformasi yang dibawa oleh kaum-kaum intelektual pada tahun 1998 berhasil menjatuhkan rezim otoriter orde baru. Saat ini pendidikan kedisiplinan ang mengarah kepada premanisme memang sudah sangat berkurang dengan banyaknya alternatif sistem pendidikan kedisiplinan modern yang tidak menggunakan praktik-praktik kekerasan dalam pendidikannya, akan tetapi kita juga masih bisa melihat kasus tersebut terjadi di beberapa fakultas di beberapa perguruan tinggi.

Perguruan tinggi sebagai Menara Intelektual memang seharusnya bisa menjadi pencetak kader-kader bangsa yang handal di berbagai bidang. Pendidikan mental memang sangat diperlukan dalam proses pendidikan kepribadian seseorang. Akan tetapi, proses pendidikan mental saat ini sudah tidak lagi menggunakan sistem kemiliteran dan lebih mengarah kepada pendidikan mental berbasis spiritualisme. Aksi kekerasan yang terjadi memang sebuah kesalahan dan kelalaian sebuah perguruan tinggi. Kesalahan ini menjadi sebuah barometer apakah perguruan tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi bisa mencetak pemimpin bangsa dengan integritas moral yang baik atau hanya bisa mencetak preman-preman birokrasi yang menggerogoti pemerintahan.

Mafia Beras itu adalah Bulog

2007-04-10T00:54:00.000+07:00

Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap individu yang ada dalam sebuah negara. Bahan pangan yang menjadi makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras. Beras menjadi komoditi yang sangat menentukan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu tidak heran jika permasalahan politik, ekonomi dan sosial sering dikaitkan dengan kondisi perberasan nasional. Misalnya saja tingkat inflasi yang terjadi sangat dipengaruhi oleh harga beras. Di bidang politik, beras bisa menjadi sebuah alat penurunan seorang presiden. Sedangkan di bidang sosial kita tentunya sering mendengar bahwa banyak orang yang berani melakukan tindak kriminal karena tidak memiliki uang untuk makan.

Kondisi di atas menyaratkan bahwa perbaikan ekonomi, politik dan sosial suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi pangan negara tersebut. Bisa diartikan bahwa krisis pangan merupakan krisis ekonomi bahkan politik dan sosial bagi suatu negara. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian masyarakatnya setiap hari mengkonsumsi beras. Kebutuhan beras pun dihitung untuk mengetahui seberapa besar faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan beras sejumlah yang dibutuhkan. Pada kenyataannya data dilapangan ternyata tidak selalu sama, terutama tentang produksi beras nasional. Departemen Pertanian mengatakan bahwa terjadi surplus akan tetapi Departemen Perdagangan mengatakan kondisinya minus. Situasi inilah yang menyebabkan ‘pertarungan’ antara departemen-departemen terkait masalah perberasan nasional. Dan pada akhirnya ‘pertarungan’ itu berdampak pada kebijakan ekonomi –yang notabene merupakan keputusan politik- untuk melakukan impor beras. Keputusan ini boleh dibilang merupakan keputusan politik bukan keputusan ekonomi.

Impor Beras

Keputusan politik pemerintah untuk mengimpor beras merupakan keputusan yang sering menjadi kontroversial dikalangan masayarakat terutama petani. Petani menjadi entitas yang mendapatkan dampak langsung dari kebijakan politik tersebut. Dalam sejarah bangsa Indonesia, pemerintah hanya dua kali –selama Indonesia merdeka- melakukan impor beras yaitu pada tahun 1945 dan 1984. Walaupun kapasitas impor beras sampai saat ini sudah menurun drastis, akan tetapi isu impor ini selalu menjadi pembicaraan hangat dikalangan elit politik dan pebisnis perberasan (baca : mafia beras). Permasalahan impor memang masalah ketidakberdayaan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Apalagi indonesia merupakan negara yang subur akan sumberdaya pertanian. Semakin jelas bahwa Indonesia sangat tidak berdaya dalam permasalahan beras.

Mafia Beras

Ketidakberdayaan pemerintah dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya disebabkan banyak hal antara lain kondisi faktor produksi yang semakin berkurang (konversi lahan pertanian, sumber daya berkurang, sarana produksi yang mahal, modal yang tidak mencukupi), dan tentunya banyaknya ‘mafia-mafia’ perberasan yang merauk keuntungan milyaran rupiah dari kebijakan impor pemerintah. Mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa mafia tersebut ternyata berasal dari lembaga yang merupakan salah satu aktor dalam perberasan nasional. Mafia tersebut adalah Bulog. Bulog yang sejatinya menjadi sebuah lembaga yang bisa membantu membeli gabah dan beras petani dengan harga yang ditetapkan, melakukan operasi pasar disaat harga beras tinggi, dan bukan melakukan aktifitas bisnis ‘kotor’ untuk kepentingan pribadi. Saat ini berubah fungsi sebagai lembaga yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi ‘mafia-mafia’ perberasan nasional. Mereka mengambil margin harga beras impor dengan anggaran yang diberikan. Dari sanalah para mafia ini meraup milyaran rupiah dari komoditi pangan yang satu ini. Sangat wajar memang jika pemerintah dalam hal ini departemen-departemen terkait impor beras senang untuk melakukan kebijakan impor dan sangat wajar juga jika para anggota dewan selalu menyetujuinya. Kewajaran ini dikarenakan bahwa semua pengambil kebijakan bisa kecipratan uang hasil impor beras.

Saat ini jajaran tertinggi Bulog sudah digelandang ke pengadilan. Restrukturisasi di tubuh Bulog pun dilakukan. Tentunya seluruh masyarakat Indonesia terutama Petani mengharapkan sebuah kondisi yang lebih baik setelah kejadian ini. Tugas pertama pimpinan Bulog yang baru harus difokuskan pada pembersihan tubuh Bulog dari ‘mafia’ perberasan yang berlindung di balik dinding birokrasi. Jika pimpinan Bulog yang baru tidak bisa membenahi strukturnya maka kita pun akan segera untuk menemukan mafia baru di tubuh lembaga beras ini.

Restrukturisasi dan pembersihan di tubuh Bulog dari mafia perberasan hanya merupakan satu langkah dari bagaimana pemerintah bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Tentun saja langkah yang paling utama selain memberantas mafia perberasan di semua level pemerintah juga harus melakukan fokus program kerjanya di bidang pertanian. Fokus program kerja bisa dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pendukung bagi peningkatan produksi beras. Misalnya kebijakan reforma agraria, teknologi tepat guna, penetapan harga beras yang sesuai, subsidi pupuk dan benih unggul dan lain sebagainya.

Semua pihak berharap bahwa dengan tertangkapnya beberapa mafia perberasan di tubuh Bulog kondisi perberasan nasional akan lebih baik. Selain mafia di tubuh Bulog pun, pemerintah harus mengusut aliran dana dari lembaga beras tersebut dan segera menangkap mafia lainnya yang sepertinya mereka masih berlindung di balik dinding birokrasi.

SIAPAKAH DIA ??? Calon Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Wakil Masyarakat

2007-03-03T08:40:00.000+07:00

Siapakah Dia ??? itulah pertanyaan yang pasti muncul dalam setiap benak civitas akademika IPB (mahasiswa, dosen, pegawai) bahkan alumni dan stakeholder IPB lainnya. Siapakah yang akan mewakili masyarakat untuk duduk di organ tertinggi institut non akademik yakni MWA. Seluruh civitas tentunya sudah menanti-nanti calon yang akan terpilih. Bahkan mungkin ada yang belum mengetahui dan mengenal calon-calon yang akan dipilih di sidang pleno Senat Akademik pada tanggal 5 Maret 2007 nanti.

Hal sangat wajar jika banyak civitas yang tidak mengetahui dan mengenal siapakah calon-calon yang telah lolos seleksi administrasi, CV dan wawancara. Sejak awal proses pemilihan MWA wakil masyarakat ini civitas akademika khususnya mahasiswa sebagai civitas terbesar tidak dilibatkan secara aktif. Bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan pegawai pun banyak yang tidak mengetahui secara pasti agenda besa IPB tersebut. Akankah kita membeli kucing dalam karung ?

Memang secara aturan, MWA wakil masyarakat dipilih oleh Senat Akademik, akan tetapi apakah setiap civitas akademika tidak boleh berpartisipasi aktif dalam agenda tersebut, tidak boleh memberikan masukan, tidak berhak mendapat informasi yang detail tentang agenda tersebut. Jika memang demikian maka jelas bahwa nilai-nilai demokratisasi di kampus ini sudah hilang. Ketua PAH senat Akademik mengatakan bahwa seluruh civitas berhak mengetahui dan berpartisipasi, akan tetapi banyak informasi yang sejak awal bulan Februari 2007 BEM KM IPB mencoba melakukan audiensi tapi banyak informasi yang tidak dapat diakses. Sangat ironis memang, bahwa antara pernyataan dengan tindakan tidak sesuai.

Saat ini telah terseleksi 14 orang calon yang akan dipilih menjadi 7 orang di sidang pleno Senat akademik. Ke 14 nama calon tersebut pun baru bisa diakses oleh mahasiswa pada tanggal 19 Februari 2007. Padahal nama-nama tersebut sudah ada di Panitia Ad Hoc SA sejak awal Februari 2007. Informasi itu pun baru muncul setelah mahasiswa mengeluarkan opini dan beberapa tuntutan melalui BEM KM kepada SA. Ke 14 nama ini hasil seleksi yang ditetapkan oleh SA. Inilah ke 14 orang calon anggota MWA wakil masyarakat yang akan dipilih menjadi 7 orang. Mungkin akan terheran-heran jika civitas mengetahui calon-calon tersebut. Dibawah ini nama-nama calon (tidak berdasarkan urutan skor hasil seleksi)

M Said Didu (Sekretaris Menteri BUMN)
Muhamad Jafar Hafsah (Ketua DPP Partai Demokrat)
Ikhwanudin Mawardi (Salah satu Deputi di BAPENAS)
BS Kusmuljono (Presiden Komisaris Asuransi Takaful Indonesia)
Ishartanto (Anggota Komisi IV DPR RI dan Ketua Forum Dosen PTS se-Indonesia)
Didik Hadjar G (Direktur Eksekutif Lembaga Riset Perkebunan Indonesia)
Krisna Wijaya (Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan)
Didik J Rachbini (Anggota Komisi VI DPR RI dan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) 2000-2005)
Sofyan Djalil (Menteri Komunikasi dan Informasi)
Burhanudin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia)
Prabowo Subianto (Mantan PANGKOSTRAD)
Muhammad Taufiq (Deputi HRD, Kementerian Koperasi dan UKM)
Ginanjar Kartasasmita (Mantan Menteri Pertambangan dan Energi)
Michael Goutama (Pengusaha)

Itulah calon-calon yang akan dipilih oleh Senat Akademik. Mungkin banyak civitas yang mengenal baik track record dari calon-calon tersebut. IPB harus memiliki MWA yang kokoh, kekuatan MWA di lihat dari anggotanya. Seluruh Civitas berhak menilai ke 14 calon tersebut sebelum tanggal 5 Maret 2007 ke Senat Akademik. Masukan akan menjadi pertimbangan SA dalam menentukan pilihan yang terbaik.

Mahasiswa sebagai unsur civitas akademika terbesar menilai bahwa proses pemilihan calon anggota MWA wakil masyarakat masih jauh dari harapan civitas. Civitas terlihat tidak memiliki sense of belongin akan agenda besar ini. Padahal agenda ini akan sangat menentukan 5 tahu IPB ke depan. Hal ini disebabkan karena pemilihan ini dilakukan tertutup dan jauh dari nilai-nilai demokratisasi. Demokratisasi di detik-detik akhir menrupakan retorika politik serta manuver politik dari satu golongan (mazhab) yang berkuasa di IPB. Selama proses pemilihan ini masih kurang dari nilai-nilai demokratis, maka resiko politik yang akan ditanggung IPB akan sangat besar. Dan tentunya pemilihan ini harus segera menganut azas-azas demokrasi yang kita pahami sekarang.

Kita bisa melihat bahwa ke 14 tersebut masih di luar harapan civitas. Selama calon-calon tersebut jauh dari kepentingan maka mungkin civitas akan menerima. Jauh dari kepentingan didefinisikan bahwa calon yang boleh mewakili masyarakat yaitu memiliki kriteria sebagai berikut :

Tidak pernah terlibat kasus korupsi
Tidak pernah terlibat kasus pelanggaran HAM
Bukan fungsionaris partai tertentu
Pengusaha yang tidak korup dan tidak dzolim
Memiliki komitmen pada IPB
Komitmen terhadap MWA IPB
Memiliki integritas moral yang tinggi
Memiliki Komitmen memajukan pertanian Indonesia

Itulah beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon-calon yang akan duduk di MWA selama 5 tahun. Jika kriteria tersebut masih belum terpenuhi, maka alangkah baiknya dilakukan pemilihan kembali karena ini akan menentukan masa depan IPB ke depan. Pilihlah dengan hati nurani bukan dengan emosi. Jayalah IPB kita...jayalah Indonesia.....

DRAMA PEMILIHAN MWA IPB WAKIL MASYARAKAT

2007-02-08T20:38:00.000+07:00

Institut Pertanian Bogor merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki status Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Perubahan status dari perguruan tinggi negeri menjadi PT BHMN ini berdasarkan PP No. 154 Tahun 2000. Kontroversi perubahan ini telah memasuki babak baru saat dampak perubahan ini menghasilkan kebijakan-kebijakan yang cenderung kurang pro terhadap mahasiswa. PT BHMN memang bukan alasan utama penyebab munculnya kebijakan-kebijakan yang kurang pro mahasiswa sebagai stakeholders terbesar di perguruan tinggi. Semua pihak berharap –termasuk di dalamnya mahasiswa- perubahan ini akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan berbasis potensi sumberdaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kesetaraan dan keadilan, transparansi, visi strategis, keterbukaan, dan menghapuskan kepentingan pribadi dan golongan.

Konsekuensi yang harus diterima oleh IPB dengan perubahan status ini sangat banyak, sdan semua konsekuensi itu diatur dengan baik –walaupun masih inkonstitusional, karena belum disahkan- dalam PP No. 154 Tahun 2000 dan AD ART IPB. ART IPB mengatur bagaimana IPB bisa menjalankan fugsinya dengan baik sebagai PT BHMN. Salah satu hal yang diatur dalam ART IPB adalah tentang pemilihan anggota Majelis Wali Amanat. Majelis Wali Amanat atau publik lebih mengenal dengan singkatan MWA merupakan organ tertinggi non akademik IPB yang mengatur, membuat dan mengevaluasi kebijakan yang bersifat non akademik IPB sebagai PT BHMN.

Berdasarkan ART IPB –sekali lagi, walaupun masih inkonstitusional- dijelaskan bahwa unsur-unsur yang berhak menjadi anggota MWA. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur Senat Akademik (SA) 8 orang, Rektor, Mahasiswa, Pegawai, Alumni, Pemerintah (mewakili mendiknas), dan unsur masyarakat sebanyak 8 orang sehingga totalnya adalah 21 orang. Masing-masing perwakilan dipilih melalui proses yang diatur sesuai dengan proses pemilihan yang ada di komunitas asalnya. Yang berbeda adalah pemilihan wakil MWA yang berasal dari unsur masyarakat.

Saat ini sedang dilakukan penjaringan calon anggota MWA IPB dari unsur masyarakat. Senat Akademik membentuk Panitia Ad Hocc (PAH) untuk melakukan proses penjaringan yang selanjutnya nama-nama itu akan diputuskan di siding pleno Senat Akademik (SA). PAH membuat aturan pemilihannya, antara lain dimulai dari pengusulan nama, seleksi kelengkapan administrasi, seleksi CV, wawancara atau fit and proper test, dan terakhir diputuskan di pleno SA. Akan tetapi, sangat disayangkan proses pemilihan ini tidak berjalan secara demokratis. Penjaringan balon MWA IPB dimulai dengan publikasi persyaratan calon di media massa. Setiap civitas IPB –diatur dalam ART IPB- berhak mengajukan nama calon yang dinilai layak secara kemampuannya dan track record nya. Namun, yang terjadi adalah tidak semua civitas akademika diberikan kesempatan mengusulkan nama-nama calon tersebut. Civitas yang ‘kurang beruntung’ tersebut adalah civitas terbesar yaitu mahasiswa. Bahkan lembaga kemahasiswaan yang ada di IPB pun tidak mendapatkan kesempatan itu.

Drama ini berlanjut, setelah sekitar 50 lebih usulan nama yang datangnya ‘hanya dari golongan tertentu’ masuk ke PAH. Kemudian PAH melakukan seleksi administrasi sehingga di dapat 25 orang nama yang memenuhi persyaratan administrasi yang ada. Dari 25 orang tersebut kemudian dilakukan seleksi Curiculum Vitae dengan mekanisme scoring. Dari hasil seleksi CV tersebut akan diambil 14 orang teratas berdasarkan skor yang diperoleh. Seleksi CV tersebut dilakukan oleh seluruh PAH SA. Hilangnya nilai-nilai demokrasi pun muncul kembali saat calon sudah mengerucut menjadi 25 orang dan diseleksi menjadi 14 orang (informasi ini penulis dapatkan dari pimpinan Senat Akademik) .Tidak ada sama sekali publikasi tentang transparansi seleksi dan jadwal seleksi, bahkan nama-nama 25 orang dan hasil seleksi CV yang berjumlah 14 orang tersebut tidak beredar di media massa dan tidak dapat diakses oleh mahasiswa selaku stakeholders terbesar. Hal ini menimbulkan pertanyaan, Ada apa dengan IPB ? Berbeda dengan proses yang dilakukan oleh salah satu PT BHMN, mereka mempublikasikannya melalui media dan meminta tanggapan dari seluruh civitas. Sepertinya pemilihan anggota MWA dari unsur masyarakat hanya milik satu golongan saja untuk mereka bisa mudah dalam menguasai seluruh potensi yang dimiliki IPB.

Aroma tak sedap dari drama pemilihan semakin tercium saat ke 14 nama hasil seleksi CV tersebut tidak bisa diakses secara bebas oleh mahasiswa bahkan oleh civitas IPB. Kemudian berlanjut ke tahap proses wawancara ke 14 orang calon tersebut. Proses wawancara pun hanya dilakukan oleh PAH SA dengan waktu yang disesuaikan dengan calon. Hasil dari wawancara tersebut akan menjadi sebuah dasar dalam pengambilan keputusan di siding pleno SA. Sungguh drama yang sangat baik untuk diangkat dalam sebuah sinetron di televisi.

Fakta di atas merupakan kegagalan IPB dalam membangun sistem pendidikan yang berbasis potensi sumberdaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kesetaraan dan keadilan, transparansi, visi strategis, keterbukaan, dan menghapuskan kepentingan pribadi dan golongan. Pemilihan 8 orang wakil masyarakat selayaknya bisa diketahui oleh seluruh civitas IPB sehingga seluruh civitas akademika IPB merasa memiliki (sense of belonging) dan memiliki peran yang dapat memajukan IPB. Memang akan terasa rumit dan mungkin akan memakan biaya yang tinggi, akan tetapi proses yang demokratis akan memiliki political risk yang rendah dibanding dengan proses ‘sembunyi-sembunyi’.

Untuk merealisasikan hal itu maka seluruh civitas akademika IPB khususnya mahasiswa merekomendasikan agar ke 14 calon MWA dari unsur masyarakat menyampaikan visi dan misinya dihadapan seluruh civitas IPB sebagai bukti bahwa ke 14 calon ini memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan IPB. Kemudian civitas IPB memberikan penilaian secara objektif yang merupakan masukan untuk Senat Akademik pada saat sidang pleno. Jika hal itu belum bisa diwujudkan maka sebaiknya jadwal pemilihan MWA dari unsur masyarakat ditunda sampai prosesnya dinilai demokratis demi menghasilkan resiko politik yang rendah.

Resiko ini harus diambil oleh IPB, sehingga lembaga pendidikan terhindar dari kepentingan politik satu golongan saja. IPB harus menjadi lembaga pendidikan yang konsisten melahirkan generasi-generasi tangguh yang bisa memimpin Indonesia dengan sumberdaya pertanian yang sangat melimpah yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Dan MWA adalah unsur utama yang memutuskan kebijakan non akademik khususnya masalah-masalah strategis. MWA harus terhindar dari kepentingan politik golongan.

Hakikat Kepemimpinan

2007-02-05T22:42:00.000+07:00

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu membutuhkan adanya pemimpin. Di dalam kehidupan rumah tangga diperlukan adanya pemimpin atau kepala keluarga, begitu pula halnya di masjid sehingga shalat berjamaah bisa dilaksanakan dengan adanya orang yang bertindak sebagai imam, bahkan perjalanan yang dilakukan oleh tiga orang muslim, harus mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai pemimpin perjalanan. Ini semua menunjukkan betapa penting kedudukan pemimpin dalam suatu masyarakat, baik dalam skala yang kecil apalagi skala yang besar. Untuk tujuan memperbaiki kehidupan yang lebih baik, seorang muslim tidak boleh mengelak dari tugas kepemimpinan, Rasulullah Saw bersabda : "Barangsiapa yang diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang-orang yang membutuhkannya, maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat" (HR. Ahmad).

Di dalam Islam, pemimpin kadangkala disebut imam tapi juga khalifah. Dalam shalat berjamaah, imam berarti orang yang didepan. Secara harfiyah, imam berasal dari kata amma, ya’ummu yang artinya menuju, menumpu dan meneladani. Ini berarti seorang imam atau pemimpin harus selalu didepan guna memberi keteladanan atau kepeloporan dalam segala bentuk kebaikan. Disamping itu, pemimpin disebut juga dengan khalifah yang berasal dari kata khalafa yang berarti di belakang, karenanya khalifah dinyatakan sebagai pengganti karena memang pengganti itu dibelakang atau datang sesudah yang digantikan. Kalau pemimpin itu disebut khalifah, itu artinya ia harus bisa berada di belakang untuk menjadi pendorong diri dan orang yang dipimpinnya untuk maju dalam menjalani kehidupan yang baik dan benar sekaligus mengikuti kehendak dan arah yang dituju oleh orang yang dipimpinnya kearah kebenaran.

Dari pengantar di atas, terasa dan terbayang sekali betapa dalam pandangan Islam, pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting, karenanya siapa saja yang menjadi pemimpin tidak boleh dan jangan sampai menyalahgunakan kepemimpinannya untuk hal-hal yang tidak benar. Karena itu, para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin harus memahami hakikat kepemimpinan dalam pandangan Islam yang secara garis besar dalam lima lingkup.

1. Tanggung Jawab, Bukan Keistimewaan.

Ketika seseorang diangkat atau ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga atau institusi, maka ia sebenarnya mengemban tanggung jawab yang besar sebagai seorang pemimpin yang harus mampu mempertanggungjawabkannya,. Bukan hanya dihadapan manusia tapi juga dihadapan Allah Swt. Oleh karena itu, jabatan dalam semua level atau tingkatan bukanlah suatu keistimewaan sehingga seorang pemimpin atau pejabat tidak boleh merasa menjadi manusia yang istimewa sehingga ia merasa harus diistimewakan dan ia sangat marah bila orang lain tidak mengistimewakan dirinya.

Oleh karena itu, ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang cemerlang datang ke sebuah pasar untuk mengetahui langsung keadaan pasar, maka ia dating sendirian dengan penampilan biasa, bahkan sangat sederhana sehingga ada yang menduga kalau ia seorang kuli panggul lalu orang itupun menyuruhnya untuk membawakan barang yang tak mampu dibawanya. Umar membawakan barang orang itu dengan maksud menolongnya, bukan untuk mendapatkan upah. Namun ditengah jalan, ada orang memanggilnya dengan panggilan yang mulia sehingga pemilik barang yang tidak begitu memperhatikannya menjadi memperhatikan siapa orang yang telah disuruhnya membawa barangnya. Setelah ia tahu bahwa Umar sang khalifah yang disuruhnya, iapun meminta maaf, namun Umar merasa hal itu bukanlah suatu kesalahan. Karena kepemimpinan itu tanggung jawab atau amanah yang tiodak boleh disalahgunakan, maka pertanggungjawaban menjadi suatu kepastian, Rasulullah Saw bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kamu (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Pengorbanan, Bukan Fasilitas

Menjadi pemimpin atau pejabat bukanlah untuk menikmati kemewahan atau kesenangan hidup dengan berbagai fasilitas duniawi yang menyenangkan, tapi justru ia harus mau berkorban dan menunjukkan pengorbanan, apalagi ketika masyarakat yang dipimpinnya berada dalam kondisi sulit dan sangat sulit. Karenanya dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah menghabiskan dana untuk membeli pakaian yang harganya 400 dirham, tapi ketika ia menjadi khalifah ia hanya membeli pakaian yang harganya 10 dirham, hal ini ia lakukan karena kehidupan yang sederhana tidak hanya harus dihimbau, tapi harus dicontohkan langsung kepada masyarakatnya. Karena itu menjadi terasa aneh bila dalam anggaran belanja negara atau propinsi dan tingkatan yang dibawahnya terdapat anggaran dalam puluhan bahkan ratusan juta untuk membeli pakaian bagi para pejabat, padahal ia sudah mampu membeli pakaian dengan harga yang mahal sekalipun dengan uangnya sendiri sebelum ia menjadi pemimpin atau pejabat.

3. Kerja Keras, Bukan Santai.

Para pemimpin mendapat tanggung jawab yang besar untuk menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan yang menghantui masyarakat yang dipimpinnya untuk Selanjutnya mengarahkan kehidupan masyarakat untuk bisa menjalani kehidupan yang baik dan benar serta mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Untuk itu, para pemimpin dituntut bekerja keras dengan penuh kesungguhan dan optimisme.

Saat menghadapi krisis ekonomi, Khalifah Umar bin Khattab membagikan sembako (bahan pangan) kepada rakyatnya. Meskipun sore hari ia sudah menerima laporan tentang pembagian yang merata, pada malam hari, saat masyarakat sudah mulai tidur, Umar mengecek langsung dengan mendatangi lorong-lorong kampung, Umar mendapati masih ada rakyatnya yang masuk batu sekedar untuk memberi harapan kepada anaknya yang menangis karena lapar akan kemungkinan mendapatkan makanan. Meskipun malam sudah semakin larut, Umar pulang ke rumahnya dan ternyata ia memanggul sendiri satu karung bahan makanan untuk diberikan kepada rakyatnya yang belum memperolehnya.

4. Kewenangan Melayani, Bukan Sewenang-Wenang.

Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya, karena itu menjadi pemimpin atau pejabat berarti mendapatkan kewenangan yang besar untuk bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya, Rasulullah Saw bersabda : "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka" (HR. Abu Na’im)

Oleh karena itu, setiap pemimpin harus memiliki visi dan misi pelayanan terhadap orang-orang yang dipimpinnya guna meningkatkan kesejahteraan hidup, ini berarti tidak ada keinginan sedikitpun untuk menzalimi rakyatnya apalagi menjual rakyat, berbicara atas nama rakyat atau kepentingan rakyat padahal sebenarnya untuk kepentingan diri, keluarga atau golongannya. Bila pemimpin seperti ini terdapat dalam kehidupan kita, maka ini adalah pengkhianat yang paling besar, Rasulullah Saw bersabda : " Khianat yang paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya" (HR. Thabrani).

5. Keteladanan dan Kepeloporan, Bukan Pengekor.

Dalam segala bentuk kebaikan, seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan dan pelopor, bukan malah menjadi pengekor yang tidak memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Ketika seorang pemimpin menyerukan kejujuran kepada rakyat yang dipimpinnya, maka ia telah menunjukkan kejujuran itu. Ketika ia menyerukan hidup sederhana dalam soal materi, maka ia tunjukkan kesederhanaan bukan malah kemewahan. Masyarakat sangat menuntut adanya pemimpin yang bisa menjadi pelopor dan teladan dalam kebaikan dan kebenaran.

Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah Saw tunjukkan keteladanan dan kepeloporan dalam banyak peristiwa. Ketika Rasulullah Saw membangun masjid Nabawi di Madinah bersama para sahabatnya, beliau tidak hanya menyuruh dan mengatur atau tunjuk sana tunjuk sini, tapi beliau turun langsung mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis sekalipun. Beliau membawa batu bata dari tempatnya ke lokasi pembangunan sehingga ketika para sahabat yang lebih muda dari beliau sudah mulai lelah dan beristirahat, Rasul masih terus saja membawanya meskipun ia juga nampak lelah. Karena itu seorang sahabat bermaksud mengambil batu yang dibawa oleh nabi agar ia yang membawanya, tapi nabi justeru menyatakan: “kalau kamu mau membawa batu bata, disana masih banyak batu yang bisa engkau bawa, yang ini biar tetap aku yang membawanya”. Karenanya para sahabat tetap dan terus bersemangat dalam proses penyelesaian pembangunan masjid Nabawi.

Dari penjelasan di atas, kita bisa menyadari betapa penting kedudukan pemimpin bagi suatu masyarakat, karenanya jangan sampai kita salah memilih pemimpin, baik dalam tingkatan yang paling rendah seperti kepala rumah tanggai, ketua RT, pengurus masjid, lurah dan camat apalagi sampai tingkat tinggi seperti anggota parlemen, bupati atau walikota, gubernur, menteri dan presiden. Karena itu, orang-orang yang sudah terbukti tidak mampu memimpin, menyalahgunakan kepemimpinan untuk misi yang tidak benar dan orang-orang yang kita ragukan untuk bisa memimpin dengan baik dan kearah kebaikan, tidak layak untuk kita percayakan menjadi pemimpin. wollohu a'lam.

FLATFORM PERJUANGAN MAHASISWA PASCA SEWINDU BERDIRINYA KM IPB DI ERA TRANSISI

2007-02-05T22:22:00.000+07:00

PENDAHULUAN

Sejarah gerakan yang digagas oleh pemuda dan mahasiswa dari waktu ke waktu selalu membangkitkan romantisme siapa pun yang menyimaknya. Mulai dari peran penting pemuda dalam menggagas Sumpah Pemuda yang menandai lahirnya sebuah bangsa. Semangat juang para pemuda yang mendesak pemimpin bangsa untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Hingga perjuangan para mahasiswa menumbangkan suatu rezim mulai dari orde lama hingga orde baru. Bagi para pelaku sejarah masa lampau, hal ini adalah sebuah kenangan manis yang tidak bisa terlupakan. Akan tetapi bagi lain halnya bagi para pemuda dan mahasiswa masa kini, catatan sejarah tersebut tidak bisa hanya dijadikan sebuah kisah belaka namun juga sebuah tantangan untuk memacu motivasi bergerak para pelaku sejarah masa kini.
Perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki sebuah tugas untuk membentuk insan akademis, yang memiliki peran untuk selalu mengembangkan diri sehingga menjadi generasi yang tanggap dan mampu menghadapi tantangan masa depan dan peran yang akan muncul dengan sendirinya apabila mengikuti watak ilmu itu sendiri. Sehingga dengan peran tersebut, maka perguruan tinggi diharapkan untuk dapat mencetak individu-individu yang dapat memberikan kontribusi riil bagi bangsa dan masyarakat sekitar. Tidak hanya berkutat di tataran keilmuan semata, tetapi berkontribusi pula pada masyarakat dan bangsa. Mahasiswa sebagai bagian dari elemen perguruan tinggi tentunya juga mencerminkan fungsi yang serupa.
Setiap zaman telah melahirkan pahlawannya sendiri, hal ini tentunya juga berlaku pada zaman ini. Perjuangan yang dilakukan mahasiswa pada setiap zamannya bisa jadi berbeda-beda sesuai dengan tuntutan kondisi saat itu. Mereka yang mampu masuk dalam catatan sejarah bukan semata seorang manusia super, namun seorang yang dapat mengalokasikan sumber dayanya pada saat yang tepat dan dalam bentuk yang tepat pula sehingga masyarakat dapat segera merespon tindakan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah tindakan yang bernilai besar. Sebuah realitas yang harus disadari bahwa semenjak digulirkannya reformasi tahun 1998, gerakan mahasiswa belum mampu menemukan bentuknya kembali sebagai sebuah gerakan yang mampu memberikan kontribusi berarti bagi masyarakat. Oleh sebab itu, dibentuklah sebuah platform gerakan yang dilandasi pada realitas masyarakat serta mahasiswa saat ini untuk membantu terwujudnya gerakan mahasiswa yang efektif dan efisien dalam menjawab tantangan masyarakat.

INDONESIA MASA DEPAN
Kondisi ideal masa depan bangsa yang dicita-citakan oleh Keluarga Mahasiswa adalah kondisi masyarakat ideal. Tatanan masyarakat masa depan yang ideal adalah tatanan masyarakat yang memiliki nilai partisipatif, aspiratif, mandiri, nonhegemonik, dan beretika. Artinya adalah :
- Setiap anggota masyarakat bersama-sama aktif menentukan perjalanan budaya sistem masyarakatnya.
- Setiap anggota masyarakat memiliki dan menjalankan kewajiban serta haknya secara proporsional dan mandiri sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam struktur masyarakat
- Setiap anggota masyarakat memiliki hubungan saling ketergantungan yang positif, tidak terdapat struktur subyek-obyek dalam tatanan masyarakat
- Roda aktivitas masyarakat selalu dilandasi oleh nilai etik yang disepakati bersama.
Dengan nilai-nilai seperti di atas maka kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya akan berjalan bagus. Masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang cerdas, kokoh, dan sangat tanggap serta adaptif terhadap setiap perubahan sehingga mampu survive dalam segala kondisi. Untuk tetap menjamin keberadaan nilai-nilai di atas dalam kehidupan masyarakat maka perlu diberlakukan sistem demokrasi. Tatanan masyarakat seperti ini kita sebut sebagai tatanan masyarakat madani (civil society).

KONDISI SAAT INI
Sebagai sebuah gerakan, BEM memIliki posisi yang sangat unik. Keunikan itu disebabkan karena banyaknya peran yang bisa dimainkan yang tidak dibatasi pada spesifikasi isu tertentu. Hal ini tentu berbeda dengan gerakan sosial lain yang memiliki kekhususan dalam aktivitas dan kerja-kerja gerakannya, yang umumnya mengambil isu-isu tertentu seperti isu lingkungan, isu anti utang, pengarusutamaan gender, bantuan hukum, perlindungan konsumen dan sebagainya. Di tingkat Universitas, BEM juga memiliki keunikan yakni sebagai organisasi kemahasiswaan yang (juga) memiliki banyak peran disamping perannya sebagai gerakan sosial kemasyarakatan (peran sosial politik). Sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan tentunya BEM tidak selalu disibukan dengan urusan-urusan sosial-politik, sesekali BEM juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sewajarnya dilakukan oleh mahasiswa : seminar ilmiah, job-expo (career day), apresiasiasi seni&budaya, dan sebagainya. Pendek kata sebagai sebuah gerakan juga sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan BEM bisa dibilang sangat lengkap baik dalam isu yang diangkat maupun dalam kegiatan yang diselenggarakan. Hal ini tentunya harus diapresiasi posistif sebab dengan demikian BEM secara kuantitas dapat berkontribusi lebih banyak baik itu untuk kepentingan bangsa maupun untuk almamater (civitas akademika universitas).
Meski demikian keunikan ini pada akhirnya akan membuat BEM kehilangan ciri khasnya, dan hal ini akan sangat terasa saat BEM menjalankan perannya sebagai gerakan moral (dan sosial) yang berbasis intelektualitas. Tanpa adanya platform gerakan (baca : ideologi gerakan) BEM hanya akan terlihat sebagai gerakan yang menyikapi realitas sosial secara reaktif tanpa tujuan dan arah yang jelas. BEM juga akan terjebak pada kerja-kerja yang bersifat charity an sich: menyikapi masalah, melakukan aksi massa, melakukan pendampingan masyarakat, melakukan kegiatan sosial tapi tidak melihat struktur masalah secara kritis sehingga masalah serupa muncul kembali dan kegiatan-kegiatan advokasi tersebut berulang terus setiap periode layaknya program rutin yang sudah sewajarnya dilaksanakan.
Oleh karena itulah upaya membuat (baca : menemukan kembali) platform gerakan menjadi sangat penting dilakukan. Hal ini tidak lain agar BEM dapat kembali mengafirmasikan dirinya sebagai gerakan yang layak diperhitungkan juga agar BEM dapat memberikan sesuatu yang jauh lebih bermakna dan berarti bagi bangsa ini. Tentu saja, tanpa menafikan peran-peran lain dari BEM selain sebagai sebuah “gerakan mahasiswa”, seperti “pengembangan potensi mahasiswa”.
“Platform Gerakan” di sini merujuk kepada sebuah landasan dasar yang akan digunakan untuk menjadi basis pijak bagi gerakan mahasiswa Indonesia, khususnya BEM (dan kita berharap dapat mengawali kebangkitan “gerakan mahasiswa” secara nasional, mengingat keterpurukan “gerakan mahasiswa” secara umum).

TRANSFORMASI MENUJU BEM YANG KRITIS, PROGRESIF DAN MERAKYAT
Pasca reformasi, dimana infrastruktur demokrasi sudah mulai mapan, hak-hak rakyat secara politik sudah mulai terbangun, maka orientasi gerakan mahasiswa pun sejatinya harus bergeser mengikuti kondisi faktual. Gerakan mahasiswa tidak lagi berorientasi pada advokasi hak-hak sipil-politik akan tetapi lebih menitikberatkan pada advokasi terhadap hak-hak yang secara langsung dirasakan oleh rakyat seperti hak-hak dalam bidang ekonomi, social dan budaya.
Dialektika politik dan perdebatan public dikalangan elit politik paska reformasi berimbas pada penelantaran hak-hak masyarakat dibidang sosial, ekonomi dan budaya. Sudah saatnya gerakan mahasiswa keluar dari arus perdebatan tersebut dan menatap fenomena nyata di masyarakat, bahwa masih banyak masyarakat kita masih tertindas secara social ekonomi. Secara politik, mungkin masyarakat kita sudah dapat dikatakan merdeka, masyarakat memiliki keleluasaan lebih untuk mengekspresikan aspirasinya dan kondisi ini sangat jauh berbeda dibanding dengan masa ORDE BARU. Akan tetapi, ironisnya secara ekonomi masyarakat kita semakin terpuruk. Recovery akibat krisis ekonomi tidak menyentuh masyarakat kecil terbukti dengan masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, masih rendahnya tingkat pendapatan yang diperparah dengan senjangan pendapatan (income gap) dan bahkan akhir-akhir ini kita mendengar adanya kelaparan dibeberapa daerah di tanah air.
Fenomena menyedihkan ini tidak akan terjadi jika hak-hak social ekonomi masyarakat mendapat perhatian lebih dari pengambil kebijakan di negeri ini. Ketika pemerintah menelurkan kebijakan terutama kebijakan ekonomi dengan mengabaikan hak-hak rakyat kecil itu sama saja pemerintah melakukan disempowerment terhadap rakyat. Salah satu contoh nyata bahwa pemerintah telah melakukan disempowerment tersebut antara lain adalah bahwa selama ini mainstream kebijakan ekonomi selalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (growth) sehingga kebijakan kebijakan ekonomi sebagai derivasinya akan mengacu pada target pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Diharapkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan berdampak pada kesejahteraan setiap lapisan masyarakat. Atau dengan kata lain pemerintah saat ini masih sangat percaya akan mekanisme efek menetes ke bawah (trickledown effect) yaitu dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditandai dengan peningkatan output nasional maka akan membawa dampak meningkatnya output pada setiap lapisan ekonomi masyarakat, dari lapisan atas sampai lapisan bawah dan diharapkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat.
Melihat kondisi di atas maka gerakan mahasiswa harus melakukan beberapa langkah sebagai arah gerak perjuangan dalam membela hak-hak yang terlupakan oleh pemerintah dan bahkan sering diabaikan. Pertama, gerakan mahasiswa harus melakukan transformasi isu, selama ini gerakan mahasiswa berkonsentrasi kepada masalah civil politial rigth movement. Transformasi harus dilakukan dari civil political rigth movement menjadi ECOSOC and community rights movement. Pembelaan hak sipil dan politik yang bersifat politik tingkat tinggi harus berubah menjadi pembelaan hak-hak ekonomi,sosial, dan masyarakat. Kedua, transformasi yang kedua yang harus dilakukan oleh gerakan mahasiswa khususnya BEM KM IPB adalah transformasi karakter gerakan.Selama ini gerakan mahasiswa memiliki karakter gerakan yang ciri khasnya adalah moralitas dan intelektualitas. Gerakan mahasiswa harus mentransformasi gerakannya menjadi gerakan sosial berbasis moralitas dan intelektualitas. Artinya gerakan mahasiswa harus menjadi penjelmaan dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Transformasi karakter yang kedua, yang harus dirubah oleh gerakan mahasiswa adalah karakter reaktif terhadap isu dan permasalahan. Karakter ini harus di rubah menjadi Paradigmatik dan Terprogram (berakar dari pandangan bahwa struktur masyarakat yang ada tidak adil dan harus dirubah secara aktif). Permasalahan yang ada harus menjadi sebuah kekuatan untuk bergerak dengan program yang jelas dan efektif. Ketiga, transformasi ketiga yang harus dilakukan oleh gerakan mahasiswa adalah transformasi pola dan bentuk gerakan. Pola gerakan yang selama ini dibangun oleh gerakan mahasiswa adalah pola gerakan extra parliamentary strategy an sich harus dirubah menjadi pola gerakan dengan semua bentuk advokasi dan strategi ad bisa dilakukan. Selain itu, pola gerakan yang eksklusif dan elitis maka ke depan gerakan mahasiswa harus lebih inklusif dan memperluas jaringan. Sehingga kerja-kerja advokasi dapat terlaksana dengan baik,terprogram, paradigmatik, efektif dan wajar. Transformasi-transformasi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa akan membawa gerakan mahasiswa khususnya BEM KM IPB lebih kritis, progresif dan merakyat.

Hanya orang-orang besar lah ayang akan tercatat oleh tinta emas sejarah ini….
Menjadi besar atau kerdil adalah sebuah pilihan yang sudah pasti diambiloleh kita…….
Semoag kata-kata tidak hanya terlontar tapi terbukti dengan kerja-kerja nyata kita di jalanan, di meja-meja diskusi, dan tentunya di depan Tuhan kita…..

HIDUP MAHASISWA!!!!!!!!!
HIDUP RAKYAT INDONESIA!!!!!!!!!

PERAN MAHASISWA PERTANIAN DALAM PROSES REVITALISASI PERTANIAN INDONESIA

2006-10-08T13:37:00.000+07:00

PENDAHULUAN

Suatu negara yang berada sepanjang garis khatulistiwa secara geografis memiliki kecenderungan beriklim tropis dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Daerah yang beriklim tropis pada umumnya akan memiliki dua musim yakni musim basah (hujan) dan musim kering (kemarau). Kondisi ini membuat negara-negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa akan memiliki banyak flora dan fauna tropis yang sangat melimpah. Tentu saja hal ini menjadi sebuah kekuatan sekaligus potensi bagi negara tersebut.

Salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan potensi darat dan laut yang melimpah. Indonesia memiliki luas hutan terbesar ke-3 di dunia dengan jutaan spesies flora dan fauna yang di negara lain tidak tersedia. Selain itu, luas lahan pertanian dan perkebunan yang terhampar luas dari ujung barat Indonesia (sabang) hingga ujung timur Indonesia (merauke) menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kaya sumber daya alam. Indonesia pun memiliki luas laut yang sangat besar bahkan Indonesia terkenal dengan negara kepulauan (baca : NKRI).

Salah satu potensi yang masih belum dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh bangsa Indonesia adalah potensi pertanian yang terhampar sangat luas dengan karakteristik-karakteristik iklim yang berbeda. Potensi pertanian Indonesia dalam arti pengertian pertanian yang seluas-luasnya antara lain pertanian sawah, buah-buahan, sayuran, palawija, perkebunan, peternakan, perikanan air tawar dan laut, hutan, dan lain sebagainya, yang semua itu adalah potensi yang disadari oleh seluruh bangsa Indonesia.

Ketidaksadaran akan kekayaan alam yang dimiliki terutama kekayaan potensi pertanian disebabkan oleh salahnya pemahaman akan pertanian itu sendiri. Pertanian hanya diartikan sebagai aktifitas menanam padi dan sayuran di pedesaan. Padahal menurut Andi Hakim Nasution (1990), bahwa pertanian diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan suatu ekosistem buatan yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi manusia. Semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dari bidang pertanian. Sehingga semua potensi yang dimiliki –tidak hanya pesawahan- dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Kebutuhan pangan manusia tidak hanya unsur karbohidrat yang berasal dari beras akan tetapi manusia membutuhkan zat-zat lain untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi. Kebutuhan akan gizi dan nutrisi contohnya buah-buahan dan sayuran yang dapat memenuhi kebutuhan vitamin, hewan ternak dan ikan yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani. Selain kebutuhan akan pangan, pertanian juga bisa memenuhi kebutuhan akan sandang dan papan. Pakaian yang dipakai oleh kita sehari-hari merupakan bahan jadi dari kapas yang notabene komoditi pertanian. Kayu yang digunakan untuk membangun rumah tinggal kita merupakan komoditi pertanian dari sektor kehutanan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pertanian harus diartikan seluas-luasnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan pangan, sandang dan papan.

Kondisi pertanian sejak Indonesia merdeka sampai saat ini memang cenderung berjalan di tempat. Walaupun tidak dapat dipungkiri juga bahwa pada suatu masa, pertanian Indoensia dapat dijadikan sebuah kebanggaan. Keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984 (orde baru) menjadi sebuah catatan sejarah pertanian yang indah. Akan tetapi total impor beras tertinggi pada periode 2000-2001 (reformasi) juga merupakan catatan sejarah pertanian yang buruk. Bahkan sampai tahun 2006 saat ini, Indonesia masih mengimpor beras walaupun jumlah tidak sebanyak periode awal-awal reformasi.

Memang sejak jatuhnya rezim orde baru dan digantikan oleh periode reformasi Indonesia mengalami masa transisi pemerintahan di segala bidang. Anehnya saat proses transisi itu dimulai tahun 1998, saat itu nilai tukar rupiah merosot tajam hingga level Rp. 17.000, satu-satunya sektor yang bertahan menghadapi krisis adalah UKM yang sebagian besar UKM (usaha menengah kecil) itu di bidang agroindustri (industro berbasis pertanian). Para pengamat ekonomi menilai bahwa dampak krisis tidak dirasakan oleh UKM-UKM disebabkan UKM yang ada berbasis sumber daya lokal yang secara sehat dapat bersaing dengan produk lain.

Keberhasilan UKM yang berbasis pertanian menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997 membuktikan bahwa sektor pertanian tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah. Karena secara faktual pertanian menjadi bidang utama (leading sector) ekonomi rakyat. Bahwa ekonomi negara merupakan satuan dari ekonomi-ekonomi rakyat maka memang pertanian harus mendapat perhatian intensif. Sehingga Indonesia tidak lagi terbuai oleh mimpi indah potensi kekayaan alam yang melimpah akan tetapi sadar dan bangkit dengan potensi yang dimiliki salah satunya potensi pertanian.

Kondisi ini semakin diperparah dengan menurunnya minat dan semangat generasi muda Indonesia untuk bersama-sama memajukan pertanian. Saat ini sumber daya manusia terutama dari kalangan pemuda sudah meninggalkan bidang ini karena dianggap bidang yang tidak akan memberikan masa depan yang cerah. Walaupun masih banyak sarjana-sarjana pertanian akan tetapi lulusan pertanian pun kehilangan orientasinya saat keluar dari kampus bahkan ketika dikampus. Tidak sedikit lulusan pertanian yang tidak bekerja di bidang pertanian itu sendiri.

PERTANIAN SAAT INI

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sejak Indonesia merdeka sampai saat ini kondisi pertanian Indonesia masih berjalan di tempat. Hal ini dapat dilihat dari daya saing hasil-hasil pertanian kita dengan negara-negara tetangga yang pernah belajar kepada kita. Kesejahteraan petani yang masih sangat mengkhawatirkan, besarnya impor buah-buahan, semakin sedikitnya lahan pertanian karena dialihfungsikan menjadi gedung-gedung bertingkat, dan melemahnya semangat generasi muda untuk memajukan pertanian. Semua permasalahan itu berujung bahwa pertanian sepertinya tidak akan memberikan masa depan yang menggembirakan dan semua itu berpangkal dari tidak termanfaatkannya semua potensi pertanian yang dimiliki.

Program Revitalisasi Pertanian yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni 2005 dilatar belakangi oleh fakta empiris yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan. Bahwa pertanian adalah bagian vital dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Agenda pokok dari Revitalisasi Pertanian adalah mempercepat peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian.

Namun kita menghadapi persoalan dalam melaksanakan program tersebut. Persoalan-persoalan tersebut contohnya sumber daya yang semakin sedikit terutama lahan, investasi, kelembagaan dan skala usaha yang masih kecil. Memang secara tugas, itu semua menjadi tanggungan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, akan tetapi kita sebagai warga negara Indonesia harus turut bahu membahu membangun pertanian dengan berbagai permasalahan tersebut.

PERANAN MAHASISWA PERTANIAN

Peran dan Fungsi Mahasiswa

Sejak tahun 1908 hingga peristiwa perguliran kekuasaan dari pemerintahan Soeharto ke pemerintahan reformasi dikatakan oleh beberapa pengamat politik bahwa mahasiswa memiliki peranan secarapolitik dan sosial bagi perubahan sebuah bangsa. Mahasiswa memiliki berbagai peran, yang peran itu baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses perubahan. Peristiwa terbunuhnya Arif Rahman Hakim pada tahun 1966 mengakibatkan kondisi sosial politik masa orde lama tidak stabil sampai akhirnya Soekarno turun dari jabatannya. Bahkan peristiwa turunnya Presiden Abdurrahman Wahid mahasiswa berperan secara langsung dengan radikalisasi isu dikalangan elit dan masyarakat.

Selian peran politik mahasiswa juga ternyata memiliki peran besar dalam transformsi nilai-nilai sosial budaya di beberapa daerah. Program BIMAS (Bimbingan Massal) yang membantu penyebaran kehidupan yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika dapat mentrnasformasikan sedikitnya nilai-nilai budaya dan sosial yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut kepada masyarakat yang didatanginya. Kegiatan-kegiatan bakti sosial yang saat ini banyak dilakukan oleh banyak mahasiswa Indonesia merupakan salah satu peran transformasi nilai-nilai sosial, kebersamaan, dan saling membantu.

Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan bahwa peran dan fungsi mahasiswa yaitu : Pertama, bahwa mahasiswa sebagai Iron Stock (Cadangan Keras) bangsa ini, artinya bahwa mahasiswa dengan khasanah intelektualitasnya merupakan cadangan generasi penerus bangsa ini. Mahasiswa menyediakan cadangan-cadangan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu seperti politik, budaya, seni, sosial, pengusaha, olah raga, negarawan dan lain sebagainya. Hal ini penting karena setiap jaman memiliki tokoh dan pergantian itu memerlukan regenerasi dari mahasiswa sebagai calon pemimpin-pemimpin masa depan. Kedua, bahwa mahasiswa sebagai Agent of Change (Agen Perubah) bangsa ini, artinya bahwa dari peristiwa-peristiwa bersejarah bangsa ini, mahasiswa selalu berperan dalam perubahan itu. Mahasiswa selalu manjadi aktor dari sebuah perubahan dari masa transisi ke masa stabil, transformasi nilai-nilai dengan kapasitas pengetahuannya yang luas. Ketiga, bahwa mahasiswa sebagai Moral Force (Gerakan Moral) bangsa ini yang secara independen memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas dengan nilai-nilai idealisme dan intelektual rasional yang dewasa. Sehingga mahasiswa bisa menjadi balancing power saat negara ini dalam kondisi instabilitas. Mahasiswa menjadi mitra yang konstruktif dalam mengingatkan kebijakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai idealisme kebaikan.

Mengapa Menjadi Mahasiswa Pertanian ?

Melihat kondisi pertanian yang tidak terbersit pun bayangan di pikiran kita bahwa pertanian akan memberikan dampak positif bagi bangsa ini dan semakin berkurangnya generasi muda pertanian yang secara hati menambatkan cintanya untuk bidang ini, maka tidak ada lagi generasi yang secara kapasitas intelektual mumpuni dan bisa memberikan perubahan yang signifikan terhadap pertanian kecuali Mahasiswa Pertanian. Mahasiswa Pertanian diinterpretasikan bukan hanya seorang mahasiswa yang menuntut ilmu secara spesifik di bidang pertanian, akan tetapi seluruh mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki konsentrasi dalam memperbaiki sektor pertanian atau industri berbasis pertanian (agroindustry).

Mengapa semua mahasiswa dapat diartikan sebagai Mahasiswa Pertanian ? Karena pada hakekatnya mahasiswa tidak lagi mendapatkan ilmu akan tetapi mahasiswa harus menemukan ilmu. Spesifikasi berwawasan global, itulah yang dibutuhkan oleh mahasiswa Indonesia. Tentunya mahasiswa yang bergelut di bidang ilmu pertanian sudah menjadi sebuah idealismenya untuk membangun pertanian. Walaupun terkadang memang mereka kehilangan orientasi dalam idealismenya. Hal ini wajar karena manusia membutuhkan hidup dan hidup membutuhkan makan. Tetapi hal ini pada dasarnya akan bisa diatasi dengan kita konsisten pada jalan yang kita tempuh dengan usaha dan kerja keras serta kesabaran.

Pertanyaan kedua adalah mengapa kita harus menjadi mahasiswa pertanian? Jawabannya bahwa kita adalah negara agraris yang lahan pertanian kita sangat luas dan pertanian adalah satu-satunya bidang yang bisa menyerap tenaga kerja terbanyak. Sehingga peran mahasiswa pertanian bisa secara langsung dirasakan oleh bangsa ini. Selain itu, kondisi sumber daya alam dan sebagaian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian dari pertanian (dalam arti luas). Sehingga pertanian menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Jika pertanian maju maka kesejahteraan pun akan maju terutama nilai tukar petani (indikator kesejahteraan petani).

Sudah jelas bahwa kita harus menjadi insan-insan pertanian yang siap menjadi generasi muda pertanian yang menyimpan harapan kepada generasi selanjutnya bahwa pertanian memiliki masa depan bahagia. Dengan disiplin ilmu yang dimiliki maka harapannya pertanian Indonesia memiliki daya saing yang setara dengan negara-negara maju, karena notabenenya negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Australia, mereka memiliki sektor pertanian yang sangat maju pula.

Pelajaran dari Program BIMAS (Bimbingan Massal)

Setelah kita membicarakan peran dan fungsi mahasiswa dan kondisi pertanian kita, maka kita pun harus belajar dari sebuah pengalaman yang dari satu sisi dapat dikatakan baik dan di sisi lain pengalaman tersebut dikatakan buruk. Pada tahun 1980-an diluncurkan sebuah program pemerintah yang menurunkan seluruh mahasiswa untuk membantu masyarakat dalam program BIMAS (Bimbingan Massal). Termasuk mahasiswa pertanian, sedikitnya 3000 mahasiswa diturunkan setiap tahunnya untuk membantu petani-petani dalam menjalankan aktifitas pertaniannya dengan bekal ilmu yang telah didapat di bangku kuliah.

Satu sisi BIMAS menjadi program andalan pada waktu itu, karena hasilnya bisa dirasakan secara langsung misalnya pada tahun 1984 Indonesia swasembada beras bahkan Indonesia merupakan negara pengekspor beras. Akan tetapi di sisi lain mahasiswa menjadi tenaga kerja murahan yang dipekerjakan secara ‘paksa’ (Nasution, A H, 1979). Program BIMAS yang dirancang sebagai program yang ditujukan untuk mendekatkan mahasiswa yang pada saat itu perannya tidak terlihat dengan masyarakat yang menunggu hadirnya kaum-kaum intelektual.

Segala kebijakan pasti memiliki konsekuensi yang harus diambil, seperti halnya program BIMAS. Berbagai permasalahan banyak terjadi saat program ini digulirkan salah satunya banyak mahasiswa yang tidak melanjutkan studinya setelah masa BIMAS selesai, mereka memilih untuk tinggal di tempat tugas. Hal ini dikarenakan kehidupan di sana lebih terjamin dibanding studi yang belum tentu memiliki masa depan yang baik. Akhirnya tujuan perguruan tinggi yakni mencetak para pemimpin yang dapat menyelesaikan masalah-masalah bangsa tidak tercapai. Perguruan tinggi dijadikan sebagai tempat mencetak generasi yang hanya siap dikerjakan menjadi buruh-buruh pabrik dan dan tenaga-tenaga kuli. Oleh karena itu, kita harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita lakukan di jaman dahulu untuk dijadikan sebuah pertimbangan dalam memutuskan kebijakan pertanian.

Mahasiswa Pertanian Saat Ini

Hampir ratusan perguruan tinggi negeri dan swasta pertanian berdiri dengan kokoh di atas bumi Indonesia ini. Setiap tahun tidak kurang dari 10.000 mahasiswa di kampus-kampus pertanian lulus dengan predikat memuaskan bahkan cum laude. Akan tetapi jika kita melihat kondisi ironisnya pertanian Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya, mungkin kita sendiri akan bertanya, kemana larinya sarjana-sarjana pertanian itu ? Pertanyaan ini langsung bisa dijawab, jawabannya adalah mereka ada di Bank-bank negeri maupun swasta, mereka ada di perusahaan publikasi-publikasi dan entertaiment. Lalu pertanyaan berikutnya yang muncul adalah kemanakah kemampuan yang dimiliki di bidang pertanian pada saat kuliah yang begitu cemerlang ?, Apa yang mereka kerjakan di perusahaan-perusahaan non pertanian tersebut ?, Masih ingatkah mereka akan idealismenya akan pertanian ?. Sejumlah pertanyaan itu mungkin suatu saat akan menghantam kita sebagai mahasiswa pertanian yang secara manusia membutuhkan hidup.

Kondisi alumni-alumni perguruan tinggi pertanian yang sebagian besar tidak bekerja di bidang pertanian disebabkan pola penanaman akan kecintaan terhadap pertanian yang kurang saat masih di bangku kuliah. Sebenarnya lebih tepatnya bukan kecintaan akan tetapi sebuah kesadaran bahwa pertanian merupakan sektor yang menjanjikan bagi masa depan diri maupun bangsa secara keseluruhan. Kegiatan-kegitan kemahasiswaan yang digelar hampir di semua perguruan tinggi pertanian hanya sebagian kecil saja yang mencerminkan lembaga kemahasiswaan pertanian. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan musik, hura-hura yang sia-sia, seni, seminar psikologi, training jurnalistik dan lain sebagainya. Kegiatan seperti bina desa pertanian, field trip agroindustry, kunjungan ke perkebunan, seminar tentang agribisnis masih sangat kecil peminatnya walaupun berada di dalam suasana kampus pertanian. Inilah wajah mahasiswa pertanian yang semestinya akan meneruskan langkah-langkah generasi terdahulu membangun Indonesia dari pertanian.

Mengapa Kita Harus Berkontribusi ?

Selaku mahasiswa maka sepatutnya lah kita dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap perubahan bangsa ini. Mengingat peran dan fungsi mahasiswa yang telah dijabarkan secara indah tidak bisa di tunda apalagi sampai ditinggalkan. Kenapa kita harus memberikan kontribusi kepada negara ini ? Karena kita lahir dari tanah air ini, kita besar oleh tanah air ini dan kita mati pun di tanah air ini. Kita dibesarkan oleh uang-uang negara yang berasal dari pajak-pajak masyarakat yang setiap tahunnya seorang mahasiswa mendapatkan minimal 6 juta rupiah persemester untuk membiayai kuliahnya di perguruan tinggi.

Uang-uang rakyat yang disalurkan melalui dana pendidikan itu akan menjadi hutang bagi seluruh mahasiswa di kemudian hari saat mereka tidak dapat memberikan kontribusi terhadap negara ini walaupun kontibusi itu tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Tertarik dengan sebuah pertanyaan dari seorang mahasiswa Malaysia yang bertandang ke negara ini beberapa bulan yang lalu tepatnya bulan Mei 2006. mereka bertanya kepada mahasiswa yang hadir di dalam pertemuan itu. Pertanyaannya simple akan tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Mereka menanyakan, apa yang telah anda berikan bagi kerajaan (baca : negara) anda selama menjadi mahasiswa ? Dengan penuh kekagetan dan rasa minder mahasiswa Indonesia yang hadir pada saat itu menjabarkan tentang program bina desa pertanian yang sedang digulirkan oleh lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi negeri itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut adalah bahwa mahasiswa di negara tetangga kita Malaysia, mereka pada saat masih menjadi mahasiswa –masih kuliah- sudah memikirkan bagaimana dia bisa memberikan kontribusinya terhadap kerajaannya dia yakni Malaysia. Itulah mahasiswa Malaysia yang senantiasa memberikan kontribusinya sekecil apapun kepada negaranya. Dan ini terbukti dengan majunya sektor pertanian yang ada di sana. Bahkan Malaysia yang pada periode tahun 1970-1980 –an mereka masih belajar dan menimba ilmu dari Indonesia, sekarang Malaysia sudah bisa melebihi gurunya yaitu Indonesia.

Peluang Kontribusi Mahasiswa Pertanian

Apabila hari ini masih banyak mahasiswa pertanian yang bertanya tentang apa yang bisa mereka berikan sebagai tanda kontribusinya kepada negara ini maka sangat ironis sekali bahwasannya insan-insan cendikia berintelektualitas tinggi di bidang pertanian tidak mengetahui peran dan kontribusi apa yang akan diberikan untuk kemajuan pertanian. Kontribusi mahasiswa khususnya mahasiswa pertanian sering disalahartikan dan hanya terbatas bahwa kontribusi yang bisa dilakukan hanya melalui aksi-aksi demonstrasi mengkritisi kebijakan pertanian yang cenderung merugikan petani. Padahal kontribusi-kontribusi lain yang dapat diberikan oleh seorang mahasiswa pertanian dengan kekayaan khasanah jiwa dan semangat pertaniannya sangat banyak, misalnya melalui pendampingan petani dalam program bina desa pertanian, training-training yang dilakukan melalui kelembagaan mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, kampanye membangun image pertanian dan lain sebagainya.

Masih banyak peluang kontribusi yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa pertanian seperti mengirimkan tulisan yang berisi pemikiran-pemikiran penting tentang kebijakan pertanian yang sedang digulirkan, melakukan penelitian yang dipublikasikan ke masyarakat dan dunia usaha,dan masih banyak lagi peluang yang bisa dijadikan celah untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan pertanian Indonesia. Hanya saja peluang-peluang kontribusi yang ada dihadapan mata itu tidak akan terlaksana jika tidak ada niat yang kuat dari mahasiswa pertanian itu sendiri sebagai subjeknya.

Peranan Mahasiswa dalam Revitalisasi Pertanian

Setelah kita membicarakan tentang peluang kontribusi yang dapat diberikan oleh seorang mahasiswa pertanian, selanjutnya secara spesifik akan diuraikan tentang peranan seorang mahasiswa pertanian yang bisa dilakukan saat ini terkait dengan program Revitalisasi Pertanian yang telah digulirkan satu tahun silam oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Waduk Jati Luhur Purwakarta. Beberapa catatan penulis yang bisa dijadikan bahan perenungan dan pemikiran mendalam tentang bagaimana peranan yang diberikan oleh mahasiswa pertanian dalam Revitalisasi Pertanian.

Peranan yang bisa diambil oleh mahasiswa harus disesuaikan dengan program pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian agar tercipta sinergisitas yang kbersifat konstruktif. Program Departemen Pertanian yang tertuang dalam blue print Revitalisasi Pertanian adalah meningkatkan ketahanan pangan, pertanian berbasis agroindustri dan kesejaterahaan petani. Dari sana mahasiswa bisa memberikan peranan yang signifikan dalam rangka membantu mempercepat terlaksananya program-program tersebut. Peranan yang bisa diambil oleh seorang mahasiswa pertanian yang berlandaskan peran dan fungsi mahasiswa secara umum adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan petani yang menyeluruh, langkah ini dilakukan guna membantu menambah pengetahuan secara teoritis yang disesuikan dengan lapangan melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan baik di tingkat institusi perguruan tinggi maupun komunitas mahasiswa pertanian di tingkat nasional. Peran ini diambil dalam rangka mempercepat proses transformasi ilmu-ilmu pertanian modern ke dalam masyarakat petani sehingga proses pengembangan pertanian berbasis agroindustri akan dengan cepat terwujud. Pendampingan petani ini bisa dilakukan dengan berkerjasama dengan NGO yang bergerak dibidang pertanian dan Dinas Pertanian setempat untuk menselaraskan program pendampingan dengan program Dinas setempat. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan ini dari mulai proses pembukaan lahan (jika ada), budidaya, pemeliharaan, panen dan pasca panen, teknologi pengolahan sampai proses pemasaran dan kelembagaan. Mahasiswa dapat membantu dengan sarana penyuluhan dan training kepada petani juga memerbikan peluang pasar yang dapat digunakan oleh petani dalam menjual hasil pertaniannya.

2. Melakukan kegiatan yang membangun image of agriculture, peran ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa yang memiliki jaringan nasional dan basis massa yang besar. Pembangunan citra pertanian sangat perlu untukmerubah paradigma berpikir bangsa Indonesia tentang pertanian. Citra pertanian saat ini sangat menurun terutama di tingkat anak-anak sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas bahkan di tingkat perguruan tinggi. Kampanye-kampanye pertanian yang membuat generasi muda tersadar akan pentingnya pertanian dengan segala potensi yang dimiliki oleh bangsa kita. Selain melakukan pendekatan-pendekatan dengan sarana radio, televisi, surat kabar dan media publikasi lainnya mahasiswa pertanian bisa melakukan pemasayarakatan pertanian, menyadarkan orang-orang tua dan generasi muda bahwa pertanian tidak hanya mencangkul di sawah dan memiliki masa depan yang suram dengan jalan mengadakan training-training yang bernuansa pertanian yang dikemas dalam acara yang menarik untuk anak-anak SD, SMP dan SMA. Sehingga mereka akan merasakan dekatnya pertanian dangan diri mereka. Disamping memberikan penyadaran terhadap anak-anak remaja dan pemuda, mahasiswa pertanian juga dapat membuka jaringan dengan NGO bersifat global untuk mensosialisasikan atau memberikan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan stakeholders pertanian yang berasal dari luar negeri.

3. Melakukan advokasi terhadap kondisi petani dan buruh tani sebagai subjek pertanian secara langsung. Advokasi dilakukan saat petani termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Di sinilah peran mahasiswa yaitu sebagai moral force dan balancing power. Advokasi sering dipersempit pengertiannya kepada aksi demonstrasi. Padahal jika kitamengetahui dasar-dasar advokasi maka kesimpulan kita akan mengarah bahwa aksi adalah salah satu bagian terkecil dari advokasi yang dilakukan oleh mahasiswa atau presure group lainnya. Advokasi dapat berupa audiensi terhadap pihak-pihak pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan, dapat juga dengan memperbaiki distribusi nilai tambah petani sehingga keuntungan terbesar dapat dinikmatioleh petani bukan pelaku-pelaku lain seperti tengkulak. Selain itu mahasiswa juga dapat memberikan masukan konsep tertulis tentang pertanian kepada pemerintah.

Keseluruhan peranan yang bisa diambil oleh mahasiswa khususnya mahasiswa pertanian Indonesia merupakan representasi dari peluang kontribusi yang ada, yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Kontribusi mahasiswa pertanian tidak dapat terlepas dari peranan perguruan tinggi terhadap pembanguan pertanian di Indonesia seperti yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan pangabdian Masyarakat.

PENUTUP

Indonesia merupakan negara yang beruntung yang diberikan kekayaan alam berupa potensi pertanian yang melimpah. Dan hampir sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, nelayan dan lain-lain. Tingkat kesejahteraan petani pun masih rendah, hal ini ditandai dengan kecilnya nilai tukar petani sebagai indikator kesejateraan petani. Pembangunan di sektor pertanian adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh bangsa ini karena pembangunan di sektor pertanian dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan menyediakan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Mahasiswa sebagai aktor intelektual muda yang memiliki akses cukup besar ke kalangan bawah (masyarakat) maupu kalangan atas (pemerintah) harus mampu berperan dalam proses pembangunan pertania. Mahasiswa pertanian dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah pertanian dengan ilmu yang dimilikinya, membantu percepatan pembangunan pertanian dengan melakukan pendampingan petani, image building of agriculture dan melakukan advokasi-advokasi pertanian yang bisa membantu mensejahterakan petani. Dengan peran-peran itulah pertanian Indonesia akan bangkit dari tangan-tangan pembaharu yakni Mahasiswa Pertanian Indonesia.

Adalah mereka-mereka lah yang akan mendapatkan hasil yang mereka impikan saat jantung mereka sudah tidak berdetak lagi. Idealisme mahasiswa pertanian untuk selalu mengusung perubahan mendasar di bidang pertanian tidak boleh luntur karena permasalahan-permalahan pertanian yang dihadapi, semestinya seorang mahasiswa pertanian harus dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan keluasan ilmu dan intelektualitasnya.

Salam perjuangan pertanian atas nama cinta......

Salam cinta atas perjuangan pertanian................

Tiada kata jera dalam perjuangan

Hidup Mahasiswa..............

Hidup Rakyat Indonesia........

Hidup Petani, buruh tani, nelayan, masyarakat pesisir........

Hidup Pertanian Indonesia.....Jayalah Pertanian Indonesia !!!!

MAYOR-MINOR, SEBUAH PROYEK KHAYALAN

2006-09-01T23:14:00.000+07:00

Tahun 2005 merupakan gerbang awal perubahan kurikulum pendidikan di Institut Pertanian Bogor. IPB merupakan perguruan tinggi yang berstatus BHMN (Badan Hukum Milik Negara) sejak tahun 2000. berbagai langkah dilakukan oleh para pimpinan IPB salah satunya di bidang kurikulum akademik. Tahun 2005 terjadi perubahan struktur departemen yang dinamakan departemenisasi, dengan menempatkan departemen menjadi bagian terpenting dari perubahan tersebut. Beberapa departemen diputihkan karena dianggap terlalu banyak irisannya dengan departemen lainnya yang berbeda fakultas. Walaupun sampai sekarang hal itu masih menjadi permasalahan yang menggantung dan tidak diselesaikan oleh pihak rektorat IPB. Bahkan dari clusterisasi departemen itu muncul fakultas baru yang menaungi beberapa departemen hasil pecahan dari beberapa fakultas. Inilah awal dari perubahan besar-besaran yang dilakukan satu waktu bahkan dalam kurun waktu satu tahun. terlihat terburu-buru memang, walaupun persiapannya sudah dilakukan sejak status IPB berubah dengan PP no.154 menjadi perguruan tinggi BHMN. Setelah dipastikan ada 9 fakultas yang masing2 memiliki spesifikasi ilmu yang mirip akan tetapi sedikit irisannya, IPB mengeluarkan kebijakan baru masalah kurikulum akademik dengan mengadopsi sistem mayor-minor yang diterapkan di Amerika ke dalam sistem kurikulum IPB. Akhirnya muncullah kurikulum baru yaitu Sistem Mayor-Minor.

Sistem Mayor-Minor memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan kemampuan dan gelar ganda selama studi di IPB. Akan tetapi kenyataan di lapangan sistem ini hanya memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ‘beruntung’ mendapat mayor yang diinginkan dan ‘lebih cepat’ mendapatkan minor. Tidak semua mahasiswa merasakan manfaat dari adanya sistem Mayor-Minor ini. Berbagai permasalahan akhirnya timbul dengan adanya sistem kurikulum baru ini. Dari mulai sistem KRS online, SPP yang sangat ‘mencekik’, lamanya studi, jadwal yang bentrok, kapasitas minor terbatas, dosen yang menyarankan untuk mengambil minor sampai mereka harus berdiri antri menunggu giliran pemanggilan bayaran. Mahasiswa yang awalnya sangat senang dengan adanya kesempatan memiliki dua gelar sekaligus akhirnya ‘berontak’ menagih janji dari kebaikan sistem ini. Memang masalah-masalah yang muncul hanya masalah-masalah teknis yang bisa diselesaikan segera. Akan tetapi indikator ketidaksiapan sistem ini ketika mulai diterapkan sangat terlihat, dan terbukti ketika sistem ini diterapkan kepada angkatan 42 banyak masalah dan apabila kita tarik kesimpulannya maka sistem ini belum sepenuhnya siap dari segi dukungan tenaga penunjang dan dosen serta dari segi teknis pelaksanaan. Dari 300 mahasiswa yang ketika diminta mengevaluasi –menulis surat terbuka untuk rektor- sistem ini, 99% mereka kebingungan sekaligus kecewa dengan sistem Mayor-Minor.

Ketika penulis berdialog dengan salah satu jajaran pimpinan IPB tentang sistem ini, beliau hanya mengatakan bahwa mereka tidak menduga sebelumnya akan terjadi seperti ini. Pendugaan akan resiko yang dihadapi seharunya sudah terpikirkan sebelumnya. Terlihat sepintas dari hasil dialog tersebut menandakan bahwa sistem ini cenderung dipaksakan untuk dilaksanakan. sebuah sistem baru tidak akan berjalan apabila syarat implementasi dari sistem tersebut belum terpenuhi. Sebuah sistem baru baru layak untuk dijalankan yaitu ketika perangkat organisasi kuat, dukungan peralatan yang baik, dukungan sumber daya, sosialisasi intensif, dan yang paling penting adalah sistem yang sudah disimulasikan. Dari indikator-indikator pelaksanaan sistem baru itu, sistem mayor minor belum layak untuk dilaksanakan. Karena IPB sebagai pelaksana sistem ini belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat implementasi suatu sistem. dari segi organisasi dan peralatan/intrumentasi sistem IPB belum memenuhinya, dari segi dukungan, sistem ini tidak sepenuhnya didukung oleh stakeholders IPB dan dari segi teknis, sistem ini belum pernah disimulasikan.

Ketika suatu sistem baru akan diterapkan akan tetapi syarat implementasinya belum terpenuhi maka yang terjadi adalah sistem tersebut hanya sebuah ‘khayalan’ yang dipaksakan padahal khayalan itu tidak realistis untuk dilakukan. IPB berkhayal jika menerapkan sistem ini, jumlah peminat IPB akan bertambah. IPB pun berkhayal bahwa instrument dan sumber daya yang ada sekarang, IPB bisa menjalankan system ini. Namun yang terjadi adalah sistem ini membuat jumlah mahasiswa peminat IPB berkurang. Sistem Mayor-Minor merupakan satu-satunya sistem kurikulum perguruan tinggi di Indonesia. Dengan alasan seperti itu IPB berani mengambil keputusan untuk mengadopsi sistem tersebut karena IPB akan menjadi institusi pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang menerapkan sistem Mayor-Minor. Bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem Mayor-Minor merupakan salah satu proyek ‘mercusuar’ untuk menaikkan brand image IPB di tingkat nasional.

IPB harus kembali mengkaji ulang sistem ini dilihat dari berbagai segi baik dari segi konsep, dukungan dan instrument yang baik serta simulasi sistem yang komprehensif. Sistem ini merupakan terobosan tapi jika sistem ini lebih cenderung memberikan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap stakeholders khususnya mahasiswa maka untuk apalagi sistem ini tetap dipertahankan. Lebih baik kita menjalankan sistem yang sudah ada dengan memperbaiki titik-titik yang masih lemah dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing dengan arah globalisasi dan perdagangan bebas.

Untuk Seluruh Wanita di Seluruh Dunia

2006-06-18T13:04:00.000+07:00

Dari Seorang Laki-laki yang menginginkan dirimu seperti Nusaibah bin Ka’ab

Menjelang perang Uhud dimulai, ia bersama suaminya, Zaid bin Ashim dan kedua anaknya, Habib dan Abdullah keluar ke bukit Uhud. Lalu Rasulullah saw bersabda kepada mereka, "Semoga Allah memberikan berkah kepadamu semua." Setelah itu wanita bidadari perang uhud itu berkata kepada beliau, "Berdo'alah kepada Allah semoga kami dapat menemani engkau di surga kelak, ya Rasulullah!"Lalu Nabi saw berdo'a, "Ya Allah jadikanlah mereka itu teman-temanku di Surga." Maka wanita itupun berkata lantang, "Aku tidak akan mempedulikan persoalan dunia menimpa diriku."

Dialah Ummu Amarah yang dikenal dengan nama Nusaibah bin Ka'ab Al Maziniay yang menjadi bidadari surga karena perannya membela Rasulullah saat pasukan muslimin terdesak pada perang Uhud. Bersama Mush'ab bin Umair -yang kemudian menemui syahid setelah mendapatkan puluhan tusukan di tubuhnya- Nusaibah menghadang Qam'ah, orang yang dipersiapkan membunuh Rasulullah dalam perang tersebut. Nusaibah sendiri harus menderita dengan dua belas tusukan dan salah satunya mengenai lehernya.

Kata-kata Nusaibah "Aku tidak akan mempedulikan persoalan dunia menimpa diriku" setelah ia mendapati Rasulullah mendoa'kan dirinya dan keluarganya menjadi teman-teman Rasul di surga, terdengar begitu tegar dengan kesan yang amat mendalam. Mungkin karena ketidakpeduliannya terhadap urusan dunia dengan segala apa yang bakal menimpanya itulah yang kemudian menjadikannya salah seorang bidadari di surga.

Kini, 15 abad setelah Nusaibah tiada, masihkah ada diantara kita yang berani dengan lantang dan mantap mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan Nusaibah. Masihkah ada diantara kita yang tidak mempedulikan persoalan dunia dan apapun yang dikehendaki Allah selama kita di dunia menimpa diri ini. Mungkin ada, tapi entah dimana dan siapa.

Kalaupun ada, yang jelas dia adalah Nusaibah-Nusaibah abad modern. Kalaupun ada juga, ia tentu tidak akan bersaksi bahwa dialah orangnya, karena seperti Nusaibah bin Ka'ab, ia tidak pernah bersaksi bahwa ia adalah pembela Rasulullah dan agama Allah, melainkan Rasulullah lah yang memberikan kesaksian, "Tidaklah aku menoleh ke kanan dan ke kiri pada peperangan Uhud melainkan aku melihat Nusaibah (Ummu Amarah) berperang membelaku." (Al Ishabah).

Dimana Nusaibah kini, yang siap menyerahkan seluruh hidupnya untuk membela Allah dan Rasul-Nya, yang menjadikan seluruh anggota keluarga adalah mujahid pejuang Allah, yang lebih mengutamakan indahnya surga Allah daripada kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesaat dan serba semu, yang tidak pernah khawatir dan merasa takut tidak mendapatkan kesenangan di dunia, karena dimatanya, kesenangan menjadi teman Rasulullah di Surga menjadi keutamaannya.

Dimana Nusaibah kini, yang Allah dengan segala janjinya lebih ia yakini dari segala kepentingan dan urusan dunianya, yang menikah dengan suami yang juga siap menyerahkan hidupnya untuk Allah semata, yang siap menjadikan anak-anaknya tameng Rasulullah di setiap medan perang.

Bisa jadi, bila ada Nusaibah kini, ia akan siap kehilangan segala kenikmatan dunianya, ia rela menjual kesenangan dunianya untuk harga yang lebih mahal, yakni surga Allah. Ia tak pernah bersedih, murung ataupun marah akan setiap ketentuan Allah atas dirinya, ia percaya bahwa Allah akan bersikap adil dengan segala kehendaknya atas setiap manusia, ia begitu yakin, jika tidak ia dapatkan kenikmatan dunia dengan segala perhiasannya, pasti ia akan mendapatkan yang jauh lebih indah kelak sebagai balasan dari amal dan kesabarannya menerima semua ketentuan-Nya. Tapi, dimanakah Nusaibah kini? Wallahu a'lam bishshowaab

Refleksi Dua Tahun Pemberantasan Korupsi dalam Kepemimpinan SBY-JK

2006-04-14T16:52:00.000+07:00

Kisah orde baru menyisakan duka bagi bangsa Indonesia, terutama kepada generasi penerus bangsa ini yang sekarang berada pada lingkaran kemiskinan dengan tanggungan hutang luar negeri yang entah sampai kapan hutang itu akan terlunasi. Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto sangat ‘rajin’ meminjam uang kepada IMF dan Bank Dunia. Dua lembaga internasional ini dengan baik hati meminjamkan uangnya kepada pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Lembaga tersebut berdalih untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Belakangan dalih itu kurang tepat, karena pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami collaps di bidang ekonomi. Lalu muncul pertanyaan besar di benak kita. Kemanakah uang pinjaman dari IMF dan Bank Dunia ? Seakan tidak membekas dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dari sinilah praktek-praktek korupsi dimulai oleh kroni-kroninya Soeharto. Soeharto banyak mengajarkan bangsa ini bagaimana melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan baik. Data sebuah LSM internasional menyebutkan bahwa Soeharto berhasil mengkorupsi uang pinjaman luar negeri sampai 150 triliun rupiah. Kemudian uang itu dibagikan kepada seluruh kroni-kroni dan pengikutnya.

Setelah bulan Mei 1998 tepatnya pada saat Soeharto turun dari jabatannya, korupsi pun tidak berhenti. Kisah korupsi Soeharto diikuti oleh orang-orang baru di pemerintahan. Sampai pemerintahan Megawati dan Hamzah Haz, korupsi tetap menjadi ‘pekerjaan’ populer bagi sekelompok orang yang tidak memperhatikan nasib bangsa ini. Tahun 2003 Indonesia memperoleh predikat sebagai negara terkorup ke-6 di dunia. Indonesia, bersama Kenya, merupakan negara paling korup nomor 6 di dunia dari 133 negara yang masuk dalam indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparansi Internasional. Nilai indeks persepsi korupsi indonesia adalah 1,9 dari rentang nilai 1-10. Dengan nilai tersebut, Indonesia masuk rangking 122 dari 133 negara yang disurvei. Bahkan di antara negara-negara ASEAN, kecuali Myanmar, Indonesia merupakan negara terkorup. Sementara, untuk negara-negara Asia yang disurvei, hanya Bangladesh dan Myanmar yang lebih korup dari Indonesia. Hebatnya lagi, nilai Indonesia lebih rendah dari negara-negara tetanga seperti Papua New Guinea (2,1), Filipina (2,5), dan Vietnam (2,4). (Kompas, 7 Oktober 2003)

Indonesia saat ini masih berada pada titik dimana kondisi bangsa Indonesia masih dalam masa transisi, setelah terpuruk 8 tahun yang lalu. Kini pemerintahan yang baru berjalan hampir genap 2 tahun, yang dipimpin oleh presiden ‘pilihan rakyat’ yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Yusuf Kalla mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan pemerintahan Soeharto sampai Megawati mengenai korupsi. SBY-JK pun menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama dalam pemerintahannya. Bahkan ketika pemilihan presiden dan wakil presiden, SBY-JK mengumbar janji-janji kampanye kepada seluruh masyarakat, bahwa ia akan memfokuskan pemerintahannya dalam 100 hari kepada pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada masa 100 hari presiden SBY melakukan beberapa langkah yang sedikitnya membuat hati sebagian masyarakat berbunga-bunga yaitu dengan mengganti Jaksa Agung M. A Rachman dengan Abdul Rahman Saleh. Jaksa Agung baru ini memang memiliki track record baik dalam penegakkan hukum di Indonesia. Ia adalah satu-satunya Jaksa Agung yang menolak kasasi Akbar Tanjung yang notabene terkait beberapa kasus korupsi di tubuh pemerintahan. Akan tetapi, langkah itu tidak cukup untuk meredam ‘kemarahan rakyat’ terhadap pelaku-pelaku koruptor. Langkah berikutnya SBY melakukan perubahan yaitu dengan membentuk sebuah lembaga khusus korupsi yang tidak terealisasi sejak masanya Habibie. Lembaga ini kemudian disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau lebih dikenal dengan sebutan KPK. Komisi ini dibentuk khusus untuk melakukan pemeriksaan, investigasi dan penyidikan serta dan langkah-langkah hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. KPK pada outputnya dirancang untuk menetapkan apakah seseorang itu terlibat atau tidak dalam kasus korupsi yang sedang terjadi. Setelah KPK terbentuk kemudian presiden SBY mencanangkan Gerakan Anti Korupsi Nasional dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inspres ini secara umum memerintahkan kepada seluruh pejabat negara mengambil langkah nyata dalam hal pemberantasan korupsi. Kepada seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara, agar segera melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat pemerintah diminta membantu KPK secara menyusun penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang. (Kompas, 9 Desember 2004).

Setahun berlalunya gerakan anti korupsi ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi cenderung berjalan di tempat. Sampai akhir tahun 2005 ini hanya-hanya kasus korupsi kecil yang mampu diselesaikan oleh pemerintahan SBY-JK. Kasus-kasus yang secara signifikan merugikan negara masih menjadi ‘arsip’ KPK dan lembaga hukum lainnya. Hal ini juga diakibatkan karena masih banyaknya korupsi di masing-masing lembaga hukum tersebut. Contohnya di pihak kepolisian, korupsi pun masih merjalela di sana. Dari mulai korupsi birokrasi seperti pembuatan SIM, KTP dan sebagainya, sampai tindak korupsi yang besar yakni korupsi pengadaan jaringan dan alat komunikasi yang terkenal dengan kasus jarkom dan alkom senilai Rp. 602 miliar yang diduga kuat melibatkan para perwira tingga Polri yang kini masih aktif. (Kompas, 12 Oktober 2005).

Dua tahun pemerintahan SBY-JK dengan Gerakan Anti Korupsinya melalui Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 sudah berjalan. Akan tetapi, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah masih berjalan ditempat. Kemudian ditambah lagi dengan munculnya isu-isu baru yang menutup isu pemberantasan korupsi ini. Sehingga, kita tinggal menunggu waktu untuk dapat melihat KPK dan KPTPK tidak berfungsi lagi atau mandul. Kita juga tinggal menunggu waktu untuk dapat melihat kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pemerintahan SBY terlupakan begitu saja.
Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyelesaian agenda pemberantasan korupsi seharusnya sudah bisa diatasi dengan baik. Karena sebenarnya agenda ini sudah dilaksanakan sejak pemerintahannya Habibie. Dan seharusnya pemerintah bisa mengambil pelajaran dri kesalahan-kesalahan masa lalu.

Jika kita berkaca pada kondisi di atas, bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bahkan kebiasaan. Oleh karena itu, perlu sebuah langkah-langkah yang secara intgral diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah beberapa solusi integral berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi :

1. Perbaikan Moralitas Bangsa dari Mulai Rakyat Sampai Pejabat Pemerintah
Moral menjadi salah satu pilar yang terpenting dalam perbaikan nurani masyarakat. Moral sebagai sistem yang mengatur kesinergisan kerja ketiga komponen yang saling berhubungan, yakni pemerintah, komponen swasta dan rakyat, yang idealnya dapat menjadi komponen-komponen pendukung untuk melahirkan sistem pemerintahan yang baik. Berbagai program solutif terkait perbaikan moral yang dapat dicanangkan pemerintahan SBY-JK antara lain adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan rutinan keagamaan di seluruh instansi pemerintahan termasuk di lembaga-lembaga penegak hukum. Selain itu, perlu adanya perbaikan sistem pendidikan yang menerapkan pendidikan anti korupsi sejak dini seperti yang dilakukan oleh RRC. RRC mendidik anak SD untuk tidak berbuat korupsi dengan alasan-alasan yang realistis. Sehingga RRC bisa menekan angka kasus korupsinya.

2. Optimalisasi Kinerja Aparat Penegak Hukum, Lembaga Peradilan dan kejaksaan dengan Pengembangan Sektor Publik
Indonesia sebagai negara demokrasi tengah berusaha menempatkan dan menyesuaikan diri ke arah pemerintahan yang lebih demokratis, prasyarat utama yang setidaknya harus dilalui adalah terlaksananya agenda politik dalam transformasi nilai yang berlangsung pada penyelenggaraan publik negara. Setidaknya terdapat dua hal yang mendasari setiap kinerja aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan kejaksaan lebih koheren, yaitu :
a. Political Willingness
Proses pengkajian secara analitik terhadap gejala hukum yang terjadi yang kemudian menjadi rumusan strategi. Lahirnya lembaga-lembaga pemberantasan korupsi hendaknya berawal dari sebuah i’tikad baik ”political willingness” dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan korupsi yang merugikan negara itu. Niatan baik dalam memperbarui keadaan ini dapat menjadi entry point dari alternatif-alternatif solusi yang ada. Selain itu, hal ini menandakan sebuah keseriusan komponen bangsa dalam menyelesaikan permasalahan korupsi ini.

b. Agenda Nasional Pemberantasan Korupsi
Agenda pemberantasan korupsi harus menjadi agenda seluruh rakyat Indonesia bukan hanya pemerintanh pusat dan mengedepankan perbaikan moral dan sistem birokrasi yang ada selain menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang telah terjadi. Karena tanpa adanya moral dan sistem yang mendukung, Indonesia tidak akan terbebas dari korupsi.
Penguatan lembaga hukum yang berhubungan dengan peran dan kapasitas politik menjadi langkah awal upaya preventif. Publikasi strategi tentang pemberantasan korupsi membutuhkan kode etik publik dalam mentransfer nilai-nilai kepada masyarakat, seperti pengembangan kurikulum penyuluhan anti korupsi terciptanya sebuah publikasi hasil monitoring evaluasi lembaga anti korupsi.

3. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggraan Pemerintahan
Good governance adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memeperbaiki kinerja pemerintahan baik dari segi visi dan misi organisasi pemerintahan samapai profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan. Baik tidaknya penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di dalam tubuh pemerintahan. Prinsip-prinsip good governance antara lain adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli terhadap stakeholders, konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.

Permasalahan korupsi memang menjadi permasalahan yang rumit ketika hanya sebagian kelompok masyarakat saja yang memiliki keinginan untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Bahkan political will dari pemerintah pun sangat kurang. Ini yang menyebabkan pemberantasan korupsi selama dua tahun pada pemerintahan SBY-JK berjalan lambat bahkan jalan di tempat. Beberapa solusi di atas bisa dijadikan acuan untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.

‘Pak Kunto’ dan ‘Kereta Sapi’

2006-04-12T14:10:00.000+07:00

Cerita ini ditulis oleh saya karena saya setelah melihat cerita ini selalu penasaran, apa hikmah dibalik cerita ini………….mungkin kamu tahu????

Kisah Pak Kunto, seorang tua yang tinggal di sebuah desa di daerah pegunungan, sebelah timur pulau Jawa. Pak Kunto dikenal sebagai orang yang jarang berinteraksi dengan dunia luar. Pergi pagi, pulang pagi. Dia bekerja sebagai penarik kereta sapi untuk muatan.

Kereta sapinya unik, di tarik oleh dua ekor sapi putih, beroda kayu sangat besar sekali. Dan memiliki lonceng yang selalu berbunyi ketika berjalan……..Unik ga???

Suatu saat, datang seorang keluarga guru yang baru saja mutasi dari kota….sebutlah namanya keluarga Pak Imam memiliki seorang anak laki-laki bernama Firdaus. Kebetulan rumah baru yang ditempati oleh Pak Imam selalu terlewati oleh kereta Pak Kunto yang setiap pulang kerja lewat larut malam terus. Dan jalan di depan rumah Pak Imam berbatu sehingga kereta Pak Kunto pun selalu bersuara ramai ketika melewati jalan tersebut.

Suatu hari, Pak Kunto lewat rumah Pak Imam larut malam bahkan menjelang pagi. Keretanya berisik sehingga membuat Firdaus anaknya Pak Imam terbangun. Dan pada saat itu pula Pak Kunto turun dari Kereta Sapinya. Kemudian menyapa Firdaus yang kebetulan sedang digendong oleh ayahnya di teras rumah. Interaksi pun terus berlangsung, Pak Kunto semakin suka sama Firdaus. Setiap Pak Kunto pulang dini hari dia selalu menyapa Firdaus dan memberikan oleh-oleh buat Firdaus. Sampai akhirnya Firdaus sakit karena selalu terbangun dini hari. Akhirnya Pak Imam bicara sama Pak Kunto agar kereta sapinya diperbaiki, roda kayunya diganti dengan roda ban, agar ketika lewat rumah Pak Imam, Firdaus tidak terbangun. Tapi setiap Pak Imam mengusulkan hal itu, Pak Kunto Acuh dan bahkan menghindar.

Sampai suatu malam, kereta Pak Kunto tidak berhenti ketika melewati rumah keluarga Pak Imam. Mungkin karena dia enggan bertemu dengan Pak Imam karena selalu diminta untuk mengganti roda kayunya dengan ban mobil. Akhirnya suatu malam, Pak Kunto berhenti di depan rumah Keluarga Pak Imam, dia bertemu dengan Pak Imam dan Istrinya. Kemudian ia mengatakan bahwa ia akan mengganti roda kayu kereta sapinya dengan ban mobil.

Akan tetapi, aneh…….setelah pertemuan itu, kereta Pak Kunto tidak melewati lagi rumah keluarga Pak Imam, sampai 2 hari berturut-turut. Pak Imam khawatir Pak Kunto sakit. Memang Pak Kunto punya penyakit paru-paru yang sudah akut…..

Pada malam Ke-3 kereta Pak Kunto kembali terdengan melewati rumah keluarga Pak Imam. Pak Imam pun kaget, padahal malam itu ia berniat bersama istrinya untuk menjenguk Pak Kunto. Kemudian kereta itu berhenti tepat di depan rumah Pak Imam. Akan tetapi, keanehan timbul………Pak Kunto tidak turun dari kereta…….Kemudian Pak Imam menghampiri kereta sapi itu. Dan alangkah bahagianya istri Pak Imam ketika melihat ban mobil di kereta Pak Kunto……..Tapi, beberapa kali Pak Imam menyahut ia tidak menjawab. Penasaran……Pak Imam mendekati kereta sapi itu……..Kemudian…….

Ditemukannya Pak Kunto yang sedang berbaring di dalam kereta……..Pak Imam menyangka bahwa Pak Kunto sedang tidur….akan tetapi setelah di bangunkan, tubuh Pak Kunto terbujur kaku…..artinya ia sudah meninggal……..

Aneh, setelah ia membeli ban mobil……dengan tujuan keretanya tidak menggangu Firdaus anaknya Pak Imam, ia malah menemui ajalnya……ia wafat..

Itulah cerita pendek yang membuat saya penasaran………Ada yang bias menjelskan apa hikmah di balik cerita itu……dapat penghargaan menarik dari saya…….:)

Sebuah 'PAKU' dan Bekas 'LUKA'

2006-04-08T11:55:00.000+07:00

Seorang pemuda berusia 20 tahun.......selama ini ia menjadi seseorang yang tidak kuat/mampu untuk mengendalikan hawa nafsu....tidak segan-segan ia untuk menyakiti orang lain.......

Suatu saat ia diminta oleh ayahnya....."Nak, kamu harus memperbaiki sikapmu...latihlah nafsumu dengan menancapkan satu paku di pagar ketika kamu satu kali tidak bisa menahan nafsumu". Kata Ayahnya

Pemuda itu pun melaksanakannya....hari demi hari ia menyadari ternyata lebih susah untuk menancapkan paku di pagar dari pada untuk menahan marah....setelah 10 hari ia sudah tidak memaku pagar itu lagi karena ia sudah bisa menahan nafsunya.....

Kemudian ia melaporkan kepada ayahnya bahwa ia telah bisa menahan nafsunya.....Begitu gembiranya ia ketika menyampaikan hal itu....

Ayahnya lalu berkata :"Nak, kamu sudah tidak menancapkan paku, berarti kamu sudah bisa menahan nafsumu"
Lalu ayahnya mengajak ia ke pagar tempat ia selalu memakukan pakunya setelah nafsunya menyetir dirinya.

"Lihatlah anakku, setiap bekas tancapan paku itu selalu menimbulkan bekas......dan sudah banyak bekas paku yang kamu ditancapkan di pagar ini, begitu pun dengan nafsumu. begitu banyak orang yang sudah terluka karena kita...dan luka itu seperti bekas paku di pagar ini....TIDAK BISA HILANG". Jelas Ayahnya

Kemudian pemuda itu menangisi perbuatan yang selama ini ia lakukan (menancapkan luka yang tidak bisa terobati pada orang lain dengan nafsunya) dan ia menyesal....

Ia berkata: "Ayah sungguh apabila diri ini bisa menambal luka bekas perbuatan-perbuatanku ini aku akan rela..."
Ayahnya menjawab: "Anakku, mohon ampunlah kepad Allah dan katakan kepada seluruh orang yang telah kamu sakiti bahwa kamu sungguh-sungguh minta maaf dan katakan bahwa KAMU SANGAT MENCINTAINYA KARENA ALLAH

akhir kisah pemuda itu berkeliling kepada orang yang pernah disakitinya dan melaksanakan yang ayahnya katakan.....

"Saudaraku..... sekecil apapun luka yang kita buat terhadap saudara kita, itu akan menyisakan luka yang tidak pernah terobati kecuali dengan Ukhuwah Islamiyah...."

"Maka jagalah lisanmu, jagalah perbuatannmu, jagalah sikapmu maka seluruh dunia akan segan padamu..."

Salam Cinta untuk seluruh muslim dunia dari seorang yang siap untuk berjuang..............:-)

Aku dan UTS

2006-03-31T15:34:00.000+07:00

UTS
UTS UTS
UTS UTS UTS
UTS UTS UTS UTS
UTS UTS UTS UTS UTS
UTS UTS UTS UTS UTS UTS
UTS UTS UTS UTS UTS
UTS UTS UTS UTS
UTS UTS UTS
UTS UTS
UTS

Tahukah sahabatku semua, UTS sepert halnya puzzle di atas, kadang di bawah dan kadang di atas.
begitupun dengan aku dan UTS ku..... aku kadang berada pada level bawah dan kadang aku berada pada level atas.

Bagi kita selaku mahasiswa kata UTS mungkin menjadi kata yang familiar, bahkan menjadi salah satu kata yang serem...........

hari senin ini aku dan UTS ku akan bertarung....ini akan menjad sebuah pertarungan yang penting bagiku. Kenapa?????
Karena UTS kali ini aku juga sembari memimpin BEM FAKULTAS ku...
Coba bayangkan begitu pentingnya UTS kali ini.....
Tapi I have one problem.......
Aku belum ngumpulin bahan bro......

UTS kali ini adalah perang eksistensi seorang ketua BEM...
Jika bagus maka Ketua BEM menjadi panutan dan jika tidak maka mungkin PEMIRA (Pemilu Kampus..) akan sepi senyap.....

hah.....mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang sedang berjuang ini.....
Amin...

Hayya al jihadu ya ikhwan....

Akhirnya Saya bisa mengirimkan PPKM juga..........

2006-03-16T10:03:00.000+07:00

URGENSI REFORMASI BIROKRASI BAGI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

ABSTRAK

Fakta bahwa birokrasi di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang efektif sering menjadi bahasan, baik dalam berbagai tulisan maupun penelitian. Permasalahan birokrasi yang tidak efektif ini dipicu oleh berbagai hal yang kompleks, mulai dari budaya birokrasi yang masih bersifat paternalistik, lingkungan kerja yang tidak kondusif terhadap perubahan zaman, rendahnya sistem reward dalam birokrasi di Indonesia, lemahnya mekanisme punishment bagi aparat birokrasi, rendahnya kemampuan aparat birokrasi untuk melakukan tindakan diskresi, kelangkaan komitmen pemimpin daerah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, serta birokrasi yang masih berbau politis dan sering dijadikan alat untuk memperoleh jabatan dan kekayaan bagi satu golongan.

Kegagalan birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang menghargai hak dan martabat warga negara sebagai pengguna pelayanan tidak hanya melemahkan legitimasi pemerintah di mata publiknya. Namun, hal itu juga berdampak pada meningkatnya gejala korupsi yang semakin menggurita pada setiap sendi pelayanan yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dan akhirnya kepercayaan masyarakat, investor dan stakeholders lainnya menjadi sangat kecil. Selanjutnya permasalahan lainnya di bidang birokrasi adalah mengenai sistem kebijakan administrasi pemerintahan yang cenderung tumpang tindih. Sehingga permasalahan kecilnya gaji PNS pun tidak bisa dielakan lagi. Banyak kasus korupsi pejabat birokrasi yang dilakukan semata-mata terdesak biaya hidup karena gaji mereka kecil.

Kemudian kebijakan desentralisasi yang menetaskan konsep otonomi daerah memperparah kondisi birokrasi di Indonesi, karena korupsi terjadi menyebar ke daerah-daerah, tidak hanya terjadi di pusat. Dan pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban dari buruknya birokrasi di Indonesia. Perlakuan diskriminatif pun sering diterima oleh masyarakat dalam hal pelayanan publik. Berbagai kondisi di atas menuntut adanya perbaikan yang menyeluruh untuk semua birokrasi yang ada di Indonesia. Baik birokrasi publik maupun birokrasi pemerintah (sistem kelembagaan).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda pemberantasan korupsi menjadi agenda utama dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla. Bahkan SBY-JK menjadikan agenda ini sebagai alat untuk memenangkan PEMILU melalui kampanye-kampanyenya yang selalu menyisipkan janji untuk menyelesaikan permasalahan korupsi. Akan tetapi satu tahun berjalan permasalahan korupsi sama sekali tidak menunjukkan prestasi yang signifikan, adapun koruptor-koruptor yang telah ditangkap hanya koruptor-koruptor kelas teri (kecil). Lalu, sebenarnya apa penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia ? Salah satu penyebab terbesar dari kasus-kasus korupsi di Indonesia adalah buruknya birokrasi pemerintahan. Birokrasi yang seharusnya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan haknya, menjadi sulit karena birokrasi dijadikan sebagai alat untuk melakukan korupsi. Birokrasi yang seharusnya melayani rakyat berubah menjadi melayani kepentingan pribadi dan golongan. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat memilih meninggalkan birokrasi.

Birokrasi publik memang terkait langsung dengan permasalahan korupsi. Semakin buruk birokrasi suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat korupsi di negara tersebut. Dan semakin baik birokrasi suatu negara maka ini akan menurunkan tingkat korupsi yang terjadi di negara tersbut. Hal ini telah dibuktikan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang melakukan penelitian tentang hubungan birokrasi dengan tingkat korupsi. Penelitian ini mengambil sampel Indonesia. Pada tahun 2000, Indonesia mendapatkan skor 8,0 untuk birokrasi dengan kisaran nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk dan Indonesia juga mendapatkan 9,91 dengan skala penilaian yang sama antara nol yang terbaik hingga sepuluh yang terburuk. Penelitian juga dilakukan di beberapa negara di Asia. Dan PERC mencatat beberapa kemajuan dalam hal tingkat korupsi, disebabkan karena tekanan terhadap birokrasi untuk melakukan reformasi.

Jika kita menarik ke belakang, modus-modus korupsi yang terjadi di Indonesia hampir semuanya bersinggungan dengan birokrasi. Misalnya, pemerasan pajak, manipulasi tanah, jalur cepat pembuatann KTP dan SIM, mark up anggaran, proses tender, penyelewengan dalam penyelesaian perkara, dan lain sebagainya. Dan semua itu terjadi di Indonesia. Apalagi penyebab ini semua selain buruknya birokrasi yang memberikan peluang seseorang untuk berbuat korup, ditambah mentalitas dari pejabat pemerintah yang lemah. Dari penelitian dan fakta menunjukkan bahwa benar, birokrasi berbanding lurus dengan tingkat korupsi, birokrasi bersinggungan langsung dengan korupsi, birokrasi adalah penyebab terbesar dari korupsi.

Birokrasi pemerintah selama ini lebih bersifat politik, diarahkan untuk kepentingan pribadi dan bersifat diskriminatif, hal ini menyebabkan tingkat korupsi di Indonesia semakin tinggi. Salah satu contoh kasus adalah tentang pemilihan Panglima TNI, adalah aneh jika dalam pemilihan seorang panglima TNI yang merupakan jabatan profesional, diuji oleh anggota DPR yang merupakan lembaga politik. Artinya ini membuktikan birokrasi yang sekarang ada di Indonesia adalah birokrasi yang dijadikan alat politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan yang pada akhirnya birokrasi dijadikan mesin penghasil uang bagi satu golongan atau kelompok. Contoh lain yaitu mengenai pembuatan SIM dan KTP jalur cepat, dalam proses pembuatan dua jenis kartu ini biasanya ada ‘jalur lambat’ dan ‘jalur cepat’. Jalur lambat yaitu jalur yang melalui prosedur resmi dan harganya murah. Akan tetapi banyak oknum pejabat dan masyarakat yang melakukan proses ini dengan jalur cepat karena jalur ini disamping cepat, juga tidak rumit dalam hal birokrasi.

Dalam hal birokrasi banyak masyarakat yang menempuh jalur yang cenderung cepat walaupun biayanya mahal. Karena masyarakat menghindari birokrasi yang terlalu panjang. Bahkan bisa jadi biaya menggunakan jalur lambat lebih mahal dibanding jalur cepat karena banyaknya pos-pos birokrasi yang sebenarnya tidak terlalu penting tetapi tetap diadakan. Pos-pos inilah yang sering dijadikan ajang pemerasan terhadap rakyat untuk memperkaya diri, keluarga dan golongan. Dengan kondisi birokrasi yang carut marut, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Banyak kepetingan yang akan merongrong bahkan menggerogoti pendanaan negara sampai negara ini tidak mempunyai uang untuk mengurus rakyatnya.

B. Perumusan Masalah

Masalah buruknya birokrasi pemerintahan Indonesia ditambah dengan mentalitas masyarakat yang cenderung takut terhadap birokrasi dikarenakan berbelit-belitnya birokrasi menjadi sebuah polemik yang melanda bangsa Indonesia. Bahkan semakin parah, buruknya birokrasi dapat meningkatkan korupsi di kalangan pejabat. Pada tahun 1999, PERC melakukan riset dan hasilnya Indonesia menjadi salah satu negara terburuk dalam bidang birokrasi. Bahkan riset yang sama dilakukan pada tahun 2000 oleh lembaga yang sama dan hasilnya Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor yang dicapai pada tahun 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Sejumlah responden yang terlibat dalam riset ini menyatakan bahwa masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekatnya.

Dengan adanya berbagai kasus yang terjadi maka perlu dilakukan reformasi birokrasi. Birokrasi yang sekarang ada adalah birokrasi yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu birokrasi yang ada terlalu gemuk sehingga tidak efektif dari segi organisasi maupun fungsi.

Selain dari segi organisasi pemerintah, dari segi fungsional juga birokrasi di Indonesia masih sangat buruk. Banyak pegawai-pegawai negeri yang nganggur di kantor-kantor pemerintahan, ini dikarenakan tugas yang diembannya terlampau sedikit. Dan sebenarnya tugas itu bisa diselesaikan oleh satu orang, oleh karena sangat gemuknya birokrasi maka tugas itu dilaksanakan 2-3 orang pegawai. Ini membuktikan tidak efektifnya kondisi birokrasi di tubuh pemerintahan

Dalam hal penempatan pegawai, birokrasi Indonesia juga masih sangat buruk. King (1995), melakukan pencermatan tentang penempatan pegawai di beberapa daerah seperti Kota atau Kabupaten, yang terjadi adalah penempatan pegawai sering tidak sesuai dengan kapasitas pegawai yang bersangkutan. Penempatan pegawai hanya mengedepankan persyaratan administrasi dan mengabaikan nilai-nilai profesionalitas.

Panjangnya rantai birokrasi yang sekarang ada, membuka kemungkinan pejabat pemerintah untuk menjadi calo-calo birokrasi dengan wewenang yang diberikan. Keadaan ini diperparah oleh mandulnya instansi penegak hukum baik POLRI, lembaga peradilan maupun kejaksaan. Karena instansi ini masih memiliki kendala yakni adanya oknum-oknum yang justru merusak citra lembaga hukum yang cenderung membantu tindakan pencaloan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Semua itu berujung pada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah yang secara tidak langsung didukung oleh aparat penegak hukum.

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran betapa pentingnya reformasi birokrasi di tubuh pemerintah Indonesia dan memberikan sebuah alternatif solusi tentang model reformasi birokrasi yang komprehensif. Sehingga permasalahan tentang buruknya birokrasi di Indonesia yang berujung kepada korupsi, kolusi dan nepotisme dapat terselesaikan dengan cepat, efektif dan kontinu. Solusi yang diberikan merupakan analisis dari beberapa kasus-kasus korupsi yang secara langsung berhubungan dengan birokrasi. Dan akhirnya tujuan pemerintahan SBY-JK yang salah satunya memberantas korupsi bisa terwujud dikarenakan birokrasi yang baik di tubuh lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat bagi Pemerintah Indonesia

a. Hasil penulisan ini dapat membantu pemerintah dalam menemukan alternatif solusi bagi reformasi birokrasi yang seharusnya diterapkan di Indonesia.

b. Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Penulisan ini merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat, khususnya dalam hal birokrasi yang terkadang bahkan sering menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Masyarakat mendapatkan pelayanan biroksasi yang mudah dan tidak dipersulit karena jalur birokrasi yang terlalu panjang. Selain itu tulisan ini dapat memangkas minimal menghambat para pejabat pemerintah yang bermain dengan birokrasi untuk melakukan perbuatan korupsi.

3. Manfaat bagi Mahasiswa

a. Sarana untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pelayanan birokrsi publik dalam kaitannya pemberantasan korupsi di Indonesia.

b. Menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa.

c. Membiasakan diri untuk berpikir kritis, cerdas dalam menganalisa permasalahan dan mampu memberikan solusi yang efektif sebagai cerminan pemuda harapan bangsa dan agama.

d. Mengembangkan kecerdasan emosional khususnya dalam hal membina kerjasama dan kekompakan dalam tim.

II. LANDASAN TEORI

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah, maka saat ini birokrasi di Indonesia bersifat desentralisasi. Artinya kewenangan untuk mengelola birokrasi pada bidang tertentu diserahkan kepada daerah masing-masing. Akan tetapi desentralisasi pada kenyataannya masih belum menampakkan hasil yang lebih baik dalam penyelesaian permasalahan birokrasi. Pelanggaran urusan publik yang berpindah dari pusat ke kabupaten dan kota; membawa serta korupsi ke daerah. Banyak pejabat-pejabat daerah baik di birokrasi maupun di non birokrasi (legislatif) yang dipenjara; politisasi birokrasi merajalela; serta pungutan menjadi berlapis-lapis untuk satu produk barang.

Menurut Effendi (1995), pelayanan publik di Indonesia sering identik dengan pelayanan yang “high-cost economy”; dengan tingginya angka ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) di bidang manufaktur yang pada tahun 1990-an menunjukkan rata-rata 5,59. ini artinya untuk menghasilkan output satu satuan dibutuhkan 5 komponen input. ICOR tersebut cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya yang rata-ratan 3,5. Kondisi ini membuat birokrasi Indonesia yang cenderung tidak efektif karena gemuknya struktur birokrasi. Sehingga yang terjadi bukan menghasilkan devisa akan tetapi mengeluarkan devisa untuk memenuhi biaya pengadaan inputnya sedangkan outputnya rendah. Sumitro pada jaman orde baru menemukan kebocoran anggaran sekitar 30% yang kemudian istilah kebocoran diralat menjadi pemborosan, merupakan fenomena lain yang menunjukkan ketidakefisienan birokrasi.

Dari segi jumlah pegawai birokrat pun Indonesia masih memiliki masalah, dengan terlampau banyaknya pegawai pemerintah di bidang birokrasi pemerintahan. Tugas yang seharusnya bisa diselesaikan oleh satu orang, akan tetapi tugas itu diberikan kuota pegawai tiga sampai empat orang. Sehingga banyak pegawai-pegawai pemerintahan yang terlihat menganggur ketika jam-jam kerja. Awalnya pemerintah berniat baik untuk mengurangi pengangguran terdidik dengan menambah jumlah pegawai negeri, tetapi ini berdampak buruk bagi kinerja dan pelayanan publik. Gaji pegawai pun menjadi masalah, karena terbukti banyak pegawai birokrasi yang melakukan korupsi dengan alasan terdesak masalah keuangan. Sehingga birokrasi Indonesia cenderung mengarah pada “orwellization” yaitu proses pertumbuhan birokrasi (birokratisasi) yang akhirnya menjadikan pertumbuhan birokrasi berada di luar kontrol birokrasi itu sendiri atau telah terjadi ‘inflasi birokrasi’ terutama di akhir Orde lama dan di awal Orde baru. (Evert, 1986).

Sebelum diterapkannya kebijakan tentang pegawai negeri sipil (PNS) yakni Zero Growth, personil birokrasi di Indonesia mengalami Over Bureaucratic. Rohdewold (1997), mencatat pertumbuhan pegawai birokrasi (birokrat atau pegawai negeri) di Indonesia menunjukkan kebenaran fenomena tersebut. Pertumbuhan pegawai negeri di Indonesai sebelum pada tahun 1950 menjadi sebanyak 303.500 orang (tumbuh 507% atau 3.7 per 1000 penduduk) dan menjadi 393.000 oraqng di tahun 1960 (tumbuh 29% atau 4,1 per 1000 penduduk). Keduanya terjadi di masa orla. Pada tahun 1970 menjadi 515.000 orang (tumbuh 31% atau 4,4 per 1000 penduduk) dan pada tahun 1980 meledak menjadi 2.047.000 orang (tumbuh 297,5% atau 13,9 per 1000 penduduk), serat pada tahun 1993 meledak lagi menjadi 4.009.000 orang (tumbuh 95,8% atau 21,8 per 1000 penduduk).

Kondisi jumlah pegawai yang sangat banyak mengakibatkan banyaknya kasus-kasus di bidang birokrasi salah satu yang terbanyak adalah korupsi. Panjangnya rantai birokrasi yang disebabkan banyak pula pos-pos pegawai yang sebenarnya tidak perlu, mengakibatkan banyak pegawai birokrasi yang melakukan pungli. Pungli sebagai kasus terbanyak kemungkinan disebabkan beberapa alasan. Yuyun (2005), menjelaskan ada beberapa alasan kenapa pegawai lebih memilih pungli antara lain (a) resiko dari kejahatan ini relatif ringan dan terkait dengannya, (b) sikap masyarakat yang relatif dapat memaafkan kejahatan ini, (c) kontrol atasan yang sulit dilakukan terhadapnya, serta (d) bukti kejahatan yang hampir tidak pernah ada dan sulit didapat.

Selain tidak efektifnya birokrasi pemerintahan yang ada sekarang seperti yang dituturkan di atas, birokrasi di Indoensia masih bersifat politis. Birokrasi dijadikan alat politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan oleh beberapa golongan atau kelompok politik seperti yang terjadi pada masa orde baru dan orde lama, bahkan kondisi demikian pun masih terbawa pada masa reformasi sekarang ini. Charles E. Lindblom (1999), mengatakan bahwa keasyikan birokrasi bermain dalam politik, pada suatu titik tertentu akan menghasilkan birokrasi yang korup, tidak efisien dan amoral. Sedangkan Syafuan (2000), menjelaskan bahwa ada kecenderungan beberapa aspek negatif sebagai dampak dari keberpihakan birokrasi dalam politik di Indonesia. Pertama, keberpihakan birokrasi pada salah satu partai politik misalnya, dapat memperlemah profesionalisme organisasi pemerintahan. Kedua, kecenderungan birokrasi yang diskriminatif, baik dalam aspek administratif maupun pembangunan. Kondisi nyata yang sekarang menjadi hal yang biasa adalah pembuatan KTP dan SIM yang menggunakan ‘uang pelicin’. Ketiga, keberpihakan birokrasi pada politik lebih mengakibatkan ancaman-ancaman struktural ketimbang fungsional. Contohnya seorang pegawai tidak akan pernah naik pangkat secara lancar jika disyinyalir tidak mengikuti partai politik atau golongan tertentu yang menguasai pemerintahan. Paradigma birokrasi yang berpolitis memang harus dirubah menjadi birokrasi yang mengedepankan patisipasi dan tidak diskriminatif. Sehingga pelayanan publik pun menjadi baik karena sistem dan kultur birokrasinya yang baik. Penelitian yang dilakukan Abdullah (1985) serta Myrdal (1978) selama hampir di beberapa negara berkembang di Asia termasuk Indonesia menghasilkan kesimpulan yang mirip yaitu bahwa birokrasi pemerintah cenderung tidak independen, patrimonial, tidak efisien, korup, dan mempunyai konsenterasi kekuasaan yang sangat besar. Ini memperkuat bahwa birokrasi sangat rawan dari praktek-praktek korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN).

David osbome dan Ted Gaebler (1995), menyarankan bahwa paradigma birokrasi yang hirarkis dan diskriminatif tidak lagi digunakan dan menggunakan paradigma birokrasi yang dimana pemerintah hanya sebagai katalis. Pemerintah dan birokrasinya disarankan melepas bidang-bidang atau pekerjaan yang sekiranya sudah dapat dilakukan masyarakat. Pemerintah adalah milik rakyat; lebih baik memberdayakan dari pada melayani. Selain itu pemerintah harus memasukan semangat kompetisi di dalam birokrasinya dalam hal pelayanan publik dan pengangkatan pegawai, tidak menguntungkan satu pihak. Sehingga yang ada adalah semangat profesionalisme-nasionalis bukan unprofesionalisme-individualis. Miftah Thoha (2005), mengatakan bahwa klarifikasi jabatan birokrasi dan jabatan karier birokrasi pemerintah sekarang belum ada kejelasan arti pemahaman dan prosedur pengangkatannya. Sangat aneh jika seorang direktur jenderal yang merupakan karier birokrat diangkat melalui Tim Penilaian Akhir (TPA). Di jaman orde baru, TPA ini disebut Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas) yang anggotanya adalah pejabat politik semuanya (mulai presiden, wakil presiden, para menteri terkait). Dalam lembaga tersebut, pertimbangan politik lebih kenal dibandingkan pertimbangan keahlian calon. Ini menandakan adanya prilaku-prilaku kolusi dan nepotisme.

Berbagai masalah mengenai birokrasi memunculkan pemikiran-pemikiran model reformasi birokrasi yang cocok diterapkan di suatu negara. Berbagai teori tentang reformasi pun muncul. Syafuan Rozi (2000), menjelaskan bahwa birokrasi Indonesia harus mempunyai ciri-ciri antara lain : Rasional-egaliter; partisipan-autonomos; pemberdayaan publik; tidak diskriminatif; profesional dalam pelayan publik; transparansi biaya; kompetitif; netralitas politik birokrasi; dan Merit System (pengangkatan karena keahlian, pengawasan kolektif, obyektif). Model lain juga dipaparkan oleh Sugandha (1992), bahwa pelayanan publik dituntut untuk lebih profesional (New Public Manajemen, NPM), memiliki jiwa enterpreneur (Entrepreneurial Goverment, EG), dan mampu bertindak sebagai fasilitator (New Public Servic, NPS). NPM lebih menekankan pada keprofesionalismean pelayanan publik dan difokuskan kepada manajemen pelayanan publik misalnya pemangkasan biaya tinggi, perampingan kelembagaan dan terciptanya semangat kompetisi. EG mengedepankan tentang pemberdayaan masyarakat, berorientasi pada hasil, desenteralisasi dan mendorong partisipasi, dan lebih mengutamakan peran katalisator ketimbang sebagai pengelola pelayanan publik. Sedangkan teori NPS memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut teori NPS birokrasi harus dilakukan secara demokratis, dilakukan secara rasional dan strategis dengan memperhitungkan ekonomi dan organisasi, mengutamakan aspek dialogis demi tercapainya kesepakatan pelayanan, mengganggap pelanggan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban, memberlakukan diskresi dan akuntabel, memiliki motivasi yang kuat untuk melayani masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan warga.

III. PEMBAHASAN

Kondisi birokrasi Indonesia yang sangat buruk mengakibatkan masyarakat berupaya untuk menghindari birokrasi karena panjangnya birokrasi dan relatif lama. Kondisi ini diperparah dengan adanya korupsi di tubuh birokrasi pemerintahan. Ini semua adalah efek domino dari tidak efektifnya birokrasi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan PERC menunjukkan bahwa Indonesia berada di level bawah kualitas birokrasi. Kebijakan desentralisasi birokrasi pun sampai sekarang tidak membuahkan hasil. Malah memperparah kondisi birokrasi dengan banyak para birokrat daerah yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sedangkan kebijakan sentralisasi birokrasi menjadikan pelayanan birokrasi berbelit-belit, korup di tingkat pusat pemerintahan, dan terjadi pemborosan 30% dari anggaran setiap tahunnya. Sehingga masyarakat menilai bahwa birokrasi publik cenderung menjadi semakin jahat dan mengerikan. Reformasi birokrasi yang komprehensif mungkin bisa dijadikan sebuah alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan birokrasi.

Sebenarnya konsep reformasi birokrasi telah dirumuskan sejak pemerintahannya Presiden Habibie. Dan pada waktu itu rencananya konsep itu akan segera dilaksanakan. Tiba-tiba pemerintahan Presiden Habibie berakhir maka berakhir pula upaya reformasi tersebut. Karena setelah pemerintahan Habibie, pemerintah dilanda krisis, maka upaya reformasi birokrasi tidak menjadi fokus, pemerintah memfokuskan bagaimana nilai rupiah bisa naik, pengangguran menurun dan investor asing berduyun-duyun datang ke Indonesia. (Miftah Thoha, 2005).

Selanjutnya pemerintahan SBY-JK bergulir, yang merupakan hasil PEMILU langsung rakyat Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 12 Agustus 2005 mengatakan akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi yang akan dipimpin langsung oleh Presiden. Akan tetapi sampai sekarang satgas ini tidak terdengar jelas kinerjanya. Apakah ini hanya sebuah trik SBY untuk menaikan citra ? kita tidak pernah tahu. Yang jelas, permasalahan birokrasi dari mulai birokrasi pemerintahan sampai birokrasi pelayanan publik harus diperbaiki, karena banyak masyarakat yang enggan dan takut kepada birokrasi.

Permasalahan birokrasi di Indonesia memang sebuah permasalahan yang kompleks, dan membutuhkan sebuah solusi yang komprejensif untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa alternatif solusi antara lain sebagai berikut :

1. Perbaikan Moralitas Bangsa dari Mulai Rakyat Sampai Pejabat Pemerintah

Moral menjadi salah satu pilar yang terpenting dalam perbaikan nurani masyarakat. Moral sebagai sistem yang mengatur kesinergisan kerja ketiga komponen yang saling berhubungan,yakni Pemerintah, komponen swasta dan rakyat, yang idealnya dapat menjadi komponen-komponen pendukung untuk melahirkan sistem pemerintahan yang baik. Berbagai program solutif terkait perbaikan moral yang dapat dicanangkan pemerintahan SBY-JK antara lain :

a. Kegiatan Rutinan Keagamaan

Kegiatan ini dapat diselenggarakan oleh institusi pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan. Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan nurani yang berimplikasi pada perbaikan moral. Misalnya, pengembangan wawasan karyawan dengan sarana training motivasi tentang pentingnya kecerdasan emosi dan spritualitas sehingga mendorong lahirnya sebuah etos kerja yang baik, selain itu program ini juga diarahkan untuk memperbaiki dan membina sebuah hubungan yang tidak hanya bersifat profesionalisme saja melainkan mencoba memulai untuk membangun sebuah prototype pendidikan akhlak dalam tim kerja.

Meski kegiatan ini dilakukan oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah secara mandiri, namun bukan berarti pemerintah lepas kendali terhadap keberlangsungan program keagamaan ini. Pemerintah tetap berkewajiban untuk mendukung program ini sebagai program rutinan yang wajib dimiliki oleh tiap lembaga/institusi manapun yang berdomisili di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Dukungan pemerintahan dapat berupa Instruksi Presiden (inpres) mengenai kewajiban tiap lembaga untuk mempunyai program rutinan keagamaan mingguan yang diperuntukkan untuk setiap lapisan kedudukan dari layer puncak hingga layer terbawah. Instruksi Presiden merupakan hal yang dirasa tepat dibanding bentuk peraturan perundangan lainnya, karena kalau menggunakan peraturan perundangan yang harus melewati birokrasi pengesahan dari DPR maka keberlangsungan program ini akan terbengkalai. Padahal semakin cepat program ini terealisasi semakin cepat pula moral para aparatur pemerintah dan non pemerintah dapat sedikit terayomi.

b. Perbaikan Kurikulum Pendidikan di Instansi Pendidikan

Dunia pendidikan merupakan celah yang sangat strategis dan significant dalam perbaikan moralitas masyarakat sejak dini. Ketika permasalahan moral menjadi permasalahan dasar adanya tindakan korupsi melalui jalur birokrasi, maka sudah sewajarnya jika dilakukan tindakan kuratif dalam mencegah tabiat korupsi birokrasi sehingga tidak sampai menjadi tabiat yang merupakan kebanggaan para pelakunya. Setidaknya melalui pendidikan moral keagamaan yang baik akan tercipta suatu generasi yang sadar dan paham akan perbedaan kebaikan dan kebatilan. Sehingga ketika mereka berada dalam zona tidak aman dari korupsi, mereka sudah dapat mengantisipasi untuk menghindarinya karena moralitas keagamaan sudah melekat dan mendarah daging dengan diri mereka.

Pembelajaran tentang moralitas beragama yang di dalamnya disisipkan doktrinasi anti korupsi dengan pendekatan agama dan budaya, harus dimulai dari tingkat pendidikan dasar yakni Play Group, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat, Sekolah Menengah Atas dan sederajat, hingga instansi pendidikan lainnya dengan metode yang dapat disesuaikan dengan metode pengajaran lembaga tersebut. Dalam hal ini pemerintah perlu menyusun kurikulum pendidikan yang harus diajarkan kepada obyek pendidikan instansi pendidikan tersebut. Dalam penyusunannya pemerintah perlu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh keagamaan dan pendidikan yang akredible dan terlegitimasi. Selain itu, kurikulum yang dibuat harus disisipkan pendidikan anti korupsi seperti yang dilakukan di Cina. Sehingga generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa paham dan memiliki kesadaran untuk menjauhi korupsi. Hal ini sudah diaplikasikan di salah satu sekolah negeri yang ada di Kota Bogor yakni Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Bogor. Dimana siswa mendapatkan pendidikan moral secara intensif melalui kegiatan mentoring yang diadakan oleh pihak sekolah sendiri.

2. Perbaikan Sistem Pelayanan Publik

Kegagalan pemerintah dalam meyelenggarakan birokrasi yang menghargai hak dan martabat warga negara sebagai pengguna pelayanan publik melemahkan legitimasi hukum dan hal tersebut berdampak pada ketidakpercayaan pihak asing atau swasta untuk menanamkan modalnya di suatu daerah karena tidak adanya kepastian dalam pelayanan publik. Selain itu, sistem pelayanan publik masih menghadapai banyak kendala seperti lemahnya mekanisme hukum dan sistem birokrasi yang masih bersifat paternalistik, kelambatan organisasi dalam menyesuaikan perubahan, rendahnya kemampuan aparat birokrasi dalam melakukan tindakan diskresi dan kelangkaan komitmen pemimpin untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan transparan. Berikut berbagai usulan perbaikan sistem pelayanan publik :

a. Sistem Kontrak pelayanan publik

Tujuan utama dalam pelembagaan kontrak ini adalah membuat pelayanan publik menjadi lebih responsif, transparan dan akuntabel. Pelembagaan ini pernah terjadi pada proses pelayanan pembuatan KTP, akta kelahiran dan pelayanan puskesmas, salah satu hal positif dari kontrak pelayanan ini adalah dibentuknya forum kontrak pelayanan yang terdiri dari berbagai stake holder ( aparat birokrasi, anggota LSM, pers dan kalangan dunia usaha , dan pihak lain yang menggunakan layanan publik ). Setiap masalah dan hambatan yang dialami dibicarakan secara terbuka, permasalahan timbul dari persektif penyedia layanan dan pengguna layanan. Sistem kontrak pelayanan juga mengedepankan transparansi dalam masalah biaya dan waktu bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak bingung dalam menghadapi permasalahan birokrasi.

b. Desentralisasi Kekuasaan Administrasi Publik (Agency)

Kekuasaan dalam birokrasi pemerintah selama ini dipergunakan sangat sentralistis dan eksesif. Ada korelasi yang positif antara tingkatan hieraraki jabatan dalam birokrasi dengan kekuasaan (power). Semakin tinggi layer atau lapis hierarki jabatan seseorang dalam birokrasi maka semakin besar kekuasaannya, dan semakin rendah lapis hierarkinya semakin tidak berdaya (powerless). Adapun, yang berada di luar lapis-lapis hierarki (beyond the hierarcy) adalah rakyat yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi kekuasaan birokrasi.

Rakyat yang mestinya memperoleh pelayanan dari birokrasi pemerintah tidak didapatkan karena konstelasi kekuasaan seperti itu maka situasinya dibalik, rakyat melayani birokrat. Penggunaan kekuasaan seperti itu lebih memberikan penekanan pada sisi power dilihat dari perspektif capacity to act (Hindess, 1996). Birokrasi pemerintah mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandangnya, sehingga terbentang hubungan yang tidak imbang (unequal relationship) antara birokrasi pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang dikuasai. Hal ini dapat terlihat dari berbagai macam sistem birokrasi publik yang bukan memberdayakan rakyat namun, justru memperdayakan masyarakat itu sendiri, seperti halnya ketika berinteraksi dengan birokrasi pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang amat kompleks dan penuh dengan pungutan liar illegal.

Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah pembentukan suatu agency yang mengatur segala hal terkait dalam prosedur pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi). Agency ini memiliki prosedur lengkap mengenai pembuatan SIM, mulai dari system pelatihan menyetir, pencerdasan tentang undang-undang penyetiran sampai sertifikasi SIM yang akan dikeluarkan kepada khalayak. Ketika suatu saat ada orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka orang ini akan diberikan kembali pemahaman tentang peraturan lalu lintas untuk kembali mendapatkan sertifikasi kembali setelah melakukan pelanggaran.

Sistem agency ini sudah lama berjalan di Jepang. Di Jepang, untuk mendapatkan SIM seseorang harus melewati prosedur yang ketat dan dalam satu pintu birokrasi. Dengan birokrasi yang satu pintu ini, memperkecil peluang pejabat birokrasi untuk melakukan korupsi karena sistem ini mengedepankan transparansi dari segi biaya dan waktu. Akan tetapi sistem ini juga harus dilengkapi kontrak pelayanan yang di publish ke masyarakat. Selain di Jepang, sistem ini juga sudah berhasil di perguruan tinggi. Contohnya di Fakultas Teknologi Pertanian IPB, semua birokrasi pelayanan mahasiswa dilakukan oleh satu unit pelaksana teknis yang khusus melayani kebutuhan mahasiswa.

Agency berbeda dengan privatisasi karena diantara keduanya terdapat perbedaan yang dirasa cukup mendasar, berikut perbedaan antara keduanya:

1) Agency lebih bersifat korporatisasi

· Mereformasi Unit Pelaksana Pelayanan Pemerintah (UP3)

· Menggunakan prinsip manajemen modern tetapi tetap dimiliki negara

· Memperkerjakan PNS, tanpa rekruiting pegawai baru.

· Bersifat nirlaba agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

2) Privatisasi

Mengalihkan peran provider pelayanan kepada masyarakat yang semula oleh pemerintah menjadi perusahaan swasta yang didorong untuk berkompetensi, memperkerjakan pegawai bukan PNS dan bersifat cenderung laba.

Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Agency merupakan salah satu alternatif dari 4 bentuk instansi yang ditawarkan dalam proses pendistribusian Public Governance. Pada negara-negara maju peranan Agency terasa amat penting, hal ini terlihat dari jumlah agency yang rata-rata diatas 100 lembaga. Berikut data yang menunjukkan kuantitas agency pada beberapa negara maju:

· Inggris : 131 lembaga, 75 % civil servant-nya

· Swedia : 300 lembaga, hampir semua civil servant-nya

· Perancis : 1.300 lembaga CG, 50.000 lembaga LG

· Belanda : 339 lembaga, 30-80% civil servant-nya

· Jerman : hanya 6 % civil sevant-nya

· Kanada : 3 lembaga, 35 % civil servant-nya

Terlepas dari hal diatas, sebaik apapun agency bekerja atau sebijak apapun pemerintah bertindak sebagai quality control, namun tidak ada sosialisasi yang baik dari pemerintah dan agency kepada masyarakat tentang sistem birokrasi maka akan sia-sia saja. Sosialisasi harus memuat tentang urgensi pelatihan dan pengayoman tentang pedoman berlalu lintas, dengan kata lain sosialisasi ini bersifat persuasive.

c. Reorganisasi Kelembagaan Pelayanan Publik

Seperti yang telah dipaparkan di atas, sistem agensy menharuskan pemerintah me-reorganisasi lembaga-lembaga pemerintah yang berhubungan dengan urusan-urusan publik. Seperti pembuatan SIM, dengan sistem agency, pembuatan SIM tidak lagi dilakukan oleh kepolisian, akan tetapi dilakukan oleh lembaga yang khusus menangani masalah perizinan mengemudi. Akan tetapi, agency ini tidak terlepas dari UU yang mengatur lalu lintas dan POLRI atau kepolisian sebagai garda terdepan dalam pengaturan lalu lintas. Agency harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga pembagian peraan dalam menyelesaikan permasalahan pelayana publik dapat berjalan dengan baik.

3. Teknologi Informasi atau E-Government dalam Manajemen Pelayanan Publik

E-Government adalah sistem manajemen informasi dan manajemen layanan masyarakat berbasis internet.

Ide dasar dalam E-Government adalah agar pelayanan publik lebih transparan, cepat, dan murah. Layanan yang diberikan berupa pelayanan mandiri dan peran aktif masyarakat, dimana masyarakat dapat melakukan secara mandiri registrasi perijinan, memantau proses penyelesaian dan melakukan layanan publik lainnya. Dengan adanya fasilitas ini masyarakat menjadi lebih produktif, karena masyarakat tidak perlu antri dalam waktu lama hanya untuk mengurus satu perijinan saja. Sehingga waktu yang tersedia dapat terpakai secara efektif.

Kemajuan teknologi merupakan salah satu alternatif solusi untuk meminimalisir terjadinya praktik kecurangan dalam pelayanan publik. Akan tetapi mungkin dalam benak kita timbul suatu pertanyaan, apakah mungkin kita bisa menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan publik ?. Pertanyaan ini berangkat dari masih kurangnya akses-akses internet di daerah, sehingga tidak memungkinkan sistem ini berjalan. Sebenarnya, pertanyaan itu bisa dijawab oleh adanya program dari pemerintah untuk memasyarakatkan internet dengan mempermudah akses internet ke daerah-daerah bahkan sampai tingkat kecamatan atau mungkin desa.

Langkah awal sebagai terobosan pemerintah untuk memasyarakatkan internet sekaligus menggunakannya untuk kegiatan pemerintahan bisa dilakukan oleh pemerintah dengan membuat prototipe kawasan cyber seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Apabila program itu berjalan sukses, pemerintah bisa melebarkan programnya lagi ke pelosok desa dengan menggandeng investor dari dalam maupun luar negeri. Investor pun akan berduyun-duyun untuk menginvestasikan dananya untuk program ini, karena pemerintah sudah membuktikannya terlebih dahulu.

4. Peningkatan Profeionalisme Birokrasi dengan Pendekatan Reward Merit System

Douglas Yates (1982) menyatakan bahwa ada dua model yang kontradiktif yang bisa dipergunakan untuk membuat bagaimana pemerintahan dapat bekerja dan terstruktur, yaitu model pluralist-democracy dan model administrative-efficiency, kedua model ini cenderung diartikan sebagai doktrin dalam memerintah sebuah negara atau pemerintahan.

Pokok-pokok pemikiran dalam model adminstrative-efficiency menekankan proses kebijakan publik ialah efisiensi, yaitu diperolehnya suatu hasil yang terbesar dengan biaya yang terkecil, bahwa birokrat haruslah seorang pejabat yang profesional dipilih dan diangkat secara kompetitif berdasarkan kompetensi dan merit, dalam sistem merit kealian masing-masing individu diorganisasikan secara efektif kedalam suatu spesialisasi fungsi . Secara garis besar sistem merit mengupas beberapa hal yang terkait dengan profesionalisme etos kerja, yaitu :

1. Sistem merit menekankan kepada profesionalisme bagi pengisian jabatan birokrasi. Seseorang yang mempunyai kompetensi dan keahlian sesuai yang dibutuhkan oleh suatu jabatan tertentu dapat diangkat untuk menduduki jabatan tersebut. Lazim digunakan untuk memilih seseorang dengan jabatan karier birokrasi, semisal dirjen, sekjen, deputi, kepala biro dan lain sebagainya. Gejala pengangkatan atau pemilihan pejabat birokrasi tampaknya sudah menghilangkan prinsip merit ini, kasus-kasus pencopotan jabatan banyak terjadi di badan pemerintah bahkan semakin tidak mengindahkan lagi prinsip pengangkatan pejabat negara tidak berdasarkan pada kualifikasi individu.

2. Instrumen dalam membantu tegaknya birokrasi yang profesional dalam dunia kerja. Penghapusan monoloyalitas sentralistik setidaknya dapat mengurangi praktik sistem spoil and patronage. Studi kasus pada penerimaan CPNS yang merupakan pengantar sebagian masyarakat untuk duduk sebagai bagian dari birokrat pemerintah, dengan tidak hanya mengandalkan kemampuan logika dan analitik saja, sebaiknya setiap CPNS pun turut mengikuti ujian kepribadian yang lebih mendalam dan hubungannya relatif erat dengan moral tiap individu.

Dengan mengusung asas demokrasi, Indonesia selayaknya dapat menjunjung tinggi sistem merit secara konsekuen dan menerapkannya dengan baik dibidang administrasi publik maupun politik pemerintahan.

5. Penghargaan Bagi Pejabat Birokrasi yang Telah Menyelesaikan Tugas dengan Baik Berupa Reward Materi dan Pemberian Sanksi Tegas Kepada Pejabat yang Diduga Berbuat Kecurangan dalam Birokrasi.

Langkah ini perlu dilakukan oleh seluruh lembaga pemerintahan khususnya lembaga pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Seperti pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa. Proyek ini sering dijadikan ajang korupsi oleh panitia, peserta, kontraktor dan konsultan. Kelemahan utama dalam pengadaan proyek yaitu panitia proyek yang cenderung korup. Oleh karena itu, pemerintah atau instansi yang bersangkutan harus memberikan uang insentif kepada panitia sehingga panita tidak lagi meminta uang dari peserta tender.

Contoh di atas adalah satu dari beribu contoh kasus korupsi birokrasi yang disebabkan kecilnya gaji pegawai negeri, di mana mereka memilih untuk menerima uang suap dari pelanggan birokrasi dengan alasan untuk memenuh permasalahan finansial keluarga. Permasalahan ini harus diantisipasi dengan pemberian insentif yang layak sesuai tugas yang diselesaikannya.

Selain itu penghargaan, pemberian sanksi yang tegas pun harus diberikan kepada pejabat yang terbukti melakukan korupsi dalam penyelenggaraan birokrasi. Ini merupakan peringatan sekaligus upaya preventif untuk membersihkan suatu institusi yang berhubungan dengan urusa-urusan publik dari orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi.

6. Optimalisasi Kinerja Aparat Penegak Hukum, Lembaga Peradilan dan kejaksaan dengan Pengembangan Sektor Publik

Indonesia sebagai negara Demokrasi tengah berusaha menempatkan dan menyesuaikan diri ke arah pemerintahan yang lebih demokratis, prasyarat utama yang setidaknya harus dilalui adalah terlaksananya agenda politik dalam transformasi nilai yang berlangsung pada penyelenggaraan publik negara. Munculnya lembaga-lembaga legislatif baru sebagai hasil rumusan alternatif politik serta aspek kebebasan berserikat dan berinspirasi. Setidaknya terdapat dua hal yang mendasari setiap kinerja aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan kejaksaan lebih koheren, yaitu :

a. Political Willingness

Proses pengkajian secara analitik terhadap gejala hukum yang terjadi yang kemudian menjadi rumusan strategi. Lahirnya lembaga-lembaga pemberantasan korupsi hendaknya berawal dari sebuah i’tikad baik ”political willingness” dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan birokrasi yang sebagian besar menyebabkan korupsi. Niatan baik dalam memperbarui keadaan ini dapat menjadi entry point dari alternatif-alternatif solusi yang ada. Selain itu, hal ini menandakan sebuah keseriusan komponen bangsa dalam menyelesaikan permasalahan birokrasi ini.

b. Agenda Nasional Pemberantasan Korupsi

Agenda pemberantasan korupsi harus menjadi agenda selurh rakyat Indonesia dan mengedepankan perbaikan moral dan sistem birokrasi yang ada selain menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang telah terjadi. Karena tanpa adanya moral dan sistem yang mendukung, Indonesia tidak akan terbebas dari korupsi.

Penguatan lembaga hukum yang berhubungan dengan peran dan kapasitas politik menjadi langkah awal upaya preventif. Publikasi strategi tentang pemberantasan korupsi membutuhkan kode etik publik dalam mentransfer nilai-nilai kepada masyarakat, seperti pengembangan kurikulum penyuluhan anti korupsi sehingga adanya sebuah jaminan kepada masyarakat akan terciptanya sebuah publikasi hasil monitoring evaluasi lembaga anti korupsi.

7. Pencerdasan Birokrasi dan Hukum Bagi Masyarakat

Satu kelemahan pemerintah dalam usaha pemberdayaan masyarakat agar memiliki peran yang significant dalam tindakan pengawasan kinerja pemerintah adalah tidak adanya pencerdasan birokrasi bagi masyarakat sipil (civil society). Selama ini birokrasi hanya dimiliki oleh orang-orang golongan birokrat dan intelektual yang peduli pada dinamika perbirokrasian Indonesia, sedangkan golongan-golongan semacam itu merupakan golongan minoritas dalam masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan pencerdasan birokrasi dan hukum bagi masyarakat sipil lainnya secara komprehensif. Pencerdasan birokrasi ini dilakukan oleh pemerintah daerah beserta aparat-aparatnya amat memegang peranan penting dalam proses pencerdasan birokrasi dan hukum ini.

Semenjak otonomi daerah diberlakukan melalui UU No. 22 tahun 1999, harusnya pemerintah daerah lebih berperan dalam segala aspek pencerdasan birokrasi masyarakat, karena sebagian birokrasi dikelola oleh daerah. Pencerdasan birokrasi dan hukum haruslah menjadi program kerja nyata bagi pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia. Setidaknya pencerdasan tentang pembuatan KTP dan SIM menjadi agenda awal dari pencerdasan birokrasi dan hukum ini. Sehingga ketika masyarakat memasuki birokrasi KTP atau SIM, mereka dapat paham dan mengerti tentang prasyarat dan prosedur resmi pembuatan KTP atau SIM tersebut, termasuk pembiayaan yang jelas pada tiap tingkatan birokrasi. Apabila terdapat indikasi kecurangan mereka dapat menghindar dan bahkan dapat bertindak arif menyikapi kecurangan tersebut.

Pencerdasan birokrasi dan hukum ini dapat dimulai dari kelurahan sebagai instansi pemerintahan terendah di masyarakat. Pencerdasan dapat berupa pembuatan leaflet dan brosur yang disebar kepada masyarakat luas, baik pedagang, pegawai ataupun para Ibu Rumah Tangga.

8. Netralitas Birokrasi

Netralitas birokrasi mengandung arti bahwa birokrasi memiliki keberpihakan kepada rakyat banyak dan mengedepankan aspek saticfation kepada masyarakat. Masyarakat menjadi stakeholders utama dalam penyelenggaraan birokrasi.

Birokrasi dan politik tidak bisa dibedakan secara pasti, politik dapat menjadi master birokrasi dan kekuatan yang berasal dari partai politik yang memenangkan pemilu di negara demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi. Pada zaman orde baru, tampak bahwa kemenangan suatu partai politik dapat memimpin dan mengendalikan pemerintahan ini dengan keinginannya, artinya secara tidak langsung master birokrasi berasal dari partai politik tersebut.

Pada hakikatnya netralitas birokrasi adalah sistem dimana master birokrasi tidak akan berubah secara temporal dan tergantung pada warna partai politiknya, akan tetapi birokrasi yang menuntut profesionalisme sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsi negara atau pemerintahan dengan tidak dilakukan untuk kepentingan politik tertentu. Birokrasi harus terbebas dari semua kepentingan politik yang ada. Contohnya pada jaman orde baru, birokrasi dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan golkar atas Indonesia. Oleh karena itu, setelah masa reformasi ini, pastikan bahwa birokrasi tidak ditunggangi oleh kepentingan politik suatu golongan yang berniat untuk menghancurkan negara ini.

9. Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Aspek Kelembagaan Pemerintahan

Masyarakat sipil atau madaniah adalah masyarakat yang mencerminkan adanya demokrasi, kesetaraan, transparansi, kemajemukan, perbedaan, intelektualitas dan berdasarkan atas hukum syar’i yang kuat (Nurcholish Madjid, 1999). Masyarakat ini berada di luar private sector, perubahan paradigma pembangunan administrasi pemerintahan telah menempatkan civil society pada posisi sentral subyek pembangunan, orientasi manajemen pemerintah dialihkan kedalam pasar, aspirasi masyarakat menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Hal ini juga sesuai prinsip good governace, bahwa pemerintah harus menjamin adanya transparansi dan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga pemerintah dan rakyat dapat bekerja sama dalam pembangunan.

Semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan birokrasi masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui sekaligus mengkritisi penyelenggraan birokrasi dan pemerintahan

IV. PENUTUP

Permasalahan birokrasi merupakan salah satu akar masalah yang harus dibenahi dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia. Pergantian sistem kekuasaan dan warna partai politik yang secara langsung turut mencampuri proses pembuatan kebijakan publik pada zaman orde baru, merupakan cikal bakal terciptanya kegiatan-kegiatan mal birokrasi yang menumbuh suburkan prkatek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kegiatan mal birokrasi yang dilakukan di tingkat parlemen maupun lembaga layanan publik terhadap masyarakat sama-sama membawa sebuah hal yang buruk terhadap upaya perbaikan reformasi birokrasi.

Angka dan persentase yang menunjukkan bahwa Indonesia dengan cepat menggungguli negara berkembang dalam prsetasi kebobrokan sistem birokrasi yang mengikutsertakan kegiatan korupsi yang kompleks sebagai dalih akan ketidakcukupan gaji pegawai pemerintah sampai pada kesempatan eksekutif dan eksklusif dalam membaca dan mengelola kucuran dana subsidi pemerintah untuk dijadikan sebuah rent system yang menguntungkan kepentingan yang tidak berpihak.

Beberapa hal mengenai reformasi birokrasi diharapkan dapat menjadi sebuah tawaran alternatif solusi untuk memperbaiki design awal reformasi ini, masalah moral merupakan masalah asasi yang bersumber pada pola nalar dan agama manusia dalam memandang kehidupan secara proposional, selain bentuk reformasi lainnya seperti pengembangan ilmu administrasi publik, netralitas birokrasi, merit system dan yang terbaru mengenai pengembangan E-Government dalam pelayanan on line langsung kepada masyarakat yang diharapkan dapat mengurangi celah kegiatan korupsi sebagai dampak tatap muka antara masyarakat dan penyelenggara pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Kumorotomo, Wahyudi. et al. 2005. Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi Parlementer. Gava Media, Jakarta.

Dwiyanto, Agus. et al. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Thoha, Miftah. 2002. Birokrasi & Politik di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

BIODATA PENULIS

Nama : Redy Hendra Gunawan

Tempat, Tanggal lahir : Jalaksana, 25 Juni 1986

Alamat : Jl. Lingkar Kampus IPB, Wisma Al-adalah RT 04/006 Balebak, Kel. Balumbang Jaya, Bogor 16680

Aktivitas Organisasi : KETUA BEM FATETA IPB 2005-2006

Email : Redysfer@yahoo.com

Nama : Nurleyla Hatala

Tempat, Tanggal lahir : Bekasi, 12 Agustus 1985

Alamat : Jl. Lingkar Kampus IPB, Wisma Tidar Balio, Kel. Balumbang Jaya, Bogor 16680

Aktivitas Organisasi : Staff PSPK KAMMI Daerah Bogor

Nama : Yossy Renggo Wardhani

Tempat, Tanggal lahir : Depok, 25 April 1985

Alamat : Jl. Lingkar Kampus IPB, Wisma Citra Islami Balio, Kel. Balumbang Jaya, Bogor 16680

Aktivitas Organisasi : Staff DEPLU LDK DKM Al Hurriyyah IPB

Berpolitik ? Siapa Takut !!!

2006-02-22T14:18:00.000+07:00

Kalau kita berbicara masalah politik, pasti orang-orang di sekitar kita langsung menjauh, atau minimal orang itu mengaggap kita sebagai orang yang tidak waras. Kebanyakan orang menganggap politik sebagai barang yang sadis, ngeri, kotor, dan licik. Mungkin kamu juga menganggap seperti itu, hanya diri kamu yang tahu. Yang jelas bagi saya politik itu indah, menyenangkan, dan menantang.

Kenapa saya bisa berkata seperti itu ? jawabannya simple. Perhatikan baik-baik.

Pertama, kalau ditelusuri dari arti kata politik, politik dalam bahasa arab sama dengan siyasah yang secara etimologis artinya mengurus, mengatur, mengendalikan dan membuat kebijaksanaan. Nah dari artinya saja tidak ada yang bersifat ngeri, kotor, seperti yang orang sangka. Sebenarnya kehidupan sehari-hari kita juga penuh dengan siyasah. Seperti mengatur agenda harian, mengatur keuangan, memutuskan sesuatu dan lain sebagainya. Jadi, jelas bahwa politik itu tidak kotor, hanya orang-orang yang berpolitik yang membuat kotor. Sehingga orang yang berpolitik harus bersih aqidahnya, akhlaknya, dan pemahamannya harus menyeluruh.

Kedua, agama kita -Islam- tidak pernah mengajarkan kita untuk tidak berpolitik. Betul ndak ? Rasulullah SAW saja sangat piaway dalam berpolitik. Contohnya ketika beliau melakukan perjanjian hudaibiyah -Bukannya perjanjian tentang genjatan senjata merupakan bagian dari politik- .dimana itulah titik balik politik islam. Para sejarawan dan politikus barat menganggap perjanjian hudaibiyah adalah keberhasilan politik Nabi Muhamad SAW. Nah kalau Rasul aja berpolitik yang notabene manusia yang mulia -dalam hidupnya hanya dua kali kesalahan- lalu kenapa kita sebagai manusia yang banyak salah tidak berpolitik. Kamu tinggal memilih mengikuti Rasulullah atau tidak!!

Gimana ? sekarang sudah jelas kenapa kita harus takut untuk masuk dan berkecimpung di dunia politik. Katakan, POLITIK ? siapa TAKUT.

BBM, Listrik dan Kebijakan Energi

2006-02-22T13:58:00.000+07:00

Tahun 2005 dan 2006 adalah tahun dimana Indonesia mengalami ‘peningkatan’ yang cukup signifikan di beberapa hal. Setelah peningkatan harga BBM -terjadi dua kali- pada tahun 2005 tepatnya pada bulan maret dan september 2005, pemerintah rencananya akan kembali ‘meningkatkan’ Tarif Dasar Listrik (TDL). Spontan dua kebijakan itu menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, dari mulai rakyat sampai praktisi. Akan tetapi, sejumlah reaksi yang dilontarkan dari berbagai kalangan itu tidak menggemingkan niat pemerintah untuk tetap meneruskan kebijakannya. Kalangan yang terus bereaksi pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika kebijakan tersebut sudah disahkan. Penyebabnya adalah pemerintahan SBY-JK seakan-akan merupakan pemerintahan rakyat sesunguhnya, karena SBY-JK adalah pasangan presiden pilihan rakyat dan didukung oleh rakyat.
Dominansi pemerintahan SBY-JK yang notabene merupakan ‘pemerintahan pilihan rakyat’ tidak bisa dibendung lagi. Pemerintah semakin gencar mengeluarkan kebijakan yang cenderung menyengsarakan rakyat. Akibat kenaikan BBM saja, rakyat harus menanggung beban yang sangat berat. Biaya transportasi naik dua kali lipat, harga-harga kebutuhan sehari-hari pun melonjak tinggi dan yang lebih memprihatinkan banyak rakyat yang melakukan bunuh diri karena kondisi ekonomi yang sulit setelah harga BBM naik. Bulan depan pemerintah akan menaikan tarif dasar listrik sampai dua kali lipat juga, lalu apa yang terjadi pada rakyat Indonesia ke depannya.

Listrik Bergantung pada BBM
Permasalahan BBM menjadi sangat pelik, ketika pemerintah kemungkinan tahun ini akan kembali menaikan harga BBM sampai harga BBM dalam negeri mendekati atau sama dengan harga BBM internasional. Akan tetapi apakah dengan menyamakan harga BBM dalam negeri dengan harga internasional merupakan sebuah solusi untuk menutupi ‘defisit anggaran’ akibat subsidi BBM. Dan jika tahun ini BBM naik lagi, maka kemungkinan besar TDL pada tahun ini akan naik dua kali atau naik 200%. Karena salah satu alasan PLN untuk mengajukan kenaikan TDL kepada DPR adalah naiknya biaya produksi dan operasional listrik yang disebabkan kenaikan harga BBM. Dengan kondisi ini praktis bahwa PLN -di luar permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi PLN seperti inefisiensi- sangat bergantung pada harga BBM. Jika BBM naik maka tidak lama pula TDL akan naik. Pertanyaannya apakah terjadi korelasi positif dalam hal ini. Kita bisa langsung menjawabnya, TIDAK!
Kita perlu memahami bahwa BBM adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui (ireversible). Persediaan minyak bumi kita hanya bisa mencukupi kebutuhan untuk 20-30 tahun lagi. Jika semua kegiatan penyedian energi nasional termasuk listrik dibebankan pada BBM, maka praktis waktu 20-30 tahun itu akan berkurang dengan semakin menipisnya minyak bumi. Oleh karena itu, pemerintah harus memulai memikirkan nasib bangsa Indonesia jika minyak bumi kita habis.
Berdasarkan Perpres no 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional pemerintah harus memfokuskan kebijakannya pada pencapaian sasaran kebijakan energi nasional yang menyaratkan bahwa pemanfaatan minyak bumi menjadi kurang dari 20%, gas bumi menjadi lebih dari 30%, batubara menjadi lebih dari 33%, bahan bakar nabati (biofuel) menjadi lebih dari 5%, panas bumi menjadi lebih dari 5%, energi baru dan energi terbarukan lainnya, khususnya biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi lebih dari 5%, batubara yang dicairkan (liquefied coal) menjadi lebih dari 2%. Implementasi dari Perpres tersebut yaitu pemerintah harus mulai membangun pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang berasal dari non minyak bumi. Seperti pembangkit listrik dengan geotermal (panas bumi), angin, gas bumi dan lain-lain. Contoh daerah yang sudah melaksanakan itu adalah di daerah Oeledo, Kupang. Di sana digunakan pembangkit listrik tenaga angin dan photovoltaik, hasilnya pembangkit ini bisa mensuplai energi untuk 175 KK selama 24 jam dengan biaya per bulan Rp 5000-Rp 10000. Sehingga, penyediaan listrik secara otomatis tidak dipengaruhi oleh kenaikan BBM.

BBM, TDL dan Dana BLT
Tahun 2005 menjadi ricuh, dikala pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat sebesar Rp.100.000/bulan/kepala keluarga. Ditinjau dari aspek ekonomi, sebetulnya kebijakan pemerintah mengenai BLT (bantuan langsung tunai) tidak memberikan perubahan signifikan bagi peningkatan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM dan TDL. Justru mengundang konflik dan membuka celah korupsi. Kenapa BLT itu ada ? berawal dari kebingungan pemerintah untuk meredam ‘kemarahan’ rakyat dengan kenaikan BBM september lalu, kemudian dengan pintar pemerintah mencantumkan kebijakan ini di dalam Perpres no 5 tahun 2006 pasal 3 ayat 2 (c) tentang pemberian bantuan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya kebijakan bantuan tunai itu, maka ketika pemerintah menaikan TDL atau BBM (berapa persen pun kenaikannya) maka iming-iming yang diberikan kepada rakyat agar tidak ‘marah’ yaitu BLT. Sangat lucu, sebuah kebijakan energi yang notabene mengatur tentang penyediaan energi nasional akan tetapi mengatur juga masalah bantuan tunai untuk masyarakat.

Kebijakan Energi ?
Jika kita melihat Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional, kita akan menemukan beberapa hal yang kritis dalam kaitannya dengan masyarakat. Salah satunya mengenai penetapan harga energi. Di sana dikatakan bahwa (1) Harga energi disesuaikan secara bertahap sampai batas waktu tertentu menuju harga keekonomiannya, (2) Pentahapan dan penyesuaian harga energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan dampak optimum terhadap diversifikasi energi, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti setiap kenaikan harga BBM, akan selalu diikuti dengan pemberian bantuan langsung tunai, ini sungguh tidak relevan. Kemudian harga akan terus naik sampai batas keekonomiannya. Kata keekonomiannya mengandung arti ganda. Bisa jadi harga disesuaikan dengan kondisi daya beli masyarakat atau harga akan disesuaikan dengan kondisi global (pasar). Selain itu, pasal 2 mensiratkan bahwa harga energi harus berdampak optimum bagi diversifikasi energi. Kita tahu diversifikasi energi masih memerlukan teknologi yang sangat mahal. Sehingga biaya produksi pun tinggi dan akhirnya harganya pun akan tinggi. Jika seperti itu, maka harga energi akan disesuaikan dengan kebutuhan diversifikasi energi. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa harga energi (BBM, Listrik, dan lain-lain) akan berada pada level yang sangat tinggi. Karena pemerintah sudah menyiapkan senjata ketika harga energi dinaikan, yaitu dengan dana bantuan masyarakat yang tercantum dalam pasal 5 ayat 3.

Permasalahan energi menjadi permasalahan yang sangat rumit jika pemerintah tidak memiliki Willingness untuk menyelesaikan penyediaan energi nasional. Tentunya diversifikasi energi bagi bangsa ini menjadi sebuah keniscayaan. Selain itu, penetapan harga energi harus disesuaikan dengan pendapatan riil dan daya beli masyarakat. Adapun dana bantuan langsung sebaiknya dialokasikan untuk dana pendidikan, kesehatan dan pengentasan daerah miskin. Sehingga masyarakat dapat menyekolahkan anak-anak mereka secara gratis dan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis pula.
Inefisiensi penyediaan energi juga harus menjadi perhatian pemerintah. Karena pemborosan, korupsi, dan pencurian energi masih banyak terjasi di Indonesia. Tentunya ini semua menjadi tugas BUMN yang bergerak di bidang energi untuk menyelesaikan permasalahan ini dibantu oleh aparat penegak hukum. Dengan penyelesaian masalah inefisiensi penyediaan energi maka salah satu implikasinya adalah TDL pada bulan maret 2006 tidak akan terjadi kenaikan. Sehingga rakyat pun bisa hidup dengan tenang.

Beasiswa Berkeadilan Penyelamat Generasi Penerus Bangsa

2006-01-30T19:27:00.000+07:00

Pemuda merupakan aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Di tangan seorang pemudalah sebuah peradaban akan ditentukan eksistensinya dalam sebuah pertarungan mendunia. Jatuh bangunnya sebuah bangsa pasti akan ditentukan oleh pemudanya. Pemuda adalah salah satu fase yang yang harus dilalui oleh seorang manusia, dan pada saat fase inilah semua potensi dari seorang manusia baik itu fisiknya, pemikirannya, semangatnya, dan yang lainya akan muncul secara optimal. Dan saya rasa kita juga harus tahu bahwa tidak semua pemuda memiliki predikat “agent of change”, karena hanya pemuda yang memiliki kepekaan sosial, intelektual yang tinggi, ide-ide cemerlang, semangat untuk bergerak dan berubah menjadi lebih baik saja yang punya predikat “itu”. Dan sosok “itu” akan bisa kita temukan kebanyakan mereka adalah para pemuda yang mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi, atau dengan kata lain predikat “agent of change” hanyalah dimiliki oleh seorang MAHASISWA.

Ketika Mahasiswa disebut sebagai aset bangsa yang sangat berharga, maka layaknya sebuah aset dalam sebuah perusahaan, maka ia harus dijaga keberadaanya karena kalau ia rusak maka ia akan mendatangkan kebangkrutan. Mahasiswa! yang keberadaanya sangat diharapkan oleh masyarakat karena ialah harapan untuk perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Mahasiswa tidak boleh “mati” dari karakter-karakter khas yang ia miliki. Mahasiswa harus tetap terus melangsungkan pewarisan karakter-karakter khas tersebut kepada calon-calon mahasiswa berikutnya agar tidak terjadi “penyimpangan “ image seorang mahasiswa.

Banyak cara dalam menjaga sebuah aset yang bernama mahasiswa ini salah satunya adalah memberikan rasa nyaman kepada mereka untuk menuntut ilmu tanpa terganggu masalah-masalah yang sebetulnya bisa diselaikan oleh pemerintah. Masalah-masalah yang sering menghinggapi mahasiwa adalah masalah kesejahteraan baik itu seputar biaya pendidikan yang tidak sanggup mereka bayar, biaya kebutuhan sehari-hari terutama mereka yang tinggal jauh dari orang tua, biaya bahan-bahan kuliah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang terkadang tiba-tiba diperlukan biaya yang tidak sedikit. Kalau kita lihat ternyata kebanyakan mahasiswa yang mempunyai masalah mengenai kesejahteraan ini adalah para mahasiswa yang berasal dari keluarga menengah kebawah, dan patut dicatat bahwa sebagian besar mahasiswa adalah berasal dari golongan menegah kebawah. Artinya apa? artinya adalah ternyata sebagian besar dari mahasiswa Indonesia belum memiliki kesejahteraan yang ideal agar ia merasa nyaman dalam menuntut ilmu. Menurut saya mahasiswa sejahtera adalah mahasiswa yang tercukupi kebutuhannya dalam menuntut ilmu baik segi materil, moril dan spiritual. Di sini lebih ditekankan pada aspek materil.

Apalagi sekarang disaat kondisi perekonomian bangsa yang tengah terpuruk. Nilai tukar rupiah yang merosot jatuh, harga BBM lebih dari 100% dan akan terus naik, daya beli masyarakat yang menurun dan pendapatan perkapita yang cenderung menurun. Masalah-masalah seperti inilah yang akan menambah jumlah mahasiswa prasejahtera. Disinilah peran pemerintah atau siapa saja agar masalah-masalah seperti ini dan tentunya bukan hanya ini tapi masih banyak lagi seperti degradasi moral, pergaulan bebas, dan narkoba supaya bisa ditangani secepatnya. Kenapa dengan degradasi moral, apa hubungannya dengan kesejahteraan? Karena ketika mahasiswa mengalami masalah dalam ekonomi, maka banyak dari mereka yang mengambil jalan pintas menjadi “ayam kampus”, menjual narkoba dan jalan haram lainnya. Inilah korelasi positif antara kesejahteraan dengan keberhasilan pendidikan. Ketika mahasiswa terpenuhi kesejahteraannya, maka kualitas pendidikan akan terjamin

Beasiswa!! Adalah salah satu cara yang digunakan dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan tingkat kesejahteran mahasiswa. Beasiswa biasanya diberikan oleh pemerintah, yayasan, perusahaan, dan intitusi-institusi yang bekerjasama dengan pihak universitas atau sekolah. Bentuknya pun berbeda-beda, ada beasiswa penuh dan ada juga semi beasiswa. Semi beasiswa maksudnya si penerima beasiswa harus memberikan kontribusi kepada si pemberi beasiswa, sedangkan beasiswa penuh si penerima beasiswa tidak ada ikatan yang mengikat terhadap si pemberi beasiswa. Biasanya beasiswa yang di berikan adalah dalam bentuk uang yang besarnya berbeda-beda dan periode pemberiannya pun berbeda-beda ada yang bulanan, tiga bulanan, enam bulanan atau tahunan.

Untuk mendapatkan sebuah beasiswa, biasanya mahasiswa harus memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi sebelum mengikuti persyaratan wawancara. Syarat administrasi biasanya seputar biodata, indeks prestasi, surat-surat keterangan yang menguatkan alasan kenapa dia berhak mendapat beasiswa yang sejujurnya syarat-syarat seperti diatas mudah sekali untuk dibuat oleh siapa saja baik oleh mahasiswa yang benar-benar butuh atau oleh mahasiswa yang cukup bahkan berlebih dalam finansialnya. Dan ini sebenarnya topik yang akan saya kemukakan dimana harus ada manajemen yang benar dalam mengelola beasiswa ini agar tepat sasaran. Kalau hal ini dianggap sepele, maka yang terjadi adalah banyak mahasiswa yang prasejahtera tidak mendapat sebaliknya banyak mahasiswa yang sudah mapan malah mendapat beasiswa. Hal ini banyak terjadi lantaran standarisasi administrasi yang menurut saya terlalu sempit. Kita harus membuat prioritas bahwa yang mendapat beasiswa itu disamping memang benar-benar butuh tapi juga mahasiswa yang produktif, bermoral bagus, aktif dalam kegiatan sosial. Karena mahasiswa yang seperti inilah yang harus diselamatkan, bukannya mahasiswa yang malas, tidak produktif, punya catatan kejahatan, bermoral buruk dan sebagainya. Indikator-indikator inilah yang menurut saya harus didahulukan terutama moralnya, apakah baik atau tidak, peka atau tidak terhadap problem masyarakat, karena nantinya mahasiswa yang seperti inilah yang akan berguna bagi kemajuan bangsa. Dan bukan mahasiswa yang rusak yang nantinya akan menjadi beban bagi negara.

Pekerjaan orang tua bukan sebuah indikator bahwa seorang mahasiswa itu sejahtera dan terpenuhi segala kebutuhannya. Mungkin saja mahasiswa itu tidak latar belakang keluarganya yang tidak sehat. Sehingga input materi yang dia dapatkan pun tidak mencukupi untuk dia kuliah. Penerima beasiswa harus benar-benar dipastikan melalui wawancara dengan calon penerimanya sendiri. Sehingga harapan saya di atas dapat terwujud dan beasiswa tersalurkan dengan baik.

Baik! Jadi bisa kita simpulkan ternyata peran beasiswa sangat penting sekali, tetapi sayang kebanyakan pengelolaanya masih tidak serius. Kebanyakan program beasiswa ini tidak memiliki target yang jelas baik jangka pendek apalagi jangka panjang .Selama ini rata-rata (tidak semua) program beasiswa hanya sekedar memberikan uang dan hanya sebatas itu yang penting amanah itu sudah diberikan kepada “yang berhak”. Padahal ternyata beasiswa itu tidak tepat sasaran yang akhirnya uang tersebut terbuang sia-sia karena jatuh ketangan yang salah contohnya uang itu digunakan untuk membeli barang-barang mewah, bersenang-senang, ngedrugs dll.

Oleh sebab itu buatlah target jangka pendek dan panjang ketika kita membuat program beasiswa. Mari kita selamatkan mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, bermoral, peka terhadap lingkungannya yang notabenenya mereka kebanyakan masih prasejahtera sehingga taraf kehidupan mereka akan meningkat berkat program beasiswa yang tepat sasaran dan memiliki target yang jelas. Tetunya target yang mulia demi terwujudnya bangsa indonesia yang SEJAHTERA.

...:::Proposal Nikah Buat Lelaki Yang Sudah Ngebet:::...

2006-01-26T20:52:00.000+07:00

Latar Belakang

Ibunda dan Ayahanda yang sangat saya hormati, saya cintai dan sayangi, semoga Allah selalu memberkahi langkah-langkah kita dan tidak putus-putus memberikan nikmatNya kepada kita. Amin

Ibunda dan Ayahanda yang sangat saya hormati..sebagai hamba Allah, saya telah diberi berbagai nikmat. Maha Benar Allah yang telah berfirman : "Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di ufuk-ufuk dan dalam diri mereka, sehingga mereka dapat mengetahui dengan jelas bahwa Allah itu benar dan Maha Melihat segala sesuatu".

Nikmat tersebut diantaranya ialah fitrah kebutuhan biologis, saling membutuhkan terhadap lawan jenis.. yaitu: Menikah ! Fitrah pemberian Allah yang telah lekat pada kehidupan manusia, dan jika manusia melanggar fitrah pemberian Allah, hanyalah kehancuran yang didapatkannya..Na'udzubillah ! Dan Allah telah berfirman : "Janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang buruk lagi kotor" (Qs. Al Israa' : 32).

Ibunda dan Ayahanda tercinta..melihat pergaulan anak muda dewasa itu sungguh amat memprihatinkan, mereka seolah tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Seolah-olah, dikepala mereka yang ada hanya pikiran-pikiran yang mengarah kepada kebahagiaan semu dan sesaat. Belum lagi kalau ditanyakan kepada mereka tentang menikah. "Saya nggak sempat mikirin kawin, sibuk kerja, lagipula saya masih ngumpulin barang dulu," ataupun Kerja belum mapan , belum cukup siap untuk berumah tangga¡¨, begitu kata mereka, padahal kurang apa sih mereka. Mudah-mudahan saya bisa bertahan dan bersabar agar tak berbuat maksiat. Wallahu a'lam.

Ibunda dan Ayahanda tersayang..bercerita tentang pergaulan anak muda yang cenderung bebas pada umumnya, rasanya tidak cukup tinta ini untuk saya torehkan. Setiap saya menulis peristiwa anak muda di majalah Islam, pada saat yang sama terjadi pula peristiwa baru yang menuntut perhatian kita..Astaghfirullah.. Ibunda dan Ayahanda..inilah antara lain yang melatar belakangi saya ingin menyegerakan menikah.

Dasar Pemikiran

Dari Al Qur¡¦an dan Al Hadits :

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. JIKA MEREKA MISKIN ALLAH AKAN MENGKAYAKAN MEREKA DENGAN KARUNIANYA. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui." (QS. An Nuur (24) : 32).
"Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49).
¨Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui¡¨ (Qs. Yaa Siin (36) : 36).
Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik (Qs. An Nahl (16) : 72).
Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar. Ruum (30) : 21).
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At Taubah (9) : 71).
Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. (Qs. An Nisaa (4) : 1).
Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga) (Qs. An Nuur (24) : 26).
..Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..(Qs. An Nisaa' (4) : 3).
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata. (Qs. Al Ahzaab (33) : 36).
Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: "Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku !"(HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.).
Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah (HR. Tirmidzi).
Dari Aisyah, "Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu¡¨ (HR. Hakim dan Abu Dawud). 14. Jika ada manusia belum hidup bersama pasangannya, berarti hidupnya akan timpang dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan orang yang menikah berarti melengkapi agamanya, sabda Rasulullah SAW: "Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah, sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah separoh lainnya." (HR. Baihaqi).
Dari Amr Ibnu As, Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah wanita shalihat.(HR. Muslim, Ibnu Majah dan An Nasai).
"Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim) : a. Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah. b. Budak yang menebus dirinya dari tuannya. c. Pemuda / i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram."
"Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara." (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud).
Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak (HR. Abu Dawud).
Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain (HR. Abdurrazak dan Baihaqi).
Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik, daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan) (HR. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah).
Rasulullah SAW. bersabda : "Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehina-hina mayat kalian, adalah yang tidak menikah" (HR. Bukhari).
Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang, dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang (HR. Abu Ya¡¦la dan Thabrani).
Dari Anas, Rasulullah SAW. pernah bersabda : Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci, maka kawinkanlah dengan perempuan terhormat. (HR. Ibnu Majah,dhaif).
Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu. Sesungguhnya, Allah akan memperbaiki akhlak, meluaskan rezeki, dan menambah keluhuran mereka (Al Hadits).

Tujuan Pernikahan

Melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul.
Melanjutkan generasi muslim sebagai pengemban risalah Islam.
Mewujudkan keluarga Muslim menuju masyarakat Muslim.
Mendapatkan cinta dan kasih sayang.
Ketenangan Jiwa dengan memelihara kehormatan diri (menghindarkan diri dari perbuatan maksiat / perilaku hina lainnya).
Agar kaya (sebaik-baik kekayaan adalah isteri yang shalihat).
Meluaskan kekerabatan (menyambung tali silaturahmi / menguatkan ikatan kekeluargaan)

Kesiapan Pribadi

Kondisi Qalb yang sudah mantap dan makin bertambah yakin setelah istikharah. Rasulullah SAW. bersabda : ¡§Man Jadda Wa Jadda¡¨ (Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil melewati rintangan itu).
Termasuk wajib nikah (sulit untuk shaum).
Termasuk tathhir (mensucikan diri).
Secara materi, Insya Allah siap. ¡§Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya¡¨ (Qs. At Thalaq (65) : 7)

Akibat Menunda atau Mempersulit Pernikahan

Kerusakan dan kehancuran moral akibat pacaran dan free sex.
Tertunda lahirnya generasi penerus risalah.
Tidak tenangnya Ruhani dan perasaan, karena Allah baru memberi ketenangan dan kasih sayang bagi orang yang menikah.
Menanggung dosa di akhirat kelak, karena tidak dikerjakannya kewajiban menikah saat syarat yang Allah dan RasulNya tetapkan terpenuhi.
Apalagi sampai bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW. bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia bersunyi sepi berduaan dengan wanita yang tidak didampingi mahramnya, karena yang menjadi pihak ketiganya adalah syaitan." (HR. Ahmad) dan "Sungguh kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik, daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya" (HR. Thabrani dan Baihaqi).. Astaghfirullahaladzim.. Na'udzubillahi min dzalik

Namun, umumnya yang terjadi di masyarakat di seputar pernikahan adalah sebagai berikut ini :

Status yang mulia bukan lagi yang taqwa, melainkan gelar yang disandang:Ir, DR, SE, SH, ST, dsb
Pesta pernikahan yang wah / mahar yang tinggi, sebab merupakan kebanggaan tersendiri, bukan di selenggarakan penuh ketawadhu'an sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. (Pernikahan hendaklah dilandasi semata-mata hanya mencari ridha Allah dan RasulNya. Bukan di campuri dengan harapan ridha dari manusia (sanjungan, tidak enak kata orang). Saya yakin sekali.. bila Allah ridha pada apa yang kita kerjakan, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak.)
Pernikahan dianggap penghalang untuk menyenangkan orang tua.
Masyarakat menganggap pernikahan akan merepotkan Studi, padahal justru dengan menikah penglihatan lebih terjaga dari hal-hal yang haram, dan semakin semangat menyelesaikan kuliah.

Memperbaiki Niat :

Innamal a'malu binniyat....... Niat adalah kebangkitan jiwa dan kecenderungan pada apa-apa yang muncul padanya berupa tujuan yang dituntut yang penting baginya, baik secara segera maupun ditangguhkan.

Niat Ketika Memilih Pendamping

Rasulullah bersabda "Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk agama dan akhlaknya, maka tidak akan pernah pernikahan itu dibarakahi-Nya, Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya, Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya, Siapa yang menikahinya karena kekayaan, Allah hanya akan memberinya kemiskinan, Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya, Allah akan menambahkan kerendahan padanya, Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau karena ingin mempererat kasih sayang, Allah senantiasa memberi barakah dan menambah kebarakahan itu padanya."(HR. Thabrani).

"Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina. Jangan kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. Sebab, seorang budak wanita yang shaleh, meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama". (HR. Ibnu Majah).

Nabi SAW. bersabda : Janganlah kalian menikahi kerabat dekat, sebab (akibatnya) dapat melahirkan anak yang lemah (baik akal dan fisiknya) (Al Hadits).

Dari Jabir r.a., Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda, ¡§Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, kedudukan, hartanya, dan kecantikannya ; maka pilihlah yang beragama." (HR. Muslim dan Tirmidzi). Niat dalam Proses Pernikahan

Masalah niat tak berhenti sampai memilih pendamping. Niat masih terus menyertai berbagai urusan yang berkenaan dengan terjadinya pernikahan. Mulai dari memberi mahar, menebar undangan walimah, menyelenggarakan walimah. Walimah lebih dari dua hari lebih dekat pada mudharat, sedang walimah hari ketiga termasuk riya'. "Berikanlah mahar (mas kawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."(Qs. An Nisaa (4) : 4).

Rasulullah SAW bersabda : "Wanita yang paling agung barakahnya, adalah yang paling ringan maharnya" (HR. Ahmad, Al Hakim, Al Baihaqi dengan sanad yang shahih). Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda, "Sesungguhnya berkah nikah yang besar ialah yang sederhana belanjanya (maharnya)" (HR. Ahmad). Nabi SAW pernah berjanji : "Jangan mempermahal nilai mahar. Sesungguhnya kalau lelaki itu mulia di dunia dan takwa di sisi Allah, maka Rasulullah sendiri yang akan menjadi wali pernikahannya." (HR. Ashhabus Sunan). Dari Anas, dia berkata : " Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim dengan mahar berupa keIslamannya" (Ditakhrij dari An Nasa'i)..Subhanallah..

Proses pernikahan mempengaruhi niat. Proses pernikahan yang sederhana dan mudah insya Allah akan mendekatkan kepada bersihnya niat, memudahkan proses pernikahan bisa menjernihkan niat. Sedangkan mempersulit proses pernikahan akan mengkotori niat. "Adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing." (HR. Bukhari dan Muslim)

Pernikahan haruslah memenuhi kriteria Lillah, Billah, dan Ilallah. Yang dimaksud Lillah, ialah niat nikah itu harus karena Allah. Proses dan caranya harus Billah, sesuai dengan ketentuan dari Allah.. Termasuk didalamnya dalam pemilihan calon, dan proses menuju jenjang pernikahan (bersih dari pacaran / nafsu atau tidak). Terakhir Ilallah, tujuannya dalam rangka menggapai keridhoan Allah.

Sehingga dalam penyelenggaraan nikah tidak bermaksiat pada Allah ; misalnya : adanya pemisahan antara tamu lelaki dan wanita, tidak berlebih-lebihan, tidak makan sambil berdiri (adab makanan dimasyarakat biasanya standing party-ini yang harus di hindari, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang demikian), Pengantin tidak disandingkan, adab mendo'akan pengantin dengan do'a : Barokallahu laka wa baroka 'alaikum wa jama'a baynakuma fii khoir.. (Semoga Allah membarakahi kalian dan melimpahkan barakah kepada kalian), tidak bersalaman dengan lawan jenis, Tidak berhias secara berlebihan ("Dan janganlah bertabarruj (berhias) seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama" - Qs. Al Ahzab (33),

Meraih Pernikahan Ruhani

Jika seseorang sudah dipenuhi dengan kecintaan dan kerinduan pada Allah, maka ia akan berusaha mencari seseorang yang sama dengannya. Secara psikologis, seseorang akan merasa tenang dan tentram jika berdampingan dengan orang yang sama dengannya, baik dalam perasaan, pandangan hidup dan lain sebagainya. Karena itu, berbahagialah seseorang yang dapat merasakan cinta Allah dari pasangan hidupnya, yakni orang yang dalam hatinya Allah hadir secara penuh. Mereka saling mencintai bukan atas nama diri mereka, melainkan atas nama Allah dan untuk Allah.

Betapa indahnya pertemuan dua insan yang saling mencintai dan merindukan Allah. Pernikahan mereka bukanlah semata-mata pertemuan dua insan yang berlainan jenis, melainkan pertemuan dua ruhani yang sedang meniti perjalanan menuju Allah, kekasih yang mereka cintai. Itulah yang dimaksud dengan pernikahan ruhani. KALO KITA BERKUALITAS DI SISI ALLAH, PASTI YANG AKAN DATANG JUGA SEORANG (JODOH UNTUK KITA) YANG BERKUALITAS PULA (Al Izzah 18 / Th. 2)

Penutup

"Hai, orang-orang beriman !! Janganlah kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu dan jangan kamu melampaui batas, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Maidaah (5) : 87).

Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Qs. Alam Nasyrah (94) : 5- 6 ).

Ibunda dan Ayahanda yang sangat saya hormati, saya sayangi dan saya cintai atas nama Allah.. demikanlah proposal ini (secara fitrah) saya tuliskan. Saya sangat berharap Ibunda dan Ayahanda.. memahami keinginan saya. Atas restu dan doa dari Ibunda serta Ayahanda..saya ucapkan "Jazakumullah Khairan katsiira". "Ya Allah, jadikanlah aku ridho terhadap apa-apa yang Engkau tetapkan dan jadikan barokah apa-apa yang telah Engkau takdirkan, sehingga tidak ingin aku menyegerakan apa-apa yang engkau tunda dan menunda apa-apa yang Engkau segerakan.. YA ALLAH BERILAH PAHALA DALAM MUSIBAHKU KALI INI DAN GANTIKAN UNTUKKU YANG LEBIH BAIK DARINYA.. Amiin"

====================================
Dedicated to : My inspiration .... yang pernah singgah dan menghuni "hati" ...Astaghfirullah !! Saat langkah ada didunia maya, tak menapak di bumi-Nya..Lalu, kucoba atur gelombang asa..Robbi kudengar panggilanMu tuk meniti jalan RidhoMu.. Kuharap ada penolong dari hambaMu meneguhkan tapak kakiku di jalan-Mu dan menemani panjangnya jalan dakwah yang harus aku titi.. " Saat Cinta dan Rindu tuk gapai Syurga dan Syahid di jalanNya makin membuncah.."
====================================

Bagaimana jika masa lalu yang buruk selalu menghantui ?

2006-01-20T17:05:00.000+07:00

Ku sentuh tombol laju kretaku

Menuju ke pemukiman orang-orang taubat

Ku berhajat untuk tanggalkan

Dosa-dosa yang tlah lekat berkarat

Telah kupilih jalanku

Untuk tetap lurus dalam dien-Nya

Bersihkan diri serta jiwa dari kesesatan syaitoni

Tak kan kubiarkan kaki, jiwa dan raga ini

Terjerembab ke lumpur dosa

Untuk yang kedua kalinya

Walau hanya dalam setitik noda

Itu akan berakhir

sebuah permulaan yang besar

yang kan berubah jadi kubangan

atau lautan dosa yang hitam

Slamat tinggal masa lalu

Suatu masa yang kelabu

Masa yang bertaburkan kebodohan

Dan bernafaskan kejahiliyahan

Tiada kata yang terucap

Kecuali taubat

Kembali ke pangkuan fitri

Dalam naungan kasih illahi

Kan ku tegakkan rumah taubatku

Dengan jalinan cinta Allah

Kan ku hias rumah taubatku

dengan rangkaian sunah rasulullah

Masa lalu yang suram

Kini tinggal kenangan

Jadi ibrah yang tak kan terulang

Hingga ke haribaan

………………………… Suara Persaudaraan

Itulah sepenggal syair yang mengingatkan begitu suramnya masa lalu kita. Masa yang penuh dengan kubangan-kubangan bahkan lautan dosa-dosa yang hitam.

Saudaraku….

Pernahkah kita merasa bahwa masa lalu yang suram itu menghantui kehidupan kita. Dia datang di saat diri ini mencoba mencari hakikat yang sebenarnya dari hidup ini. Dia hadir ketika hati ini mencoba berazam untuk mencoba menjadi seorang yang ingin mendapatkan anugerah surga. Dan dia menghantui ketika kita akan berjalan dalam sebuah jalan kebaikan.

Tentu saja semua orang pasti merasakan hal yang sama, karena Allah menganugerahkan kemampuan mengingat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Akan tetapi, sebagian besar orang yang mengingat kembali masa lalu yang suram malah mendatangkan ekses negatif terhadap diri yang mencoba menghilangkan semua kegelisahan tentang masa lalu.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang atau pasti akan mengingat masa lalunya yang suram ? apakah kita harus kembali lagi ? tentu jawabannya TIDAK. Karena sungguh merugi kita apabila kembali pada masa lalu yang suram, kita sudah terjebak dalam lubang yang sama hanya perbedaan waktu saja. Lalu, apakah kita harus mencari sesuatu yang bisa melupakan masa lalu itu tapi dampak negatif yang akan ditimbulkan sama halnya dengan masa lalu kita ? ini juga bukan sebuah jawaban yang bijak dan cenderung kita akan terseret secara perlahan kepada masa lalu yang sama dan lubang yang sama. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan ? simaklah……

Saudaraku…..

Kita mungkin pernah mendengar perkataan orang bijak. Dia mengatakan : “Lihatlah kebelakang disitu kamu akan bercermin, lihatlah ke depan disitu kamu akan berpijak.”. begitu indah perkataan seorang yang bijak dalam menanggapi sebuah masa lalu yang suram.

Kita patut merenungkan perkataan orang bijak tersebut. Kita harus senantiasa melihat masa lalu kita sebagai cermin yang akan memperbaiki bagaimana diri kita. Sehingga kita mengetahui bagian tubuh mana dari tubuh kita yang kita anggap kurang baik bahkan buruk. tentunya masa lalu yang suram itu penuh dengan keburukan kita. Maka dari itu kita punya cermin untuk melihat keburukan kita sendiri. Selain itu, cermin ini pula yang yang akan menjadikan seseorang yang rendah hati -tidak angkuh- dalam pergaulan karena kita sadar bahwa kita tidak pantas menyombongkan diri karena keburukan kita dulu.

Lalu, kenapa kita harus melihat ke depan bahwasannya disanalah kita akan berpijak.

Saudaraku…..

Hidup itu dibatasi oleh 3 hal, yaitu waktu, kematian, dan dunia. Waktu tidak mungkin berulang, kematian kita pun kita tiddak pernah tahu, dan kita dibatasi oleh dunia yang sifatnya sementara, karena ada alam lain setelah dunia. Apa jadinya jika kita hanya melihat masa lau kita saja. Kita selalu terlarut dalam lamunan yang sebenarnya tidak berguna! Lamunan yang membuta kita mempunyai sekat dengan teman-teman kita karena keminderan kita. Lamunan yang akan membuat kita selalu menyalahkan orang lain. Mungkin kita akan menjadi seorang manusia yang selalu berwajah kecut, muram dan terlihat banyak masalah. Akankah kita menjadi seperti itu ? silahkan bagi yang ingin !!! tentu saja balasannya adalah masa depan suram (madesu). Tapi kita berharap semua yang membaca tulisan ini mengatakan tidak pada semua itu. Tataplah masa depan kita dengan gemilang. LUPAKAN sekarang juga!!!! Jadikan cerita masa lalu kita sebagai cerita yang bisa diambil oleh ibrahnya (pelajaran) bagi orang-orang yang belum terjerumus seperti kita bahkan kita harus bisa menjauhkan orang-orang di sekitar untuk tidak melakukan hal sama seperti kita. Allah akan melihat apa yang kita lakukan dengan cerita itu dan mudah-mudahan kita mendapat pahala jika cerita kita bisa bermanfaat untuk orang lain.

Lalu bagaimana kita menatap masa depan kita ?

Saudaraku……

Ada tiga hal yang mempengaruhi seseorang, bahkan dia akan menjadi seseorang yang berbeda 180^o dari sebelumnya selama 5 tahun, yaitu Buku yang dibaca, tokoh idola kita, dan lingkungan temapt kita bergaul.

Perbanyaklah membaca buku yang bisa membuat masa depan kita merancang masa depan kita. Buku yang bisa kita tidak menginta kembali dan menyeret kita kembali pada masa lalu kita. Mungkin kita bisa membaca buku yang bisa mengantarkan kita pada tujuan hidup kita. Silahkan tentukan tujuan anda masing-masing.

Selanjutnya kita tentukan tokoh idola kita yang bisa dijadikan acuan dalam menghadapi masa depan dan mengantarkan kita pada tujuan hidup kita. Lalu kriteria seperti apa orang yang bisa dijadikan tokoh idola ? jadikanlah tokoh yang tercatat sebagai orang yang berpengaruh di dunia. Siapa ? cari sendiri.

Dan yang terakhir, pilihlah lingkungan yang baik yang bisa mendukung kita menggapai masa depan. Yang selalu mengingatkan kita untuk tidak kembali pada masa lalu yang suram. Ada sebuah nasehat dari orang bijak : jika kita bergaul dengan pandai besi maka baju kita pun akan bolong terkena percikan apinya, dan jika kita bergaul dengan tukang minyak wangi maka baju kita pun akan tercium wangi karena minyak wanginya.

Saudaraku…….

Sekarang kita tinggal memilih ingin seperti apa hidup kita. Pilihan ada di tangan kita dan tentunya masa depan kita adap di tangan kita. Akankah masa lalu kita selalu menjadi penghambat tercapainya masa depan kita. Semoga tulisan ini bisa memberikan pencerahan bagi sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah SWT. Salam hangat….dari….Redy Hendra Gunawan (penulis)

Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Mahasiswa

2006-01-15T17:44:00.000+07:00

Pergolakan reformasi 1998 telah merubah paradigma pemikiran politik bangsa Indonesia. Kebebasan berbicara pun dijamin sepenuhnya oleh pemerintah, bangsa ini sudah tidak khawatir lagi melakukan aksi-aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya. Penangkapan-penangkapan aktivis mahasiswa pun sudah tidak terjadi lagi. Artinya, iklim demokrasi di negara ini benar-benar hidup dan terjamin. Akan tetapi fitrah manusia yang tidak pernah puas akan sesuatu membuat citra demokrasi rusak oleh orang-orang yang tidak senang bangsa ini mengerti dan peduli tentang permasalahan politik. Citra demokrasi rusak oleh orang-orang yang lebih memilih pemerintahan otoriter dan absolut dari pada partisipasi, oleh orang-orang yang lebih memilih sistem patron-klien dari pada kesetaraan, dan oleh orang-orang yang lebih memilih sistem ketertutupan dari pada akuntabilitas dan tranparansi.

Reformasi dan demokrasi hampir dinikmati oleh seluruh kalangan bangsa Indonesia. Salah satu kalangan yang menikmati perubahan ini adalah mahasiswa. Mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari reformasi dan demokrasi. Karena kalangan inilah yang disebut oleh pengamat-pengamat politik sebagai aktor utama reformasi dan demokrasi. Lalu bagaimana mahasiswa menikmati reformasi dan demokrasi ?

Tahun 1998 ketika genderang reformasi dan demokrasi ditabuh, mahasiswa mengadakan kongres akbar mahasiswa di puncak. Yang menghasilkan keputusan bahwa mahasiswa di hampir setiap kampus akan membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM. Badan ini adalah representatif dari Senat Mahasiswa yang cenderung namanya sarat orde baru. Selain itu dibentuk juga Badan atau Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disebut BPM atau DPM. Kalau BEM adalah lembaga eksekutif mahasiswa, maka BPM atau DPM adalah lembaga legislatifnya. Dengan kata lain kampus dijadikan sebagai miniatur pemerintahan sebuah negara. Bedanya kampus merupakan pemerintahan negara mahasiswa yang sering disebut Keluarga Mahasiswa (KM) selanjutnya disebut Lembaga Kemahasiswaan. Selain itu, kampus tidak memiliki lembaga yudikatif, karena masih di bawah koordinasi pimpinan kampus dalam hal ini rektorat. Seperti inilah mahasiswa menikmati reformasi dan demokrasi. Mahasiswa mengadopsi dan mengadaptasi sistem pemerintahan negara ke dalam pemerintahan mahasiswa. Contohnya kalau di negara ini ada pemilu untuk memilih presiden maka dalam pemeritahan mahasiswa di kampus pun ada pemira yang memilih Presiden Mahasiswa atau Ketua BEM Universitas. Contoh lain, kalau negara ini memiliki partai politik, di dalam pemerintahan mahasiswa pun ada partai mahasiswa, yang merupakan representatif suatu golongan atau komunitas yang memiliki ideologi atau visi yang sama.

Kita tentunya sudah memahami bahwasannya mahasiswa adalah iron stock generasi bangsa ini. Maka mahasiswa harus memperkaya diri salah satunya ilmu pemerintahan. Melalui Lembaga Kemahasiswaan-lah mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk memimpin negeri ini ke arah yang lebih baik. Dalam perkembangannya pemerintahan mahasiswa harus selalu memperbaiki diri seperti halnya pemerintahan negara. Pemerintahan mahasiswa pun tidak sepenuhnya berjalan sesuai idealisme mahasiswa. Masih perlu syarat-syarat untuk bisa disebut sebagai pemerintahan mahasiswa yang baik. Perlu sebuah konsep pemerintahan mahasiswa, dimana mahasiswa dapat belajar bagaimana memimpin sebuah negara yang heterogen dengan menjunjung tinggi idealisme gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral dan intelektualitas (moral and intelectuality movement), gerakan politik nilai (political value movement) dan gerakan opini murni (original opinion movement).

Lalu seperti apa konsep pemerintahan mahasiswa yang baik. Kita mungkin pernah mendengar sebuah gerakan yaitu Good Governance, gerakan ini juga yang sering diengung-dengungkan oleh mahasiswa untuk diterapkan oleh pemerintahan negara. Mahasiswa juga harus menerapkan gerakan ini dalam pemerintahan mahasiswa, agar pemerintahan mahasiswa di kampus menjadi pemerintahan yang baik dan sesuai idealisme-idealisme mahasiswa. Maka mahasiswa harus menerapkan konsep gerakan Good governance. Good Governance adalah sebuah konsep gerakan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan termasuk pemerintahan mahasiswa di kampus. Memahami good governance adalah syarat mutlak agar bisa diterapkan dan diadaptasikan dalam pemerintahan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa memahami gerakan good governance ini. Mahasiswa terlebih dahulu harus memahami prinsip-prinsip good governance.

Prinsip Pertama adalah Visi strategis, Pemerintahan mahasiswa dalam hal ini lembaga kamahasiswaan harus memiliki visi dan strategi yang jelas serta terarah. Sehingga memberikan arah dan fokus kerja lembaga kemahasiswaan serta efektifitas penggunaan sumber daya. Visi dan strategi yang disusun oleh masing-masing lembaga kemahasiswaan harus disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan kemampuan untuk mencapainya.

Prinsip Kedua adalah Partisipasi, dalam hal ini partisipasi mahasiswa. Semua mahasiswa mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan baik di tingkat Fakultas maupun Universitas. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Maka dari itu, lembaga legislatif harus meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam Sidang Umum kelembagaan mahasiswa, Sidang Tengan Tahun, Sidang Istimewa yang diadakan oleh DPM/BPM sebagai lembaga legislatif. Partisipasi mahasiswa yang lain, yang harus diperhatikan oleh pemerintahan mahasiswa khususnya lembaga eksekutif dalam hal ini BEM dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) adalah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa. BEM dan HIMA harus meningkatkan kinerja dan program kerja yang inovatif, berdasarkan aspirasi mahasiswa dan dapat dirasakan oleh seluruh mahasiswa.

Prinsip Ketiga adalah Tegaknya legislasi kelembagaan mahasiswa, di sinilah peran lembaga legislatif dalam hal ini DPM/BPM untuk membuat regulasi kelembagaan mahasiswa. Baik dari segi sistem keuangan, sistem suksesi, sistem reward and punnisment, dan ketetapan-ketetapan lain yang mengatur sistem pemerintahan mahasiswa berjalan dengan lancar.

Prinsip Keempat adalah Transparansi, Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan mahasiswa, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh mahasiswa, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh mahasiswa. Semua informasi tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan mahasiswa harus dapat diakses oleh mahasiswa. Seperti ketetapan-ketetapan DPM/BPM, keputusan presiden mahasiswa, hasil-hasil lokakarya mahasiswa, hasil-hasil sidang mahasiswa, Standar Operating Procedure (SOP) yang diterapkan di masing-masing lembaga kemahasiswaan, dan lain-lain yang sifatnya harus diketahui oleh seluruh mahasiswa. Untuk memudahkan penyampaian informasi maka pemerintahan mahasiswa dalam hal ini kelembagaan mahasiswa harus menyediakan fasilitas informasi yang terpusat, inovatif, dan mudah diakses oleh seluruh mahasiswa.

Prinsip Kelima adalah Kesetaraan, Pemerintahan mahasiswa harus menjamin tidak adanya kesenjangan antara mahasiswa yang kaya dengan yang miskin. Sehingga kesejahteraan mahasiswa terjamin. Lembaga kemahasiswaan bisa menyediakan sarana beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu, bisa dengan subsidi silang atau bekerja sama dengan donatur. Selain itu, bisa juga lembaga kemahasiswaan membantu secara proaktif pihak institusi dalam menyampaikan informasi-informasi beasiswa dan memastikan beasiswa itu sampai ke tangan yang berhak menerimanya.

Prinsip Keenam adalah Peduli terhadap Stakeholders, Stakeholders mahasiswa sangat banyak antara lain mahasiswa itu sendiri, masyarakat, lingkungan dan masih banyak lagi. Pemerintahan mahasiswa khususnya BEM dan HIMA harus peduli terhadap permasalahan-permasalahan Stakeholders-nya. Ini wujud dari pelayanan umum, bahwa pemerintahan mahasiswa adalah public service. Untuk masyarakat BEM dan HIMA bisa mengadakan program pengabdian masyarakat sebagai representatif dari tri darma perguruan tinggi. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti binsa desa, gerakan peduli lingkungan, pembinaan anak-anak jalanan, pembinaan UKM masyarakat, penyuluhan dan lain-lain.

Prinsip Ketujuh adalah Berorientasi pada konsesus, Tata pemerintahan mahasiswa harus menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kehidupan mahasiswa, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur bisa melalui lokakarya kemahasiswaan.

Prinsip kedelapan adalah Efektifitas dan efisiensi, Proses-proses penyelenggaraan lembaga-lembaga kemahasiswaan harus membuahkan hasil sesuai kebutuhan mahasiswa dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Misalnya penentuan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan sifatnya menjual, artinya program kerja itu harus bisa menggandeng perusahaan sebagai sponsor (ini salah satu indikator efektifnya program). Selain itu, dalam hal penggunaan dana kemahasiswaan yang efektif dan efisien sehingga tidak ada dana kemahasiswaan yang kurang optimal penggunaannya.

Prinsip kesembilan adalah Akuntabilitas dan pengawasan, Seluruh lembaga-lembaga pemerintahan mahasiswa dalam hal ini kelembagaan formal mahasiswa harus mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka kepada seluruh mahasiswa. Maka dari itu setiap lembaga kemahasiswaan harus menentukan parameter keberhasilan lembaganya masing-masing di awal kepengurusan. Selain itu perlu dibentuk sisitem audit dan pengawasan di setiap lembaga kemahasiswaan atau terpusat di lembaga legislatif. Sektor kerjasanya luas dari mulai audit dana kemahasiswaan sampai kinerja kelembagaan. Hasil audit dan pengawasan lembaga kemahasiswaan, harus dipublikasikan kepada mahasiswa, dan dapat diakses dengan mudah melalui fasilitas-fasilitas informasi yang disediakan oleh lembaga kemahasiswaan.

Prinsip Kesepuluh adalah Profesionalisme, seluruh lembaga kemahasiswaan sebagai penyelenggara pemerintahan mahasiswa di kampus harus meningkatkan kemampuan dan moral peneyelengaraan roda lembaga kemahasiswaaan. Bisa dengan cara melakukan up grade pengurus dengan hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan teknik, penalaran dan kepemimpinan. Masing-masing lembaga kemahasiswaan memiliki kurikulum pengembangan pengurus, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masin-masing lembaga kemahasiswaaan. Sehingga dalam memberikan pelayanan kemahasiswaan dapat dilaksanakan dengan cepat dan bersahabat. Juga dalam penyelenggaraan kegiatan, tidak terkesan lagi asal-asalan dalam pelaksanaannya. Ini merupakan image building kelembagaan mahasiswa IPB di mata Stakeholders.

Penyelenggaraan pemerintahan mahasiswa harus mengalami perkembangan menuju ke arah yang lebih baik. Penyelenggaraan lembaga kemahasiswaan tidak akan berjalan baik tanpa memperhatikan prinsip-prinsip good governance yang coba diadopsi dan diadaptasikan ke dalam sistem kelembagaan mahasiswa yang telah diuraikan di atas. Indikator baik-buruknya lembaga kemahasiswaan dinilai bila prinsip-prinsip good governance bisa dilaksanakan dengan baik. Pemerintahan mahasiswa dalam hal ini lembaga kemahasiswaan hanyalah sebuah miniatur pengaturan sebuah negara dengan tingkat komplektifitas yang tinggi. Hal ini sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan penalaran, kepemimpinan, sosial politik, kepribadian, kewirausahaan dan manajemen untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin negeri ini. Semoga mahasiswa yang senantiasa belajarlah yang akan memimpin negeri ini 20 tahun yang akan datang. Hidup Mahasiswa !!!!!!